Media
Hanya seminggu sebelum 1 Juli2010atauharipertama berlakunya tarif dasar listrik (TDL) baru,kita mendengar para ibu rumah tangga mulai menggerutu. Mereka ngomel karena mendapati kenyataan harga kebutuhan pokok mulai naik.
Dari harga beras, sayur-mayur sampai daging semuanya naik dalam skala yang membuat dada sesak.Itu baru akibat dari isu kenaikan TDL. Itulah babak baru eskalasi kesulitan hidup masyarakat kita.Setelah kenaikan TDL diberlakukan, kita akan kembali menyimak isu tentang pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kenaikan harga gas, dan kenaikan tarif jalan bebas hambatan alias jalan tol. Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi lebih bermakna kenaikan harga BBM.
Kalau tiga rencana pemerintah itu direalisasi, entah dengan kalimat apa lagi kita bisa mendramatisasi beban hidup rakyat Indonesia. Sudah pasti bahwa kebijakan penetapan harga energi di dalam negeri itu bakal berimplikasi langsung pada aspek kenyamanan atau kesejahteraan rakyat. Pengeluaran keluarga Indonesia untuk menutup berbagai biaya akan meningkat dari sebelumnya. Tidak ada masalah serius jika nilai tukar pendapatan keluarga ikut menguat.
Masalahnya adalah upah mayoritas kaum pekerja kita tidak naik.Logikanya,kalau hargaharga naik sementara pendapatan keluarga tetap, nilai tukar pendapatan keluarga tereduksi alias terpangkas. Maka, daya beli keluarga melemah.Akibatnya, daya konsumsi keluarga menurun. Kalau diilustrasikan dalam grafik, akan terlihat pemandangan kontradiktif. Sebab, garis pergerakan harga-harga terus bergerak ke atas, sementara daya beli/konsumsi keluarga terus meluncur ke bawah.
Saya khawatir terhadap kelompok keluarga berpenghasilan tidak tetap-rendah, daya beli mereka akan mendekati titik nol. Bisa saja masyarakat pekerja mendesak kenaikan gaji kepada manajemen perusahaan tempat mereka bekerja.Namun, saya bisa memastikan bahwa ribuan perusahaan di dalam negeri tak mampu merespons desakan itu. Bukannya saya membela para pemimpin atau pemilik perusahaan,tapi saya tahu bahwa kinerja banyak perusahaan begitu lemah.
Alih-alih menaikkan gaji pekerja,sekadar bertahan pun mereka sudah mengalami kesulitan. Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) saja sudah bagus. La-zimnya, dalam kondisi bertahan untuk tidak bangkrut, opsi PHK dipilih untuk meringankan beban operasional.
Saya kini membayangkan bagaimana pusingnya para orang tua dari jutaan keluarga Indonesia mengelola pendapatan mereka yang relatif tidak besar itu untuk menutup berbagai kebutuhan seperti konsumsi dan gizi keluarga, biaya sekolah anak-anak sampai biaya (proteksi) kesehatan.Masyarakat sekarang paham bahwa sakit itu mahal. Sekadar menyegarkan ingatan,perlu diungkap lagi bahwa di berbagai daerah, kita masih menemukan banyak anak penderita kurang gizi.
Saya ingin mengatakan bahwa hari-hari ke depan, beban kehidupan masyarakat kita semakin berat. Maka,wajarlah jika bertanya, masih adakah fokus kita dalam membangun manusia Indonesia? Kebijakan menaikkan harga energi jelas tidak prorakyat, tidak juga mendukung upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Berkepanjangan
Saya sendiri mulai waswas,khawatir masa-masa sulit kehidupan rakyat Indonesia akan berkepanjangan. Saya melihat pemerintah akan konsisten menjaga keseimbangan APBN dengan terus menciutkan nilai atau volume subsidi di APBN kita. Saya mengacu pada kesepakatan para pemimpin G-20 pada pertemuan mereka di Toronto, Kanada,jelang akhir Juni 2010.
Pada pertemuan yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, G-20 bersepakat mengurangi atau memangkas defisit pemerintah hingga setengah dalam tiga tahun ke depan atau hingga 2013. Jika pemerintah mengimplementasikan kesepakatan itu secara ekstrem, kekhawatiran akan menjadi kenyataan. Sebab, pemerintah pasti tidak akan menoleransi potensi pembengkakan defisit APBN.
Artinya, ketika ada potensi gangguan terhadap keseimbangan APBN, besaran subsidi akan ditekan. Bahkan alokasi anggaran untuk stimulus ekonomi pun mungkin diharamkan. Tanpa subsidi dan stimulus sebagai treatment khusus bagi pemulihan kinerja ekonomi nasional akan melahirkan ekses yang sangat serius. Inilah yang saya khawatirkan. Alih-alih meraih momentum pemulihan, kerusakan ekonomi kita justru akan bertambah parah.
Kenaikan TDL per Juli 2010 saja sudah menimbulkan kerusakan. Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan Inflasi Juli 2010 bakal naik 0,22% dari posisi Juni tahun ini.Akibat lonjakan harga barang, inflasi tahun ini dipastikan meleset dari target 5,3%. Selain itu, jumlah pengangguran akan membengkak sekitar 1,2 juta orang untuk tahun 2010 saja. Kenaikan TDL terbaru akan menurunkan konsumsi listrik sektor industri sebesar 6,7%.
Konsekuensinya, terjadi penurunan permintaan tenaga kerja 1,17%. Sebab, efisiensi akan dijabarkan dengan menurunkan kapasitas produksi dan konsumsi listrik dan mengurangi jumlah tenaga kerja. Kenaikan TDL terbaru akan menggelembungkan biaya produksi, setidaknya pada 10 subsektor industri yang mengonsumsi listrik sekitar 2,13%.
Sepuluh sektor industri itu meliputi industri tekstil, elektronik, industri komunikasi, produk kosmetik, perabotan rumah tangga dan kantor dari logam, jasa perseorangan dan rumah tangga, barang-barang rajutan,jasa angkutan kereta api serta alas kaki. Kesimpulannya,kenaikan TDL dan harga energi lainnya hanya akan menyehatkan APBN, tetapi menimbulkan kerusakan yang luar biasa bagi dunia usaha dan sektor industri khususnya.
Selain itu, menurunnya daya beli keluargakeluarga Indonesia otomatis memperlemah konsumsi dalam negeri. Kalau konsumsi melemah,Indonesia praktis tak punya lagi motor pertumbuhan.Ekspor otomatis tak bisa diandalkan karena produk lokal tidak kompetitif lagi. Mengharapkan pertumbuhan investasi pun tidak realistis karena kita belum bisa membangkitkan minat modal asing berinvestasi di sini.
Mengharapkan investor lokal pun lebih tak masuk akal karena tingginya bunga bank dan tingginya faktor biaya produksi lainnya. Saya berharap pemerintah tidak ekstrem mengimplementasikan kesepakatan G-20 di Toronto. Kita semua harus mendorong pemerintah agar berkemauan politik meraih momentum pemulihan ekonomi yang berimplikasi langsung pada perbaikan aspek kesejahteraan rakyat.
Untuk memulihkan ekonomi nasional, pemerintah tak bisa bekerja sendirian. Kita harus mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dalam arti mampu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan produk ekspor yang kompetitif. Kontribusi dunia usaha justru menjadi faktor kunci pemulihan ekonomi kita. Karena itu, mendorong penguatan kinerja dunia usaha mestinya menjadi salah satu prioritas kebijakan.
Dalam kondisi tidak kompetitif, insentif berupa bunga bank yang murah dan harga energi yang juga murah bagi dunia usaha dan UMKM adalah kemauan politik yang tepat. Kalau pemerintah ekstrem mengimplementasikan kesepakatan G-20 dengan terus mengharamkan politik subsidi, sama artinya mengeskalasi kesulitan hidup rakyat. Menurut rencana dalam waktu dekat ini Wakil Presiden Boediono akan meresmikan Kantor Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Sehari-hari, Kantor TNP2K akan dipimpin Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widiantoro, Deputi Sekretaris Wapres Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kita bisa mengatakan bahwa TNP2K sebagai niat sungguh-sungguh pemerintah memerangi kemiskinan. Kini, TNP2K terus menyisir basis data jumlah orang miskin di Indonesia agar tidak terjadi kesalahan target.
Pertanyaannya,kalau data jumlah warga miskin sudah akurat, kemiskinan mereka akan diatasi dengan apa? Dengan charity model Bantuan Langsung Tunai (BLT) lagi? Semua orang yakin, jumlah warga miskin di Indonesia bisa berkurang jika kinerja ekonomi negara kuat dengan mutu pertumbuhan yang tinggi.(*)
Anggota Badan Anggaran DPR RI,
Ketua Kadin Indonesia
