Departemen Pertahanan (Dephan) mengusulkan agar daftar gaji pegawai negeri sipil (PNS) dimasukkan dalam salah satu klausul RUU Rahasia Negara.

Hal itu terungkap saat draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara dibahas oleh Dephan dan Komisi I DPR di Gedung DPR kemarin.Dalam draf RUU itu Dephan mengusulkan agar komponen gaji yang diterima PNS, termasuk pegawai di lingkungan Dephan, dimasukkan sebagi salah satu unsur yang dirahasiakan oleh negara. Namun, usulan itu ditolak oleh Komisi I DPR.Komisi I menilai,daftar gaji harus dibeberkan ke publik.

“ Tidak ada yang perlu ditutupi. Itu bukan rahasia negara,jadi tidak mungkin usulan gaji dimasukkan dalam kategori yang harus dirahasiakan,” ungkap anggota Komisi I DPR Happy Bone Zulkarnain saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Jakarta kemarin. Menurut Happy, daftar gaji harus dibeberkan ke publik,bukannya dirahasiakan dan hanya dikonsumsi secara internal.

Jika gaji masuk dalam hal yang harus dirahasiakan oleh negara,maka akan bertentangan dengan semangat yang kini sedang dikembangkan pemerintah, yakni semangat good and clean government dengan menciptakan transparansi publik.“Lagipula, gaji itu berasal dari APBN (anggaranpendapatandanbelanjanegara), kenapa harus ditutupi,”ujarnya. Dengan merahasiakan daftar gaji, bisa jadi hal tersebut justru membuka peluang terjadinya korupsi. Karena itu, gaji tetap harus dibuka ke publik agar masyarakat bisa mengontrol kekayaan pejabat negara.

Hal senada diungkapkan Ketua Komisi I DPR Theo L Samubaga. Dia menyatakan, daftar gaji bukanlah hal yang bisa masuk dalam rahasia negara karena gaji pegawai bersumber pada APBN.“Semua pembiayaan yang sumbernya dari APBN maupun diambil dari rakyat harus dibeberkan kembali ke publik.Ini untuk menjaga transparansi dan menghindari tindakan korupsi. Kalau menyangkut tugas dan kemampuan TNI atau berkaitan dengan intelijen, itu memang harus menjadi rahasia negara,” katanya.

Dalam pembahasan itu juga sempat dibahas kategori-kategori materi yang masuk dalam RUU Rahasia Negara. Beberapa kategori yang dibahas antara lain operasi intelijen, termasuk intelijen elektronik, operasi target penghancuran musuh, pejabat negara, keadaan darurat,serta anggaran militer. Komisi I optimistis rancangan undang-undang ini bisa selesai pada akhir Juni 2009,meski saat ini pembahasannya masih berkutat pada penentuan kategori rahasia negara.

Sebelumnya sejumlah fraksi sempat meminta agar Komisi I menunda pembahasan RUU Rahasia Negara. Mereka beralasan, RUU ini terlalu dipaksakan karena UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai induk RUU Rahasia Negara masih belum diterapkan secara maksimal. Bahkan, sebagian materi RUU Rahasia Negara sudah diatur dalam UU KIP ini. Pemerintahlah yang meminta Komisi I untuk mempercepat pembahasan RUU Rahasia Negara.

Hal ini dilakukan agar pembahasan RUU tersebut tidak terlalu berteletele dan terkesan molor.“Kami berharap paling lambat Agustus mendatang sudah bisa disahkan,”ujar Menhan Juwono Sudarsono.Untuk mempercepat pembahasan pemerintah sudah mengusulkan agar dibentuk tim percepatan yang terdiri atas unsur pemerintah, tim perumus, panitia kerja,dan Komisi I DPR. Tim percepatan akan membahas RUU ini agar hal-hal yang menyangkut rahasia negara dapat dibicarakan secara lebih efektif dan efisien.

“RUU ini tidak sekadar menyangkut pertahanan negara, tetapi juga intelijen,ketahanan ekonomi, dan kerja sama luar negeri,” papar Juwono.Usulan ini akan disampaikan ke Komisi I dan instansi lain. Dengan percepatan ini diharapkan pembahasan RUU Rahasia Negara tidak berlarut-larut, tetapi juga tidak mengurangi kualitasnya. (sindo)