Golkar Dukung Peningkatan Dana Guna Pembangunan Daerah

Jakarta.com. Golkar Dukung Peningkatan Dana Guna Pembangunan Daerah. Seoperti yang terkait, Demi memperkuat pembangunan daerah, Partai Golkar mendukung peningkatan transfer dana ke daerah dan dana desa. Seperti yang di jelaskan oleh Ketum Golkar Setya Novanto mengingatkan efektivitas penggunaan dana tersebut harus tepat guna dan tepat sasaran.

Golkar Dukung Peningkatan Dana Guna Pembangunan Daerah
Golkar Dukung Peningkatan Dana Guna Pembangunan Daerah

“Pada APBN 2017, transfer dana ke daerah mencapai Rp764,9 triliun, melampaui anggaran kementerian/Lembaga. Sedangkan dana desa mencapai Rp60 triliun naik sebesar Rp20 triliun dari tahun sebelumnya,” ujar Setya Novanto saat pelantikan Pengurus Golkar Sulteng.

Dengan kenaikan anggaran tersebut, Novanto meminta kader-kader Golkar yang menjadi kepala daerah dan anggota DPRD dapat mengoptimalkan transfer dana daerah dan dana desa untuk kemajuan daerah dan pembangunan pedesaan.

“Yang tak kalah penting bagaimana dana tersebut diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan,” ujar Novanto.

Novanto mengatakan lagi, bahwa peningkatan dana daerah dan desa merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Golkar berkomitmen pada tahun 2018 setiap desa mendapatkan alokasi 1 miliar sebagaimana amanat UU Desa.

“Partai Golkar sejak awal punya komitmen untuk memajukan pembangunan desa. Jika desa maju Indonesia akan maju dan sejahtera,” ujarnya.

Golkar mementingkan untuk Fokus pembangunan ke wilayah desa dan pinggiran. Hal itu selain untuk mengurangi ketimpangan juga untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih banyak dibanding perkotaan. Bahkan tingkat keparahan dan kedalamannya juga lebih tinggi.

“Karena itu Politik Anggaran Golkar harus diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga setiap tahun ada perbaikan dan kemajuan,” kata Novanto.

Novanto mengingatkan semua kader bahwa Pileg dan Pilpres 2019 tinggal sekitar dua tahun lagi. Kebijakan akselerasi harus dijalankan secara konsisten. Karena itu, konsolidasi organisasi harus dituntaskan sampai ke tingkat yang paling bawah, desa dan kelurahan.

Untuk dijadikan perhatian, Novanto menegaskan untuk kemenangan dalam Pilkada 2017. Sebab, kemenangan pada Pilkada 2017 dan 2018 merupakan titik antara bagi kemenangan pada 2019. “Saya menginstruksikan seluruh kader harus turun ke lapangan mendukung pemenangan paslon Golkar di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Dalam acara pelantikan tersebut selain dihadiri Gubernur Sulteng, Longki Janggala, dan pejabat daerah lainnya, juga pimpinan teras DPP Partai Golkar, seperti, Robert Kardinal, Yahya Zaini dan Fadh Arafiq serta Ketua Umum IIPG Deistry Astriani Novanto.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Usung Ambang Batas Parlemen, Golkar Tingkatkan 7 Sampai 10 Persen

Jakarta. Usung Ambang Batas Parlemen, Golkar Tingkatkan 7 Sampai 10 Persen. Seperti yang dikatakan oleh Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar, ia mengungkapkan bahwa partainya akan mengusulkan ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang Pemilu sebesar 7 hingga 10 persen. Angka tersebut dianggap relevan dengan pemikiran Golkar soal perlunya konsolidasi demokrasi.

Usung Ambang Batas Parlemen, Golkar Tingkatkan 7 Sampai 10 Persen
Usung Ambang Batas Parlemen, Golkar Tingkatkan 7 Sampai 10 Persen

“UU penyelenggaraan pemilu ini harus berorientasi pada konsolidasi demokrasi dan penguatan sistem presidensial. Maka konsekuensinya berorientasi pada penyederhanaan sistem kepartaian. Sehingga parliamentary treshold kita tingkatkan, mau tidak mau,” kata Idrus di Jakarta.

Idrus menjelaskan lagi, bahwa saat ini ada dua cara berpikir dalam konteks RUU Pemilu yaitu berpikir untuk mendapatkan kursi atau berpikir membentuk sebuah format yang ideal. Setelah reformasi, sudah saatnya berpikir bagaimana format ideal.

“Kita juga tidak ingin setelah reformasi, setiap pemilu kita sibuk melakukan perubahan yang dipikirkan hanya kepentingan kelompok, tidak berorientasi pada pembentukan format politik ideal. Ideal itu sistem yang memberikan satu penguatan terhadap sistem presidensial. Itu yang kita inginkan. Sekaligus mendorong konsolidasi demokrasi,” kata Idrus.

Menurutnya, dengan penguatan sistem presidensial, check and balances atau sistem pengawasan belum tentu akan berkurang.

Sebelumnya pada Pemilu 2014 lalu, ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen. Hasilnya, 10 partai lolos ke DPR. Sementara dua partai yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber