Di antara 55 nama anggota pleno DPP, terselip tiga nama yang disebut-sebut hasil rekomendasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Rizal Mallarangeng (diplot sebagai ketua Bidang Pemikiran dan Kajian Kebijakan), Indra Bambang Utoyo (ketua Bidang Pendidikan), dan Pontjo Sutowo (ketua Bidang Penanganan Kerawanan Sosial). ''Sulit membuktikan adanya titipan dari SBY, namun sulit juga untuk dibantah,'' terang sumber di DPP Golkar.

Khusus Rizal, isu titipan SBY bisa jadi terbantah. Sebab, sebelum masuk lingkaran tim sukses SBY dalam pilpres, Rizal amat dekat dengan Ical. Rizal tercatat pernah menjadi staf khusus Ical semasa menjadi Menko Kesra dan Menko Perekonomian. Rizal bahkan masuk dalam tim yang dipimpin Ical saat negosiasi isi kontrak kerja sama Blok Cepu antara Exxon dan Pertamina sesuai nota kesepahaman (MoU) yang diteken Juni 2005.

Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menepis dugaan sebagai titipan SBY. Dia menegaskan, Rizal yang juga adiknya itu sudah tiga tahun membantu Ical sebagai staf khusus Menko Kesra. ''Tentu saja juga seorang ahli yang punya keterampilan yang mungkin dihargai pengurus baru Golkar,'' ungkapnya.

Kubu Surya Paloh yang kecewa atas hasil munas mendesak agar Ical yang baru sehari dilantik itu mengundurkan diri. Salah satu alasannya, masuknya Rizal ke struktur kepengurusan DPP menabrak AD/ART Partai Golkar.

''Untuk menjadi pengurus partai, seharusnya telah aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya lima tahun,'' ujar Zainal Bintang, Jubir tim Surya Paloh.

Dia merujuk pasal 12 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Golkar. Dalam pasal yang sama, diatur persyaratan pernah mengikuti pendidikan dan latihan kader partai. ''Rizal belum memenuhi syarat itu,'' ungkapnya.

Menurut Zainal, Ical telah merusak mekanisme kaderisasi di Golkar. Apalagi, Rizal pernah berkali-kali pindah partai, termasuk ke PDIP. (jawapos)