Kepengurusan DPP Partai Golkar di bawah Aburizal Bakrie dinilai mulai meninggalkan kesejarahan pendiri partai.Buktinya,tak satu pun purnawirawan TNI/Polri yang duduk di jajaran pengurus harian.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai baru kali pertama jajaran pengurus inti tidak mengikutsertakan purnawirawan. Padahal,TNI (ABRI) menjadi salah satu pilar utama pendirian partai selain pilar birokrasi dan golongan. Menurut Ikrar, ada dua alasan terkait absennya purnawirawan TNI/Polri dalam kepengurusan Aburizal.

Pertama, kepengurusan Aburizal secara perlahan tidak akan menggantungkan ke TNI lagi. Kedua, kemungkinan TNI sendiri yang sudah menjaga jarak dengan Partai Golkar. “Mestinya, bagaimanapun juga komunikasi harus tetap dibangun,” kata Ikrar seusai menjadi pembicara Polemik Tri Jayadi Jakarta kemarin.

Dia menambahkan, sikap TNI/ Polri yang menjaga jarak dengan Golkar bisa jadi terkait reformasi militer yang telah berkomitmen untuk tidak terlibat politik praktis lagi. Bila alasan tersebut yang dominan, menurut dia, hal itu akan berdampak positif bagi perkembangan demokrasi.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan nama-nama yang dilansir tim formatur,Partai Golkar tidak menempatkan salah satu pun purnawirawan TNI dalam jajaran kepengurusannya. Fakta ini berbeda dari periode-periode sebelumnya yang di dalamnya nama purnawirawan TNI setiap periode selalu mengisi kepengurusan Partai Golkar.

Bahkan, pada masa Orde Baru, Ketua Umum Golkar selama lima periode berturut-turut berasal dari kalangan militer maupun purnawirawan militer, yakni Brigadir Jenderal Djuhartono (1964–1969), Mayor Jenderal Suprapto Sukowati (1969–1973),Mayor Jenderal Amir Murtono (1973–1983), Letnan Jenderal Sudharmono (1983– 1988), dan terakhir Letnan Jenderal Wahono (1988–1993) sebelum akhirnya beralih ke Harmoko yang berasal dari kalangan sipil.

Pada masa reformasi jabatan sekjen juga dipegang purnawirawan militer seperti Mayjen (Purn) Tuswandi, Letjen (Purn) Budi Harsono, dan Letjen (Purn) Sumarsono. Partai Golkar yang pada saat pendiriannya bernama Sekretariat Bersama Golongan Karya atau disingkat Sekber Golkar merupakan perhimpunan 97 organisasi fungsional nonafiliasi politik.

Di dalamnya golongan TNI (ABRI) merupakan salah satu pencetus sekaligus pilar utama dari Sekber Golkar tersebut. Ketua DPP Partai Golkar Bidang Umum Rully Chairul Azwar mengakui bahwa purnawirawan TNI saat ini tidak mengisi kepengurusan DPP Partai Golkar.Namun, hal itu sudah tergantikan oleh kader-kader Golkar yang berasal dari Keluarga Besar ABRI (KBA).

Menurut Rully, tidak terakomodasinya secara langsung figur purnawirawan tersebut akibat terbatasnya kuota kepengurusan. Padahal gerbong yang mengusung Aburizal sangat besar. “Gerbong yang harus diakomodasi terlalu besar, padahal tempatnya terbatas.

Jadi meskipun tidak menampilkan purnawirawan, partai tetap merangkul kader yang berasal dari keluarga besar TNI (ABRI) seperti Ponco Sutowo dan saya yang turut langsung dalam tim sukses,”ujar Rully. Rully membantah Golkar melupakan sejarah, pilar utama pendirian partai. Menurut dia, Aburizal tetap berkomitmen merangkul tiga jalur yang di masa lalu menjadi basis utama pendukung Partai Golkar, yakni jalur ABRI, birokrat,dan golongan (ABG).

“Ketua Umum sudah berkomitmen merangkul ketiga jalur tersebut,”ujarnya. Pada kesempatan itu, Rully juga membantah bahwa kemenangan kubunya menyingkirkan para kader Golkar yang dianggap dekat dengan Surya Paloh maupun Jusuf Kalla. “Tidak ada istilah bumi hangus. Jangankan kubu mereka, tim sukses Ical sendiri banyak yang tidak terakomodasi,” ucapnya.

Politisi muda Partai Golkar Ferry Mursyidan Baldan berpendapat tidak masuknya namanama tokoh militer tersebut merupakan pertimbangan politis dari Ketua Umum Golkar yang baru. Menurut dia, sebenarnya tidak ada keharusan bagi purnawirawan TNI untuk tergabung dalam kepengurusan Partai Golkar.

“Itu pertimbangan politis saja, kan yang direkrut adalah purnawirawan, bukannya TNI aktif, mereka sebagai masyarakat sipil. Lagipula tidak ada keharusan bagi purnawirawan TNI untuk masuk dalam kepengurusan,”ujarnya. Anggota Tim Formatur DPP Golkar Ridwan Bae tidak mengkhawatirkan kubu militer akan marah dengan tidak dimasukkannya wakil mereka di kepengurusan.

Keterwakilan militer itu, diyakini Ridwan,tetap ada dengan adanya anak-anak purnawirawan jenderal. “Apa bedanya bapak dengan anak di militer? Kan sama saja. Mereka tetap mempunyai loyalitas kepada militer.Mereka tentu akan mempertimbangkan dan mewakili kepentingan kelompok ini di Golkar,”ujarnya. (sindo)