Blog Mushab Muqoddas
dari judul di atas dapat kita simak bahwa usulan-usulan tersebut mulai ramai dibahas di Sidang Paripurna DPR untuk RAPBN tahun depan yang dimana menurut salah satu anggota DPR yang juga artis Tere (dari Demokrat) memaparkan bahwa dana -dana tersebut diperlukan untuk menjaring aspirasi anggota DPR sehingga dapat beraktifitas di daerah pemilihan masing-masing. usulan ini memang bermula dari Partai GOLKAR dan kemudian terus menggelinding sampaio sekarang penuh perdebatan.
Arif Afiandi yang merupakan Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur Bidang Media dan Informasi sendiri memaparkan ketika acara di GNI Surabaya tahun 2008 bahwa profesionalitas anggota parlemen (senator) di Amerika Serikat semakin tinggi jika dana dari pusat mengalir leboih banyak dari pada dana daerah yang disetorkan di pusat serta semakin bertambahnya dana aspirasi untuk daerah pemilihan di kawasan senator masing-masing. ini juga dapat diperkirakan sebagai penyebab salah satu tumbuhnya ekonomi Amerika walaupun dengan acara yang sangat liberal, siapa kuat dia dapat lebih banyak. jadi, untuk dana aspirasi, perlu dipertimbangkan mau dikembangkan secara apa ekonomi rakyat Indonesia ke depan.
untuk Rumah Aspirasi yang dianggarkan satu anggota DPR Rp. 220 Juta dan bahkan untuk pulsa saja harus sebesar Rp. 12 juta, saya kira sungguh terlalu, seperti yang saya tangkap dari anggota DPR Tere dari Partai Demokrat. jika anggota DPD yang meminta mungkin dapat masuk akal karena tidak dari partai, tapi jika anggota DPR yang memiliki partai politik, tentu memiliki kantor DPD dan bahkan DPC di setiap daerah. maka, keberadaan kantor DPD dan DPC setiap partai, haruslah yang menjadi Rumah Aspirasi tanpa membuat aspirasi lain.
seperti halnya Partai GOLKAR yang memiliki filsafat Suara Rakyat Suara GOLKAR, maka sudah saatnya kantor DPD dan DPC Partai GOLKAR menjadi Rumah Aspirasi Rakyat yang disampaikan dari bawah sampai ke atas. tinggal bagaimana respon anggota DPR dari dapil tersebut, apakah merespon baik atau justru buruk. dan respon itulah yang menjadi standar pemilu ke depan dipilih lagi oleh rakyat atau tidak. begitu juga di partai lainnya.
Memang saya sendiri mengakui bahwa saya baru pemula di dunia politik dan bahkan di Partai GOLKAR sendiri saya juga baru pemula. akan tetapi saya sadar, perbedaan pendapat untuk kemajuan Partai GOLKAR itu wajar saja di Partai GOLKAR dan saya yakin, semua mafhum untuk itu. mengkritisi partai kan tidak masalah karena Partai GOLKAR harus dibangun dan dikembangkan dengan Musyawarah, Kekeluargaan dan Gotong Royong seperti kata pak Pri (Priyo Budi Santoso).
terkait dengan program usulan 1 Desa Rp. 1 Milyar, saya lebih setuju mengingat pada zaman pak Harto yang memiliki Inpres (Instruksi Presiden) sehingga sangat membantu kemajuan desa dengan tangan pusat langsung turun ke desa, ujung tombak kesejahteraan rakyat. maka tidak heran ada desa inpres, sekolah inpres, puskesmas inpres yang di maa inpres memotong birokrasi dari Provinsi dan Kota/Kabupaten. akan tetapi perlu satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kemampuan perangkat desa di seluruh Indonesia apakah sanggup mengelola uang Rp. 1 Milya dan ini yang paling penting. selanjutnya klo ada desa yang sudah maju, apa harus Rp. 1 Milyar dan jika ada yang sangat para sekali apa juga harus Rp. 1 Milyar dikeluarkan dari pusat.
kedua hal ini adalah masalah teknis yang perlu kita perhatikan. jangan sampai dengan program ini justru menjadikan desa yang kaya makin kaya dan yang miskin belum menggapai batas kemajuan. dan yang paling penting, adalah apakah kita tidak kasihan jika nanti KPK memeriksa seluruh perangkat desa di seluruh Indoensia yang belum siap mengelola anggaran. tentu ini semua adalah usulan dan masukan untuk kesejahteraan bangsa dan kemakmuran negeri tercinta.
