Deklarasi duet Jusuf Kalla– Wiranto terancam dianulir karena mendapat penolakan dari sekelompok kader Golkar di tingkat pusat dan daerah.

Dalam waktu dekat, Golkar dikabarkan akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnassus) Golkar jilid II untuk membahas persoalan tersebut. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, keputusan Rapimnassus II bisa saja mengubah hasil Rapimnassus I. Menurut dia, sebagai mandataris Rapimnassus I,Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla punya kewajiban melaporkan hasil kerja politik selama ini.

”Hasilnya nanti bisa memperkokoh ataupun mengubah sama sekali. Atau setidak-tidaknya melakukan tambahan keputusan lainnya,” ujar Agung seusai menerima sekitar 51 Ketua DPD II di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Dalam kesempatan itu,Agung ditemani sejumlah pengurus DPP yang selama ini mendukung Kalla, di antaranya Ketua DPP Firman Subagyo dan Yorris Raweyai. Agung yang juga Ketua DPR ini mengakui bahwa saat ini terjadi perbedaan pendapat di internal Golkar terkait deklarasi JK-Win.

Seperti diberitakan SI kemarin, internal Golkar ditengarai bergejolak akibat perang bintang atau elite atas pencalonan JKWiranto sebagai pasangan caprescawapres pada Pemilu Presiden 2009.Namun,menurut Agung,perbedaan pendapat tersebut tidak sampai pada perang elite yang bisa membahayakan Golkar. ”Tidak ada perang bintang (elite), yang ada perbedaan pendapat, nanti mencari jalan penyelesaian yang kami miliki soal capres JK-Win,” paparnya.

Agung menjelaskan, ada dua perbedaan pendapat. Pertama, deklarasi tidak perlu melalui rapimnassus atau rapat pleno karena hal tersebut sudah terkandung dalam keputusan Rapimnassus I. Kedua, deklarasi harus melalui sebuah forum pengurus DPP, DPD I, dan II seperti Rapimnassus II ataupun rapat pleno.”Dengan demikian, jika Rapimnassus II digelar, forum tersebut digunakan untuk mengevaluasi hasil Rapimnassus I dan bisa jadi membatalkan hasil Rapimnassus I, termasuk deklarasi pasangan caprescawapres yang diusung Golkar,” ujar Agung.

Mengenai mekanisme Rapimnassus II, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 ini menginginkan DPD II dilibatkan. Sebab, selama ini ada keluhan dari DPD II karena merasa aspirasinya diabaikan. ”Besok sore (hari ini) akan kita bahas dalam rapat pleno DPP mengenai mekanisme pelaksanaan Rapimnassus II,”kata dia. Sementara itu, juru bicara Ketua DPD II Partai Golkar Samsul Hidayat menyatakan sikap DPP Golkar tidak konsisten dalam mengajukan capres maupun cawapres.

Menurut dia, sikap tersebut tercermin dari keragu-raguan tim negosiasi yang cenderung memaksakan kehendak bahkan mendikte terhadap parpol pemenang pemilu yang akan diajak berkoalisi.”Yang mengagetkan adalah keberanian JK mencalonkan diri sebagai capres tanpa memerhatikan berbagai hasil survei,”kata Samsul kemarin. Ketua DPD II Partai Golkar Malang Aris Pujangkoro secara tegas menolak deklarasi JK-Win. Alasannya, hal tersebut belum diputuskan dalam rapimnassus yang merupakan mekanisme pengambil keputusan strategis.

”Masalah strategis seperti itu harus melibatkan DPD II, dan diputuskan melalui rapimnassus,” ujar Ketua DPD II Malang Aris Pujangkoro, mewakili Ketua- Ketua DPD II ketika menemui Agung Laksono. Selain penolakan tersebut, forum DPD II Golkar juga menyampaikan dua sikap politik lain, yaitu Golkar seharusnya memilih berkoalisi dengan partai pemenang pemilu legislatif dengan mengajukan tujuh nama cawapres. Sikap kedua adalah Ketua DPD Golkar Tingkat II menuntut pelaksanaan rapimnassus sesuai AD/ART guna meminta laporan Jusuf Kalla mengenai komunikasi politik yang dilakukan selama ini.

”Forum rapimnassus inilah yang nantinya akan memutuskan apakah capres atau cawapres adalah Kalla-Wiranto diterima atau tidak,”katanya. Dia menegaskan, sikap tersebut didasarkan pada enam pertimbangan, yaitu perolehan suara Golkar tidak bagus dan menyedihkan, DPP tidak menyelesaikan survei capres seperti amanat Rapimnas IV,DPP gagal berkoalisi dengan Demokrat karena kebuntuan dalam proses negosiasi, DPP tidak konsisten dalam mengajukan capres dan cawapres bahkan mendikte partai pemenang pemilu.

” Selain itu,keberanian Jusuf Kalla yang mengajukan dirinya sebagai capres tanpa memperhatikan elektabilitas diri dan pasangannya yang rendah,serta indikasi Golkar hanya mengakomodir gengsi politik pribadi sehingga citra partai terpuruk di mata masyarakat,”papar Aries. Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo mengakui ada perbedaan pendapat di internal yang harus segera diluruskan.Menurut dia, mekanisme rapimnassus sudah benar.Namun,ada hal-hal yang menjadi kendala di lapangan, yakni DPD II merasa tidak puas dengan DPD I karena aspirasinya diabaikan. (sindo)