Rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi akhirnya menyepakati DPR periode 2009–2014 terdiri dari 11 komisi dan 5 badan sebagai alat kelengkapan Dewan.

Rapat konsultasi berlangsung di Ruang Pansus B, Gedung DPR, kemarin. Rapat yang dihadiri seluruh pimpinan DPR dan fraksi itu berlangsung tertutup dan dimulai pukul 10.00 WIB.Rapat itu dibagi dalam dua tahap. Rapat tahap pertama, pimpinan DPR dan fraksi membahas jumlah komisi dan badan. Pada tahap kedua, baru dimulai penentuan jatah ketua komisi. “Kami pada dasarnya memahami bahwa pansus sudah bekerja keras, pansus sudah mempertimbangkan banyak hal. Intinya, efektivitas kerja komisi dengan mitranya agar antara komisi dan eksekutif itu terjadi suasana yang betulbetul intens dan substansial.

Namun. kami melihat penambahan komisi ini banyak yang perlu kita pertimbangkan. Harus disiapkan ruangan, orang, dan tambahan anggaran, maka kami sepakat kita tetap mempergunakan 11 komisi karena kita berkomitmen harus segera bekerja,” kata Ketua DPR Marzuki Alie soal rekomendasi Pansus Tata Tertib DPR yang mengusulkan agar DPR menambah jumlah komisi menjadi 15 komisi. Sementara, pada rapat tahap kedua terjadi tarik ulur.Sebab, semua fraksi mengincar komisi-komisi strategis. Dengan disepakatinya 11 komisi, otomatis ada 11 ketua komisi dan 48 wakil ketua komisi yang diperebutkan.

Menurut Sekjen Fraksi PPP M Romahurmuzy, lobi memang berlangsung cukup alot. PPP, PKB, Partai Gerindra,dan Partai Hanura menginginkan agar mekanisme penentuan ketua komisi dilakukan sesuai urutan hasil pemilu legislatif (pileg) lalu. “Jadi, setiap fraksi, diberi kesempatan masingmasing untuk memilih satu ketua komisi sesuai urut.Tohkami semua sama-sama mendapatkan jatah 1 ketua komisi. Namun, usulan ini tidak disepakati,”katanya.

Setelah lobi alot, akhirnya mekanisme penentuan ketua komisi ditentukan secara proporsional berdasarkan hasil pemilu legislatif di mana partai pemenang diberi kesempatan untuk memilih pertama. Fraksi Partai Demokrat yang mendapatkan kesempatan pertama, memilih untuk menjadi Ketua Komisi III. Komisi yang menangani bidang hukum ini tampaknya menjadi incaran fraksi-fraksi besar. Selain FPD,FPDIP dan Fraksi Partai Golkar juga mengincar komisi ini.“Kami sebenarnya ingin menjadi ketua komisi ini.Karena,kami punya pengalaman.

Namun,bagaimana lagi, Demokrat sebagai pemenang pemilu mendapatkan kesempatan pertama, dan mereka memilih komisi ini,” kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo. Pada periode sebelumnya wakil FPDIP menjadi Ketua Komisi III yang dijabat Trimedya Panjaitan. Pada putaran pertama ini, Demokrat memilih komisi III,FPG memilih ketua panitia anggaran (panggar), dan FPDIP memilih ketua komisi X (kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi).Komisi hukum dan panggar boleh jadi alat kelengkapan DPR yang paling strategis untuk saat ini.

Di komisi hukum, seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara panggar bersama-sama pemerintah akan membahas soal APBN. Ketertarikan FPG terhadap Komisi III juga disampaikan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang untuk sementara masih menjadi Ketua FPG.“Setidaknya,Demokrat, PDIP, dan Golkar mengincar posisi yang sama. Memang komisi III,semua ingin ke sana. Seperti diperebutkan fraksi gajah.

Tapi, itulah enaknya Demokrat, mereka memilih duluan sebagai pemenang pemilu. Itu memang sebuah kehormatan,”katanya. Anggota FPD Jhonny Allen Marbun yang mengikuti rapat konsultasi itu menyatakan, tidak ada instruksi khusus dari Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar FPD mengamankan komisi-komisi tertentu. Termasuk agar FPD mengincar posisi ketua panggar.

Dalam penentuan ketua komisi ini, Demokrat bersifat fleksibel dan tidak memaksakan diri meskipun menjadi partai pemenang.Tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka lakukan pada penentuan ketua komisi pada DPR periode lalu. “Tidak ada itu.Tidak ada perintah seperti itu.Semua komisi bagi kami penting dan strategis. Tidak ada komisi yang tidak berkaitan dengan stabilitas pemerintahan, terutama di sisi politik, hukum, dan ekonomi. Semuanya berdampak, karena semuanya strategis,” kata Jhonny yang juga Ketua DPP Partai Demokrat ini.

Setelah penentuan komisi beserta pimpinannya ini selesai, DPR sudah bisa bekerja.Pasalnya, penentuan anggota komisi akan diserahkan ke internal masingmasing fraksi. DPR hanya tinggal menunggu formasi kabinet yang akan ditentukan Presiden terpilih SBY. Formasi itu akan menentukan mitra kerja masing-masing komisi. (sindo)