Ketua Umum Partai Golkar terpilih Setya Novanto memang amatlah kaya raya. Jaringan politiknya luas hingga sampai politisi dan pengusaha kontroversial seperti Donald Trump di Amerika. Berkat skandal ‘Papa Minta Saham’ dan ‘Papa Minta Bantal’, popularitasnya semakin meroket.

Para kader Partai Golkar memanfaatkan popularitas dan kekayaan Setya Novanto untuk mendapatkan kemenangan kader-kader Partai Golkar pada acara Munaslub di Nusa Dua Bali, sampai di masa Pemilu 2019 yang akan datang. Mengingat bahwa mendongkrak popularitas ketua umum dan menghidupkan mesin partai dibutuhkan dana yang sangat besar. (Anti Rayap Jakarta)

Konon ARB selama menjadi ketua umum Partai Golkar telah mendanai tiap DPC Partai Golkar se Indonesia sebesar Rp 15 juta perbulan agar serangan politik pada ARB bisa diredam dan mesin partai Golkar se Indonesia bisa berjalan dengan semestinya.

Jika tidak karena ini, pasti dalam Pemilu 2014 yang lalu Partai Golkar tumbang seperti ketumnya ARB yang tumbang bahkan sebelum Pilpres 2014.

Namun sangat disayangkan, ternyata kader-kader Partai Golkar sepertinya tidak memperhitungkan kenyataan. Masyarakat selama ini memang sudah cukup mengetahui nama Setya Novanto. Tetapi masyarakat hanya mengenal Setya Novanto dari skandal-skandal politiknya.

Masyarakat tidak hanya tau tapi juga mengenal siapa itu Setya Novanto. Celakanya pengenalan masyarakat ini bukan pada sisi kualitas manajemen berorganisasi atau berpartainya, tapi malah mengenal  saja.

Popularitas Setya Novanto tidak akan bisa dikejar oleh tingkat elektabilitasnya. Masyarakat lebih mengenal Setya Novanto sebagai bagian dari Mafia Politik Indonesia daripada Setya Novanto sebagai Tokoh Bangsa. Ini adalah jebakan politik yang sangat cerdas dan indah sekali dari lawan politik Partai Golkar.

Sebab siapapun tahu, ketika memilih partai politik maka masyarakat akan selalu mengaitkan dengan figur ketua umumnya. Bila masyarakat sudah tidak menyukai figur ketua umumnya maka masyarakat tidak akan mau memilih partainya. Begitu pula sebaliknya, jika masyarakat menyukai figur ketua umum, masyarakat akan memilih partainya.

Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang sudah mempunyai kepala daerah masing-masing. Dari banyaknya jumlah provinsi dan kabupaten/kota tersebut, masih sedikit diantara mereka yang memiliki politisi perempuan yang menjadi kepala daerah. Karena dasar pemikiran itulah, partai Golkar membuka Sekolah Politik Perempuan Partai Golkar di DPP Partai Golkar melalui Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Bimbel STAN

Kegiatan ini dilaksanaan selama 2 hari, pada 3-4 Maret 2017. Kegiatan ini diharapkan dapat menjalankan fungsi kaderisasi di tubuh partai sekaligus mencetak calon pemimpin perempuan, baik dari kepala daerah, DPRP, DPR, dan berbagai lembaga pemerintahan lainnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat KPPG Ulla Nuchrawati mengatakan bahwa pemimpin yang andal, berkualitas, memiliki strong leadership dan bertanggung jawab tidak lahir secara instan, harus menimbang ilmu politik terlebih dahulu.

“Karenanya, KPPG perlu menyiapkan para kadernya di sekolah politik ini’, ucap Ulla Nuchrawati.

Ulla mengatakan bahwa Sekolah Politik Perempuan Partai Golkar kali ini mengangkat tema “Kemimpinan dan Performa Perempuan dalam menunjang karir politik untuk memberikan pendidikan partai politik untuk para kader KPPG. Pendidikan politik ini dinilai sangat penting untuk semua kader perempuan partai dalam mempelajari tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.

