Jakarta. Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR. Terkait dengan hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa sistem tertutup diusulkan lagi agar partai punya peran lebih dalam menentukan orang-orang terpilih untuk masuk ke parlemen.

Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR
Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR

“Kami ingin nanti orang-orang yang duduk di DPR atau pun menduduki jabatan-jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan sudah memiliki pengalaman di dalam organisasi maupun pelayanan publik,” ungkap Hetifah di Senayan.

Jangan sampai, kata dia, keterpilihan hanya semata-mata karena akses calon legislatif kepada dana atau popularitas semata. “Misalnya, dia seorang selebritis,” ujar Hetifah.

Namun Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Umum ini mengakui ada sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah dalam sistem tertutup. Salah satunya adalah masalah demokrasi di internal partai.

“Jadi kita harus memperbaiki proses khususnya tadi metode pencalonan dan sistem recruitment calegnya,” kata Hetifah.

Hetifah mengatakan, Proses perekrutan harus dibuat sedemikian rupa agar bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga bisa menghindari potensi korupsi di internal partai.

“Dalam artian korupsi politik di dalam partai itu yang harus dicegah dengan sistem yang lebih terbuka,” ucapnya.
Sebelumnya, Fraksi Golkar mengusulkan sistem proporsional tertutup dengan alasan adanya efek negatif sistem terbuka. Salah satu efek yang disebutkan adalah penggunaan politik uang.

Kemudian potensi korupsi akibat sistem itu. Seorang caleg terpilih dikhawatirkan akan mengeluarkan uang untuk membalas jasa para pemilihnya karena masuk ke Parlemen semata hanya melalui suara yang didulang di Pemilu. Sementara dengan sistem tertutup, kepastian calon maju ke DPR masih harus memerlukan campur tangan partai.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Dewan Pembina Partai Golkar menawakan posisi penting kepada Ketua DPR Akom, sapaan akrab Ade Komarudin namun, Ade Komarudin belum mengetahui kabar itu.

 

Rapat yang membahas pergantian Ketua DPR yang diikuti oleh Dewan Pembina dengan DPP Golkar sendiri tidak dihadiri oleh Ade Komarudin. Rapat yang digelar pada hari Senin (28/11/2016) tersebut digelar di Bakrie Tower, Jakarta.

“Waktu kemarin malam atau Senin, Minggu malam masuk RSPAD jadi saya tidak tahu dan tidak ikut,” kata Akom di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/11/2016).

Akom berada di rumah sakit hingga Senin sore. Lalu, Akom mendatangi Gedung DPR untuk mengikuti rapat pimpinan setelahnya.

 

“Apa yang terjadi di Wanbin, saya belum tahu,” ujarnya.

Beberapa waktu ini Akom disibukkan dengan cek kesehatan (Distributor herbal).

“Supaya saya enggak bocor dari tugas, maka saya lebih mementingkan kesehatan. Meskipun yang lain bukan penting”, ujar Akom.

Setelah nanti digantikan oleh Setya Novanto di posisi Ketua DPR. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa partainya berjanji memberikan posisi kenegaraan bagi Ade Komarudin.

“Kami membahas agar Pak Ade bisa mendapatkan posisi yang strategis di kenegaraan sesuai dengan pengabdiannya,” jelas Ical saat ditemui di Bakrie Tower, Jakarta, Senin (28/11/2016).

 

Pembahasan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Ade Komarudin, serta dilakukan oleh dewan pembina beserta DPP secara internal.

 

Yorrys Raweyai sebagai Ketua DPP Golkar mengungkapkan bahwa Ade Komarudin akan dipertimbangkan beberapa posisi bagi Ade Komarudin oleh internal partai.

 

“Nanti kami sesuaikan dengan Pak Akom, misalnya nanti jadi menteri, dubes, atau di BPK atau OJK,” cetusnya.

“Ya misalnya nanti menjadi menteri,dubes, atau di BPK atau OJK. Nanti kami sesuaikan saja dengan Pak Akom,” cetusnya.

Penempatan itu, kata Yorrys, akan dilakukan sesaat setelah DPR dalam paripurna mengesahkan pergantian posisi Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto.

Jakarta. Dukung Ahok, Golkar Minta Sumbangan Kepada Anggota. Untuk ini, Fraksi Golkar mengirimkan surat pada anggotanya di DPR. Pada surat tersebut, para anggota fraksi meminta sumbangan sukarela pada para anggotanya.

