DPD Golkar Gresik Tagih Janji Kontraktor Soal Penuntasan Proyek Distributor Box Culvert di Depan Kantor

Proyek box culvert dari distributor box culvert yang melintas tepat di halaman kantor DPD Golkar Gresik kembali mendapat kecaman dari pihak kantor DPD Golkar. Hal ini dikarenakan saat ini hingga lewat akhir tahun box culvert tidak segera dipasang. Padahal untuk sekarang ini sudah masuk deadline pencairan pada anggaran tahun 2016. Ahmad Nurhamim selaku Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gresik mengungkapkan bahwa proyek tersebut tidak kunjung selesai padahal sudah lewat tanggal 15 Desember 2016.

Proyek Box Culvert

Penagihan Janji DPD Golkar Pada Distributor Box Culvert

Menurut pendapat Ketua DPD II Golkar Kabupaten Gresik tersebut belum selesainya proyek box culvert di depan kantor DPD Golkar dikarenakan tidak ada keseriusan dalam melakukan pekerjannya. Karena tidak ada keseriusan dalam mengerjakan proyek yang bertujuan untuk mengatasi banjir kota Gresik ini menyebabkan pekerjaan terbengkalai. Hal ini sudah terbukti, karena bisa diamati bahwa proyek tersebut kadang dikerjakan terkadang tidak.
Terkadang untuk satu hari ada dua atau tiga pekerja proyek yang berangkat, namun pada hari-hari tertentu tidak ada satu pun pekerja yang terlihat bekerja. Dikarenakan belum selesainya proyek box culvert dari distributor box culvert tersebut menjadikan limbah cair yang berasal dari pembuangan warga di box culvert menjadi tersumbat aktivitas proyek. Karena limbah cair tersebut tersumbat aktivitas proyek tersebut menjadikannya tidak bisa mengalir sebagaimana mestinya.

Hal ini menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan dan kesehatan, karena air limbah yang berwarna hitam dan berbau menyengat tersebut luber ke jalan raya. Karena hal ini para pengguna jalan juga merasa terganggu saat melintas, bahkan bisa menyebabkan kecelakaan karena jalan raya yang menjadi licin. Masyarakat sangat terganggu atas limbah dari saluran tersebut yang mengotori jalan raya.
Karena hal ini, Nurhamim meminta kontraktor atau rekanan untuk segera menuntaskan pekerjaannya sebelum akhir bulan Desember 2016.

Penjelasan Kepala Bidang Permukiman dan Air Bersih Gresik
Sebelum hal ini terjadi, Sumargono selaku Kepala Bidang Permukiman dan Air Bersih pada DPU atau Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Gresik sudah menjamin bahwa proyek pembuatan box culvert dari distributor box culvert tersebut yang berada di depan kantor DPD II Golkar Gresik akan selesai sebelum akhir tahun 2016. Namun, melihat kenyataan yang terjadi sangat kecil kemungkinan proyek tersebut akan selesai tepat waktu.

Namun, Sumargono telah menegaskan bahwa proyek tersebut akan selesai sesuai dengan kontraknya, yakni sebelum akhir bulan Desember 2016. Dia juga menegaskan bahwa proyek tersebut akan diselesaikan semua pekerjaannya sesuai kontrak, sebelum akhir Desember 2016, karena jika proyek tidak selesai sesuai dengan kontrak maka pihak perusahaan akan terkena denda atau penalti.

Berdasarkan penuturan Sumargono, lamanya pengerjaan proyek box culvert sesuai dengan tingkat kerumitan yang dimiliki. Untuk proyek box culvert yang ada di depan kantor DPD Golkar memiliki tingkat kerumitan yang cukup tinggi, sehingga waktu pengerjaan juga menjadi lebih lama. Di proyek tersebut selain pembangunan pokok yakni box culvert, juga dibangun koneksi bozem pembuangan air yang berfungsi menghubungkan ke Telogo Dendo yang ada di belakang kantor DPDP II Golkar.

Sulitnya pengerjaan proyek yang ada di depan kantor DPD II Golkar ini karena adanya koneksi bozem tersebut. Untuk mengatasi masalah pengerjaan proyek dari distributor box culvert ini Sumargono juga berjanji jika proyek box culvert sudah selesai maka kondisi fisik di depan kantor DPD II Golkar akan kembali rapi dan bersih seperti sedia kala. Mulai dari sebagian pagar hingga halaman yang terkena bongkar akibat proyek box culvert ini.

sumber. https://www.bangsaonline.com/berita/29337/dpd-golkar-gresik-tagih-janji-kontraktor-soal-penuntasan-proyek-box-culvert-di-depan-kantor

Golkar Bangun Gedung Baru 5 Lantai, Dana Pembangunannya Luar Biasa!

Partai Golkar membangun Gedung Panca Bakti di Kantor DPP Partai Golkar. Petugas umum Partai Golkar Robert Joppy Kardinal mengatakan partainya menghabiskan anggaran Rp 10 miliar untuk membangun gedung baru tersebut.

“Miliar lah masak bikin demikian itu nggak miliaran tinggal dihitung saja. Puluhan miliar ya, Rp 10 miliar,” kata Robert kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta, Pekan (12/11/2017).

Menurut Robert, pembangunan gedung hal yang demikian berasal sumbangan pada kader Golkar. Apalagi Golkar telah membatasi donasi untuk para kader.

“Dari kas kader simpatisan, kan ada ada. Kader Golkar hebat-hebat, DPD I ada yang ngasih lebih. Hanya sumbangan sesuai aturan partai enggak boleh berlebihan,” kata Robert.

Baca juga: Saya Tidak Kalah Tapi Dikalahkan Keterangan Babel BPJ dalam Musdalub Golkar

Gedung baru ini, berdasarkan Robert, ada lima lantai dan sedianya akan dipakai untuk para organisasi sayap Golkar. Rencananya, pembangunan gedung baru ini selesai sekitar 6 bulan, tapi rupanya molor hingga lebih dari 1 tahun.

“Sebab anggaranya enggak ada kan perlahan-perlahan, ini rencananya tadi 6 bulan. Namun ini telah 1 tahun lebih, ini kan menurut sumbangan kita bangun,” ujar Robert.

Berdasarkan catatan yang diterima detikcom, pembangunan Gedung Panca Bakti ini dimulai ketika ground breaking pada 20 Oktober 2016. Paket pekerjaan struktur selesai pada hari ini 12 November 2017 yang ditandai dengan acara topping off proyek. Kaca Film Gedung

Gedung seluas 14.000 meter persegi ini dibangun di atas tanah kompleks DPP Golkar seluas 21.606 meter persegi. Gedung ini terdiri dari basemen dan 5 lantai.

Basemen diaplikasikan untuk parkir, kantin, dan ruang pengelola. Lantai dasar untuk lobby penerima tetamu, galeri dan pameran sementara lantai mezanin untuk ruang jamuan, ruang rapat, dan perpustakaan.

Sementara itu, lantai 2 akan dimanfaatkan untuk ruang bagi organisasi sayap golkar. Lantai 3 merupakan untuk dewan pembina, dewan spesialis, dewan penasehat sementara lantai 4 untuk ruang bagi pengurus pleno DPP dan lantai 5 untuk ruang bagi pengurus inti DPP.

 

Sumber: