Jakarta. Bentuk Lembaga Pemantapan Pancasila, Golkar apresiasi langkah Presiden Joko Widodo. Untuk mengapresiasikan langkah Presiden Joko Widodo, Partai Golakr melakukan pembentukan Lembaga Pemantapan Pancasila. Lembaga tersebut nantinya diharapkan dapat membangkitkan semangat dan cita-cita luhur para founding fathers yang termaktub dalam Pancasila.

Bentuk Lembaga Pemantapan Pancasila, Golkar apresiasi langkah Presiden Joko Widodo
Bentuk Lembaga Pemantapan Pancasila, Golkar apresiasi langkah Presiden Joko Widodo

“Momen pembentukan Lembaga Pemantapan Pancasila ini dinilai tepat oleh Partai Golkar. Situasi sosial politik di negara kita akhir-akhir ini menggambarkan bahwa kita seakan-akan terpecah belah, saling curiga, bahkan saling membenci,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam siaran pers.

Setnov menjelaskan, dengan memantapkan nilai-nilai Pancasila sebagai gaya hidup, bisa mewujudkan manusia Indonesia yang berketuhanan, beradab, dan dalam kebhinekaan, mengutamakan musyawarah mufakat, serta mewujudkan keadilan sosial.

“Bagi Partai Golkar, Pancasila tidak boleh dijadikan hanya slogan semata. Namun juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila harus bisa diterapkan menjadi pola hidup sehari-hari masyarakat Indonesia,” ujar Setnov.

Ketua DPR itu menegaskan, Pancasila dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat menjadi contoh peradaban baru bagi dunia yang lebih baik di abad-21 ini. “Kita punya Pancasila, yang jika norma dan nilainya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban baru dunia,” ujar Setnov.

Novanto meyakini, dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan akan membuat Indonesia memiliki fondasi yang kokoh dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa dan negara. “Implementasi nilai-nilai Pancasila yang menyentuh seluruh aspek kehidupan juga akan menjadi benteng dan filter dari arus negatif globalisasi, perkembangan teknologi maupun media sosial,” ujar Setnov.

Senov Menegaskan lagi bahwa pemantapan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang mulai luntur akan sangat mendesak bagi peningkatan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Sosialisasi dan pemantapan juga penting bagi generasi muda yang mulai jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila.

“Partai Golkar siap memberi masukan, saran, kritik, dan juga siap ikut serta dalam mengimplementasikannya,” katanya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Golkar Selenggarakan Workshop Nasional Untuk Sekolah Legislatif. Workshop Nasional tersebut diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar, anggota DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Acara yang berlangsung pada 13-15 Desember 2016 di Hotel Redtop Pacenongan Jakarta itu diikuti 820 peserta dari seluruh Indonesia.

Golkar Selenggarakan Workshop Nasional Untuk Sekolah Legislatif
Golkar Selenggarakan Workshop Nasional Untuk Sekolah Legislatif

Setya Novanto atau Ketua Umum DPP Partai Golkar menjelaskan, para anggota Fraksi Partai Golkar DPRD merupakan ujung tombak partai dalam memajukan dan memenangkan Golkar dalam setiap pemilu.

Oleh karena itu, anggota DPRD dihimbaukan agar terus mengasah ketajaman wawasan dan pengetahuannya serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya supaya dapat menjalakan tugas dan fungsinya dengan baik, apakah fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan.

“DPRD merupakan kepanjangan tangan partai. Mereka merupakan panglima-panglima partai yang siap memenangkan partai dan menjadi ujung tombak di lapangan,” kata Novanto dalam siaran pers yang diterima.

Dibidang legislasi, Novanto menekankan pentingnya memperhatikan kualitas dalam pembuatan Perda. Dia mencontohkan buruknya kualitas Perda-perda yg direvisi oleh pemerintah pusat, seperti 3143 Perda yang tidak pro investasi dan menghambat perekonomian di daerah.

“Kader-kader Golkar harus mampu membuat Perda yang berkualitas untuk kemajuan pembangunan di daerah.
Di bidang anggaran, program-program pro rakyat harus diutamakan. Seperti program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta perbaikan infrastruktur dasar untuk rakyat miskin,” katanya.

Novanto juga memberikan apresiasi kepada Fraksi Partai Golkar DPR yang telah berjuang meningkatkan transfer dana ke daerah menjadi Rp749 triliun (36,8 %). Ini menunjukkan besarnya perhatian Golkar terhadap desentralisasi dan pembangunan Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawa Cita dan membangun Indonesia dari desa dalam Visi Negara Kesejahteraan 2045.

Ketua Umum Golkar tersebut meminta agar dana Desa yang mencapai 60 triliun benar-benar diawasi supaya tepat sasaran dan dipastikan tidak ada penyimpangan. Sehingga bisa membawa kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa.

Terlebihnya Acara yang diselenggarakan tersebut dihadiri Ketua Dewan Pembina, Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono, dan Wakil Ketua Pertimbangan, Akbar Tanjung.

Ketua Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik DPP Golkar Yahya Zaini mengatakan Golkar akan membuat Sekolah Legislatif untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas kader-kadernya di lembaga legislatif, sehingga bisa membangun citra yang positif bagi keberadaan Golkar di tengah-tengah masyarakat.

Golkar harus serius menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi anggota legislatif daerah yang profesional dan handal, karena tantangan yang dihadapi semakin berat dan kian kompetitif.

Novanto menyambut baik pembentukan Sekolah Legislatif tersebut karena akan memperkuat kelembagaan Partai Golkar sebagai pilar utama demokrasi.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Fraksi Golkar Nilai Revisi UU MD3 Akan Berlangsung Cepat. Seperti yang di ketahui, Wacana revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), tengah mencuat di Parlemen. Kahar Muzakir atau Pelaksana Tugas Ketua Fraksi Partai Golkar menilai, revisi itu akan berlangsung dengan cepat jika jadi dan telah melalui beberapa proses.

Fraksi Golkar Nilai Revisi UU MD3 Akan Berlangsung Cepat
Fraksi Golkar Nilai Revisi UU MD3 Akan Berlangsung Cepat

“Iya, kan dibuat drafnya. Pasalnya pasal berapa (yang mau direvisi), masuk Bamus. Kalau cuma satu pasal, sehari bisa selesai rapatnya,” kata Kahar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Namun, dia menilai tidak mungkin jika revisi diselesaikan sebelum masa reses ini. Sehingga masa sidang berikutnya dimungkinkan membahas undang-undang yang mengatur soal pimpinan DPR ini.

“Ya nanti disiapkan, masuk masa sidang disetujui. Mungkin seminggu,” ujar Kahar.

Kahar menegaskan, pada prinsipnya Golkar setuju saja dengan revisi tersebut. Namun, Kahar juga masih menunggu bagaimana draf yang disiapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Lah kan PDIP yang punya keinginan. Masa kita (yang siapkan draf),” kata kahar.

Sebelumnya, PDIP mengusulkan agar dilakukan revisi UU MD3, khususnya terkait komposisi pimpinan DPR. Sebab, sebagai partai dengan suara terbanyak, PDIP justru tak mendapatkan satu pun kursi pimpinan DPR lantaran di awal masa periode, UU MD3 diubah dari pemilihan pimpinan DPR dengan sistem proporsional menjadi sistem paket.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Pertemuan Muhaimin Iskandar Dan Setya Novanto, Bicarakan Tiga Hal. Seperti yang diketahui, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, dan jajaran pengurus DPP PKB, mendatangi kediaman Ketum Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Pertemuan Muhaimin Iskandar Dan Setya Novanto, Bicarakan Tiga Hal
Pertemuan Muhaimin Iskandar Dan Setya Novanto, Bicarakan Tiga Hal

Lokasi pertemuan tersebut berlangsung di Jalan Wijaya Raya 13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Desember 2016.

“Terima kasih sekali kepada pak Muhaimin selaku Ketua Umum PKB. Beliau sahabat saya betul-betul sejak lama sampai sekarang, dan pertemuan ini betul-betul sangat memberikan arti bagi Golkar dan PKB,” kata Novanto.

Novanto menjelaskan, bahwa dalam pertemuan ini, ada tiga hal yang dibicarakan kedua pimpinan partai itu. Pertama, mengenai kerja sama ke depan, khususnya untuk menyatukan rakyat yang majemuk untuk mempertahankan persatuan bangsa.

Ada 3 hal yang dibicarakan selain representatif dari agama Islam dan tentu Partai Golkar sangat perlu sekali mengatakan dalam kerja sama ke depan khususnya dalam kebhinnekaan dan kemajemukan untuk mempertahankan NKRI,” tuturnya.

Terlebihnya, untuk UU Pemilu, Keduanya saling memberikan saran terbaik, untuk bekerja sama.

“Dalam Undang-Undang Pemilu kami minta saran yang terbaik,” ujarnya menambahkan.

Terakhir, mereka membicarakan kerja sama pada pelaksanaan Pilkada serentak 2017 mendatang. “Pilkada mana yang kita saling bekerja sama,” ucapnya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Keyakinan Idrus Agar Partai Lain Memahami Keputusan Golkar. Seperti yang di jelaskan oleh Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar, ia meyakini fraksi-fraksi yang ada di DPR akan memahami dan saling menghargai apa yang menjadi keputusan sesama partai politik khususnya terkait pergantian ketua DPR.

Keyakinan Idrus Agar Partai Lain Memahami Keputusan Golkar
Keyakinan Idrus Agar Partai Lain Memahami Keputusan Golkar

“Paket fraksi dalam UU MD3 dan tata tertib jelas, sehingga kami yakin teman-teman di partai politik dan fraksi sebagai mitra kami pasti akan pahami dan saling menghargai sesama partai politik,” kata Idrus di gedung DPR, Jakarta.

Ia mengatakan tidak dalam posisi untuk mengomunikasikan pergantian ketua DPR dengan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Ia hanya meyakini para anggota DPR pasti memahami aturan yang ada.

“Kami bertemu dengan Pak Surya Paloh, Bu Megawati, Pak Zulkifli Hasan dan melakukan komunikasi dengan prinsip saling menghargai,” ujar Idrus.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah secara bulat dan aklamasi akan melakukan pergantian ketua DPR dari Ade Komarudin kembali kepada Setya Novanto. Terkait keputusan ini, Partai Golkar telah mengirim surat kepada Fraksi Golkar di DPR dan pimpinan DPR.

Demikian Brita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Golkar Perjuangkan Jabatan Terhormat Untuk Akom. Idrus Marham atau yang dikenal sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar, memastikan akan memperjuangkan jabatan yang tak kalah terhormatnya dari Ketua DPR untuk Ade Komarudin (Akom).

Golkar Perjuangkan Jabatan Terhormat Untuk Akom
Golkar Perjuangkan Jabatan Terhormat Untuk Akom

Kebijakan Partai Golkar yang diterima Akom dengan lapang dada, dengan siap meninggalkan posisi Ketua DPR, menjadi pertimbangan tersendiri.

“Saya secara pribadi teman Akom dan saya tahu Akom. Dengan sikap penerimaan Akom terhadap kebijakan partai dan sikap legowo, itu menjadi modal politik saudara Akom yang harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh Golkar tentang proyeksi posisi yang akan kita perjuangan dan ditempatkan ke depan,” kata Idrus di gedung DPR, Jakarta.

Idrus menjelaskan, banyak posisi yang tidak kalah terhormatnya dengan ketua DPR. Apalagi Akom selama ini menunjukkan dedikasi, kemampuan, dan sikap kenegarawanannya.

“Kan banyak proyeksi. Banyak, nanti semua itu akan diputuskan di DPP Partai Golkar. Tidak etis kalau saya mengatakan jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi yang pasti, selaku sekjen saya akan habis-habisaan memperjuangkan Akom,” kata Idrus.

Tidak hanya itu, Idrus juga mengatakan bahwa DPP Golkar juga akan tetap melakukan pembicaraan dengan Akom. Misalnya ketika ada posisi yang dipertimbangkan, tapi Akom tidak merasa nyaman maka akan dicari hingga ditemukan kesepakatan yang bersama.

“Itu janji saya secara pribadi. Dan tentu ini menjadi keputusan DPP Partai Golkar,” kata Idrus.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah secara bulat dan aklamasi akan melakukan pergantian ketua DPR dari Ade Komarudin kembali kepada Setya Novanto. Terkait keputusan ini, Partai Golkar telah mengirim surat kepada Fraksi Golkar di DPR dan Pimpinan DPR.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Konsolidasi Besar-besaran Golkar Untuk Kembalikan Setnov Sebagai Ketua DPR. Seperti yang dijelaskan oleh Yorrys Raweyai atau Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar, ia mengatakan bahwa DPP Golkar saat ini tengah melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan di internal untuk mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Konsolidasi Besar-besaran Golkar Untuk Kembalikan Setnov Sebagai Ketum DPR
Konsolidasi Besar-besaran Golkar Untuk Kembalikan Setnov Sebagai Ketum DPR

“Kami harus jelaskan bahwa ada satu kejadian politik pada bulan Desember, itu keputusan DPP untuk menyelamatkan Golkar, maka dilakukan perubahan saja (Ketua DPR dari Novanto ke Ade Komarudin),” kata Yorrys seperti yang di lansir dari VIVA.co.id.

Ia menjelaskan pasca keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dilanjutkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang merehabilitasi nama Novanto, perlu ada rehabilitasi juga di internal partai. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh.

“Dia (Novanto) kan sebagai simbol. Ini kan perlu wibawa dan ini harus dituntaskan, harus disosialisasikan ke depan supaya tidak jadi batu sandungan ke depan dalam rangka konsolidasi Golkar. Sewaktu-waktu bisa diangkat lagi kan soal papa minta saham segala macam,” kata Yorrys.

Yorrys menjelaskan lagi, bahwa konsolidasi dan sosialisasi dilakukan DPP agar Golkar hingga tingkatan daerah punya persepsi yang sama soal pengembalian posisi Novanto menjadi Ketua DPR. Karena itu, sosialisasi ini langsung dilakukan DPP ke seluruh DPD tingkat I Golkar seluruh Indonesia. Tak hanya tingkatan DPD, DPP Golkar juga melakukan sosialisasi ke ormas yang berafiliasi dengan Golkar.

“Kalau lihat pertemuan semalam di Bali, mereka memahami. Yang penting kan kami harus jelaskan apa adanya tentang kronologi kenapa sampai terjadi begini, sehingga tidak multitafsir seakan Ade ini punya kesalahan makanya mesti diganti,” kata Yorrys.

Terlebihnya, Yorrys tidak bisa menjamin sosialisasi tersebut akan berjalan lancar. Tapi memang ada kerja demokrasi yang sedang dibangun. Apalagi Golkar bukan partai pribadi, tapi partai publik. Sehingga konsolidasi ini dilakukan mulai dari internal hingga eksternal dan secara vertikal maupun horizontal.

Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah secara bulat dan aklamasi akan melakukan pergantian ketua DPR dari Ade Komarudin kembali kepada Setya Novanto. Terkait keputusan ini, Partai Golkar telah mengirim surat kepada Fraksi Golkar di DPR dan Pimpinan DPR.

Demikian Berita Golakr hari ini.

Sumber