Dukung Ahok, Golkar Minta Sumbangan Kepada Anggota
Dukung Ahok, Golkar Minta Sumbangan Kepada Anggota

Tiap anggota fraksi dipatok sebesar Rp10 juta, Meski pun tertulis jenis sumbangannya sukarela. Adapun sumbangan tersebut ditujukan untuk kemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful dalam pilkada DKI Jakarta.

Seperti yang dilakukan oleh Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily., untuk terkait dengan hal ini ia membenarkan adanya surat tersebut. Sumbangan tersebut dianggap sebagai bagian partisipasi anggota Fraksi Golkar bagi Ahok dan Djarot.

“Untuk mendukung pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta,” kata Ace saat dihubungi, Kamis 12 Januari 2017.
Senada dengan Ace, Anggota Fraksi Golkar, Dave Laksono mengatakan sumbangan tersebut bersifat sukarela sesuai kemampuan masing-masing. Sehingga tak dipatok harus Rp10 juta.

“Tergantung kemampuan masing-masing. Tapi kan di sini kita harus patungan untuk kerja sama mencapai kemenangan. Kemenangan Ahok ini kemenangan Golkar secara keseluruhan. Sudah sepatutnya anggota memberikan sumbangan suka rela. Masalah besarannya Rp10 juta kecil untuk kemenangan Ahok,” kata Dave saat dihubungi.

Menurutnya, kemenangan Ahok nilainya tak terhingga bagi partai. Secara ideal masing-masing fraksi harus maksimal sumbangannya. Apalagi wajib bagi anggota memenangkan daerahnya masing-masing.

“Pilkada DKI ini kan barometer partai secara nasional. Sudah sepatutnya anggota menyumbangkan segitu,” kata Dave.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta.com. Golkar Dukung Peningkatan Dana Guna Pembangunan Daerah. Seoperti yang terkait, Demi memperkuat pembangunan daerah, Partai Golkar mendukung peningkatan transfer dana ke daerah dan dana desa. Seperti yang di jelaskan oleh Ketum Golkar Setya Novanto mengingatkan efektivitas penggunaan dana tersebut harus tepat guna dan tepat sasaran.

Golkar Dukung Peningkatan Dana Guna Pembangunan Daerah
Golkar Dukung Peningkatan Dana Guna Pembangunan Daerah

“Pada APBN 2017, transfer dana ke daerah mencapai Rp764,9 triliun, melampaui anggaran kementerian/Lembaga. Sedangkan dana desa mencapai Rp60 triliun naik sebesar Rp20 triliun dari tahun sebelumnya,” ujar Setya Novanto saat pelantikan Pengurus Golkar Sulteng.

Dengan kenaikan anggaran tersebut, Novanto meminta kader-kader Golkar yang menjadi kepala daerah dan anggota DPRD dapat mengoptimalkan transfer dana daerah dan dana desa untuk kemajuan daerah dan pembangunan pedesaan.

“Yang tak kalah penting bagaimana dana tersebut diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan,” ujar Novanto.

Novanto mengatakan lagi, bahwa peningkatan dana daerah dan desa merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Golkar berkomitmen pada tahun 2018 setiap desa mendapatkan alokasi 1 miliar sebagaimana amanat UU Desa.

“Partai Golkar sejak awal punya komitmen untuk memajukan pembangunan desa. Jika desa maju Indonesia akan maju dan sejahtera,” ujarnya.

Golkar mementingkan untuk Fokus pembangunan ke wilayah desa dan pinggiran. Hal itu selain untuk mengurangi ketimpangan juga untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih banyak dibanding perkotaan. Bahkan tingkat keparahan dan kedalamannya juga lebih tinggi.

“Karena itu Politik Anggaran Golkar harus diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga setiap tahun ada perbaikan dan kemajuan,” kata Novanto.

Novanto mengingatkan semua kader bahwa Pileg dan Pilpres 2019 tinggal sekitar dua tahun lagi. Kebijakan akselerasi harus dijalankan secara konsisten. Karena itu, konsolidasi organisasi harus dituntaskan sampai ke tingkat yang paling bawah, desa dan kelurahan.

Untuk dijadikan perhatian, Novanto menegaskan untuk kemenangan dalam Pilkada 2017. Sebab, kemenangan pada Pilkada 2017 dan 2018 merupakan titik antara bagi kemenangan pada 2019. “Saya menginstruksikan seluruh kader harus turun ke lapangan mendukung pemenangan paslon Golkar di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Dalam acara pelantikan tersebut selain dihadiri Gubernur Sulteng, Longki Janggala, dan pejabat daerah lainnya, juga pimpinan teras DPP Partai Golkar, seperti, Robert Kardinal, Yahya Zaini dan Fadh Arafiq serta Ketua Umum IIPG Deistry Astriani Novanto.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Usung Ambang Batas Parlemen, Golkar Tingkatkan 7 Sampai 10 Persen. Seperti yang dikatakan oleh Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar, ia mengungkapkan bahwa partainya akan mengusulkan ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang Pemilu sebesar 7 hingga 10 persen. Angka tersebut dianggap relevan dengan pemikiran Golkar soal perlunya konsolidasi demokrasi.

Usung Ambang Batas Parlemen, Golkar Tingkatkan 7 Sampai 10 Persen
Usung Ambang Batas Parlemen, Golkar Tingkatkan 7 Sampai 10 Persen

“UU penyelenggaraan pemilu ini harus berorientasi pada konsolidasi demokrasi dan penguatan sistem presidensial. Maka konsekuensinya berorientasi pada penyederhanaan sistem kepartaian. Sehingga parliamentary treshold kita tingkatkan, mau tidak mau,” kata Idrus di Jakarta.

Idrus menjelaskan lagi, bahwa saat ini ada dua cara berpikir dalam konteks RUU Pemilu yaitu berpikir untuk mendapatkan kursi atau berpikir membentuk sebuah format yang ideal. Setelah reformasi, sudah saatnya berpikir bagaimana format ideal.

“Kita juga tidak ingin setelah reformasi, setiap pemilu kita sibuk melakukan perubahan yang dipikirkan hanya kepentingan kelompok, tidak berorientasi pada pembentukan format politik ideal. Ideal itu sistem yang memberikan satu penguatan terhadap sistem presidensial. Itu yang kita inginkan. Sekaligus mendorong konsolidasi demokrasi,” kata Idrus.

Menurutnya, dengan penguatan sistem presidensial, check and balances atau sistem pengawasan belum tentu akan berkurang.

Sebelumnya pada Pemilu 2014 lalu, ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen. Hasilnya, 10 partai lolos ke DPR. Sementara dua partai yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Golkar Nilai Kinerja Jokowi 2016 Tumbuhkan Optimisme. Kinerja perekonomian 2016 di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Partai Golkar menilai menghadirkan optimisme. Partai Golkar bahkan optimis pertumbuhan ekonomi 2017 bisa mencapai minimal 5,2 persen.

Golkar Nilai Kinerja Jokowi 2016 Tumbuhkan Optimisme
Golkar Nilai Kinerja Jokowi 2016 Tumbuhkan Optimisme

“Optimisme tersebut didasarkan pada perluasan basis pajak sebagai dampak keberhasilan kebijakan tax amnesty dan pembangunan infrastruktur yang dalam dua tahun terakhir ini menjadi prioritas pemerintah,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, dalam keterangan persnya.

Sekitar 5-5,1 persen Pertumbuhan ekonomi 2016 yang diperkirakan. Angka pertumbuhan ekonomi 2016 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

“Kita hanya berada di bawah China dan India, pertumbuhan ekonomi 2016 juga meningkat dari tahun sebelumnya. Hal Ini menandakan kinerja kita yang lebih baik dan makin berkualitas,” ujarnya.

Seperti yang di jelaskan oleh Setya Novanto, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sangat penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Capaian-capaian ukuran kesejahteraan yang ditunjukkan dengan angka pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan pada tahun ini juga menuju ke arah yang lebih baik.

“Tingkat pengangguran mencapai 5,61 persen, turun dibanding Agustus 2015 yang mencapai 6,18 persen. Tingkat kemiskinan juga turun dari 11,22 persen pada Maret 2015 menjadi 10,86 persen pada Maret 2016. Begitu pun dengan tingkat kesenjangan, yang dilihat dari indikator rasio mengalami perbaikan dari di level 0,41 pada Maret 2015 menjadi 0,397 pada Maret 2016,” tuturnya.

Akan tetapi, untuk pertumbuhan ekonomi yang masih didominasi faktor konsumsi perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, perbaikan iklim investasi melalui serangkain paket kebijakan ekonomi harus segera diimplementasikan.