“Kami sadar bahwa calon pemipin, khususnya dari kalangan perempuan, harus memiliki skill yang berkualitas agar dia sukses berkarir di lembaga pemerintahan maupun lembaga legislatif eksekutif”, katanya.

Karena dasar itulah, KPPG mengambil peran utama dalam pengkaderan Sekolah Politik Perempuan guna untuk meningkatkan sistem Kader Perempuan Partai Golkar yang ada di KPPG.

Menurut Ulla, kehadiran Sekolah Politik ini memberikan manfaat banyak bagi para Kader KPPG dan ilmu yang didapat nanti langsung bisa dipraktekkan ke dalam kehidupan berpolitik Indonesia. Sekolah Perempuan Partai Golkar ini juga akan serius dibangun oleh KPPG guna untuk melatih calon pemimpin tingkat pusat maupun kepada daerah yang berasar dari Golkar.

Partai Golkar DKI Jakarta melakukan pertemuan dengan puluhan penghuni rumah susun Pramuka Green City. Dalam pertemuan tersebut mereka minta bantuan hukum karena perlukan sewenang-wenang dari pengelola Rumah Susun Pramuka Green City.

Pengurus partai Golkar yang terdiri dari Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi, Basri Baco (Sekretaris), Bambang Djojohadikusumo (Wakil Ketua Kordinator Pengabdian Masyarakat) dan Muslim Jaya Butar-Butar Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM) beserta jajarannya menerima langsung penghuni yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS) tersebut.

Juru bicara PPPSRS memaparkan beragam bentuk kesewenang-wenangan yang mereka terima dari pengelola Rusun, diantaranya: (1) Pungutan PBB kepada Pemilik secara ilegal karena dipungut tanpa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT P2) dan ditagih oleh pengelola, yaitu PT Mitra Investama Perdana;  (2) Penundaan pemberian Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) oleh pengembang rusun Green Pramuka City, yaitu PT Duta Paramindo Sejahtera;  (3) Alih fungsi benda bersama yaitu lahan parkir rusun yang merupakan hak warga menjadi area komersial parkir berbayar;  (4) Pungutan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang sewenang-wenang dan tanpa transparansi;Terakhir, menjegal usaha pembentukan RT/RW di dalam lingkungan rusun Green Pramuka City.

Warga rusun merekam tindakan kesewenangan yang dilakukan pihak rusun tersebut, dan memutarkannya di hadapan Pengurus Golkar DKI Jakarta.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap tindak kesewenangan yang dilakukan oleh pihak rusun setelah melihat tayangan video tersebut.

Niat setiap pembeli apartemen, adalah untuk bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu, pihak pengelola seharusnya memenuhi keinginan tersebut. “Bapak ibu tentunya tak akan mau membeli unit di Rusun tersebut, kalau sejak awal tahu kejadian buruk seperti ini,” ujar Fayakhun yang diiyakan oleh warga.

Anggota Komisi 1 DPR RI ini berjanji akan melakukan segala upaya untuk memberikan bantuan hukum kepada warga Rusun tersebut. Fayakhun mengungkapkan bahwa Golkar akan membantu persoalan warga rusun ini sampai tuntas dan tidak akan meminta upah sepeserpun.

“Saya telah membentuk Tim Advokasi yang terdiri dari pengacara-pengacara berpengalaman untuk menangani kasus ini sampai tuntas,” Ujar Fayakhun. Dia juga telah memerintahkan anggota DPRD Fraksi Golkar untuk membantu penyelesaian kasus ini dari jalur politik.

“Kepercayaan dari bapak ibu adalah amanah. Sekarang kewajiban kami untuk menuntaskannya. Kami punya komitmen bahwa Jakarta ini harus bisa lebih baik dalam semua hal,” tegas Kun.

Basri Baco, Sekretaris Golkar DKI Jakarta memberikan suntikan semangat kepada warga rusun untuk tidak pernah merasa lelah memperjuangkan hak-haknya. “Percayalah, bahwa Golkar serius membantu bapak-ibu dalam penyelesaian persoalan ini. Pembentukan tim Advokasi khusus guna menangani persoalan ini adalah bentuk nyata dari keseriusan Golkar dalam membantu bapak ibu untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.