“Sejalan dengan itu, Revolusi Mental untuk memperbaiki perilaku dan kinerja birokrasi tidak bisa ditunda-tunda agar terbebas dari perilaku koruptif seperti; pungutan liar dan praktik KKN ,” katanya.

Pertumbuhan berkualitas juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan industrialisasi dan redistribusi aset sebagai tindak lanjut program reforma agraria. “Skema redistribusi aset dalam program reforma agraria harus dijalankan dengan skema legalisasi aset tanah. Sebab, kebijakan ini sangat merakyat dan menyentuh akar masalah ketimpangan pembangunan,” kata Novanto.

Optimisme terhadap perekonomian 2017 juga dikuatkan dengan kebijakan reindustrialisasi melalui strategi hilirisasi industri dan pendekatan pengembangan industri berbasis kewilayahan. Dengan strategi ini, menurut Novanto, industri pengolahan dapat tumbuh 5,2-5,4 persen pada 2017, di atas target pertumbuhan ekonomi 5,1 persen sesuai APBN.

“Di samping itu, pemerintah juga perlu menaruh perhatian atas kesenjangan dunia industri dan dunia pendidikan. Apalagi kita dihadapkan pada tantangan MEA dan kompetisi di sektor ketenagakerjaan. Untuk itu, pendidikan kejuruan
perlu ditingkatkan, selain untuk memenuhi kebutuhan industri, juga untuk meningkatkan daya saing kita,” katanya.

Upaya peningkatan pemerataan pembangunan juga harus memperhatikan penggunaan dana desa yang meningkat setiap tahun, untuk 2017 mencapai 60 triliun. Peningkatan kapasitas aparatur desa serta pengawasan terhadap alokasi anggaran harus jadi fokus.

“Jangan sampai salah kelola sehingga tidak tepat sasaran, apalagi terjadi penyelewengan yang akhirnya merugikan warga desa,” ujarnya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Bentuk Lembaga Pemantapan Pancasila, Golkar apresiasi langkah Presiden Joko Widodo. Untuk mengapresiasikan langkah Presiden Joko Widodo, Partai Golakr melakukan pembentukan Lembaga Pemantapan Pancasila. Lembaga tersebut nantinya diharapkan dapat membangkitkan semangat dan cita-cita luhur para founding fathers yang termaktub dalam Pancasila.

Bentuk Lembaga Pemantapan Pancasila, Golkar apresiasi langkah Presiden Joko Widodo
Bentuk Lembaga Pemantapan Pancasila, Golkar apresiasi langkah Presiden Joko Widodo

“Momen pembentukan Lembaga Pemantapan Pancasila ini dinilai tepat oleh Partai Golkar. Situasi sosial politik di negara kita akhir-akhir ini menggambarkan bahwa kita seakan-akan terpecah belah, saling curiga, bahkan saling membenci,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam siaran pers.

Setnov menjelaskan, dengan memantapkan nilai-nilai Pancasila sebagai gaya hidup, bisa mewujudkan manusia Indonesia yang berketuhanan, beradab, dan dalam kebhinekaan, mengutamakan musyawarah mufakat, serta mewujudkan keadilan sosial.

“Bagi Partai Golkar, Pancasila tidak boleh dijadikan hanya slogan semata. Namun juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila harus bisa diterapkan menjadi pola hidup sehari-hari masyarakat Indonesia,” ujar Setnov.

Ketua DPR itu menegaskan, Pancasila dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat menjadi contoh peradaban baru bagi dunia yang lebih baik di abad-21 ini. “Kita punya Pancasila, yang jika norma dan nilainya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban baru dunia,” ujar Setnov.

Novanto meyakini, dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan akan membuat Indonesia memiliki fondasi yang kokoh dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa dan negara. “Implementasi nilai-nilai Pancasila yang menyentuh seluruh aspek kehidupan juga akan menjadi benteng dan filter dari arus negatif globalisasi, perkembangan teknologi maupun media sosial,” ujar Setnov.

Senov Menegaskan lagi bahwa pemantapan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang mulai luntur akan sangat mendesak bagi peningkatan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Sosialisasi dan pemantapan juga penting bagi generasi muda yang mulai jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila.

“Partai Golkar siap memberi masukan, saran, kritik, dan juga siap ikut serta dalam mengimplementasikannya,” katanya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber