“Saya terima kasih kepada saudara Djan Faridz tadi telepon saya bahwa seluruh kadernya akan mendukung Ahok-Djarot,” kata Setnov di sela acara pelantikan AMPI di Jakarta.

Menurutnya, Partai Golkar juga akan terus melakukan lobi-lobi dengan partai lainnya, terutama dari partai pengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni. “Saya selaku Ketua Umum Golkar terus melakukan lobi-lobi dengan partai lain pendukung Agus- Silvi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Setnov.

Djan Farid atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan sikap untuk melanjutkan dukungannya kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang akan digelar 19 April 2017 mendatang.

Keputusan itu diambil lantaran sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.

Agus Harimurti Yudhoyono secara terbuka mengakui kekalahannya di Pilkada DKI 2017. Meski Komisi Pemilihan Umum belum mengumumkan hasil resmi, namun putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini lebih memilih mundur lebih dini setelah melihat hitung cepat semua lembaga survei menempatkan dia di urutan terbawah dari dua pesaingnya.

Sejumlah lembaga telah merilis hasil hitung cepat Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017. Hasil sementara, Pilkada DKI Jakarta digelar dua putaran. Pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan- Sandiaga Uno akan berhadapan di putaran kedua.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

“Kami ingin nanti orang-orang yang duduk di DPR atau pun menduduki jabatan-jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan sudah memiliki pengalaman di dalam organisasi maupun pelayanan publik,” ungkap Hetifah di Senayan.

Jangan sampai, kata dia, keterpilihan hanya semata-mata karena akses calon legislatif kepada dana atau popularitas semata. “Misalnya, dia seorang selebritis,” ujar Hetifah.

Namun Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Umum ini mengakui ada sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah dalam sistem tertutup. Salah satunya adalah masalah demokrasi di internal partai.

“Jadi kita harus memperbaiki proses khususnya tadi metode pencalonan dan sistem recruitment calegnya,” kata Hetifah.

Hetifah mengatakan, Proses perekrutan harus dibuat sedemikian rupa agar bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga bisa menghindari potensi korupsi di internal partai.

“Dalam artian korupsi politik di dalam partai itu yang harus dicegah dengan sistem yang lebih terbuka,” ucapnya.
Sebelumnya, Fraksi Golkar mengusulkan sistem proporsional tertutup dengan alasan adanya efek negatif sistem terbuka. Salah satu efek yang disebutkan adalah penggunaan politik uang.

Kemudian potensi korupsi akibat sistem itu. Seorang caleg terpilih dikhawatirkan akan mengeluarkan uang untuk membalas jasa para pemilihnya karena masuk ke Parlemen semata hanya melalui suara yang didulang di Pemilu. Sementara dengan sistem tertutup, kepastian calon maju ke DPR masih harus memerlukan campur tangan partai.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Tiap anggota fraksi dipatok sebesar Rp10 juta, Meski pun tertulis jenis sumbangannya sukarela. Adapun sumbangan tersebut ditujukan untuk kemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful dalam pilkada DKI Jakarta.

Seperti yang dilakukan oleh Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily., untuk terkait dengan hal ini ia membenarkan adanya surat tersebut. Sumbangan tersebut dianggap sebagai bagian partisipasi anggota Fraksi Golkar bagi Ahok dan Djarot.

“Untuk mendukung pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta,” kata Ace saat dihubungi, Kamis 12 Januari 2017.
Senada dengan Ace, Anggota Fraksi Golkar, Dave Laksono mengatakan sumbangan tersebut bersifat sukarela sesuai kemampuan masing-masing. Sehingga tak dipatok harus Rp10 juta.

“Tergantung kemampuan masing-masing. Tapi kan di sini kita harus patungan untuk kerja sama mencapai kemenangan. Kemenangan Ahok ini kemenangan Golkar secara keseluruhan. Sudah sepatutnya anggota memberikan sumbangan suka rela. Masalah besarannya Rp10 juta kecil untuk kemenangan Ahok,” kata Dave saat dihubungi.

Menurutnya, kemenangan Ahok nilainya tak terhingga bagi partai. Secara ideal masing-masing fraksi harus maksimal sumbangannya. Apalagi wajib bagi anggota memenangkan daerahnya masing-masing.

“Pilkada DKI ini kan barometer partai secara nasional. Sudah sepatutnya anggota menyumbangkan segitu,” kata Dave.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

“Pada APBN 2017, transfer dana ke daerah mencapai Rp764,9 triliun, melampaui anggaran kementerian/Lembaga. Sedangkan dana desa mencapai Rp60 triliun naik sebesar Rp20 triliun dari tahun sebelumnya,” ujar Setya Novanto saat pelantikan Pengurus Golkar Sulteng.

Dengan kenaikan anggaran tersebut, Novanto meminta kader-kader Golkar yang menjadi kepala daerah dan anggota DPRD dapat mengoptimalkan transfer dana daerah dan dana desa untuk kemajuan daerah dan pembangunan pedesaan.

“Yang tak kalah penting bagaimana dana tersebut diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan,” ujar Novanto.

Novanto mengatakan lagi, bahwa peningkatan dana daerah dan desa merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan. Golkar berkomitmen pada tahun 2018 setiap desa mendapatkan alokasi 1 miliar sebagaimana amanat UU Desa.

“Partai Golkar sejak awal punya komitmen untuk memajukan pembangunan desa. Jika desa maju Indonesia akan maju dan sejahtera,” ujarnya.

Golkar mementingkan untuk Fokus pembangunan ke wilayah desa dan pinggiran. Hal itu selain untuk mengurangi ketimpangan juga untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Jumlah penduduk miskin di desa jauh lebih banyak dibanding perkotaan. Bahkan tingkat keparahan dan kedalamannya juga lebih tinggi.

“Karena itu Politik Anggaran Golkar harus diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga setiap tahun ada perbaikan dan kemajuan,” kata Novanto.

Novanto mengingatkan semua kader bahwa Pileg dan Pilpres 2019 tinggal sekitar dua tahun lagi. Kebijakan akselerasi harus dijalankan secara konsisten. Karena itu, konsolidasi organisasi harus dituntaskan sampai ke tingkat yang paling bawah, desa dan kelurahan.

Untuk dijadikan perhatian, Novanto menegaskan untuk kemenangan dalam Pilkada 2017. Sebab, kemenangan pada Pilkada 2017 dan 2018 merupakan titik antara bagi kemenangan pada 2019. “Saya menginstruksikan seluruh kader harus turun ke lapangan mendukung pemenangan paslon Golkar di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Dalam acara pelantikan tersebut selain dihadiri Gubernur Sulteng, Longki Janggala, dan pejabat daerah lainnya, juga pimpinan teras DPP Partai Golkar, seperti, Robert Kardinal, Yahya Zaini dan Fadh Arafiq serta Ketua Umum IIPG Deistry Astriani Novanto.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

“UU penyelenggaraan pemilu ini harus berorientasi pada konsolidasi demokrasi dan penguatan sistem presidensial. Maka konsekuensinya berorientasi pada penyederhanaan sistem kepartaian. Sehingga parliamentary treshold kita tingkatkan, mau tidak mau,” kata Idrus di Jakarta.

Idrus menjelaskan lagi, bahwa saat ini ada dua cara berpikir dalam konteks RUU Pemilu yaitu berpikir untuk mendapatkan kursi atau berpikir membentuk sebuah format yang ideal. Setelah reformasi, sudah saatnya berpikir bagaimana format ideal.

“Kita juga tidak ingin setelah reformasi, setiap pemilu kita sibuk melakukan perubahan yang dipikirkan hanya kepentingan kelompok, tidak berorientasi pada pembentukan format politik ideal. Ideal itu sistem yang memberikan satu penguatan terhadap sistem presidensial. Itu yang kita inginkan. Sekaligus mendorong konsolidasi demokrasi,” kata Idrus.

Menurutnya, dengan penguatan sistem presidensial, check and balances atau sistem pengawasan belum tentu akan berkurang.

Sebelumnya pada Pemilu 2014 lalu, ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen. Hasilnya, 10 partai lolos ke DPR. Sementara dua partai yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

“Optimisme tersebut didasarkan pada perluasan basis pajak sebagai dampak keberhasilan kebijakan tax amnesty dan pembangunan infrastruktur yang dalam dua tahun terakhir ini menjadi prioritas pemerintah,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, dalam keterangan persnya.

Sekitar 5-5,1 persen Pertumbuhan ekonomi 2016 yang diperkirakan. Angka pertumbuhan ekonomi 2016 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

“Kita hanya berada di bawah China dan India, pertumbuhan ekonomi 2016 juga meningkat dari tahun sebelumnya. Hal Ini menandakan kinerja kita yang lebih baik dan makin berkualitas,” ujarnya.

Seperti yang di jelaskan oleh Setya Novanto, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sangat penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Capaian-capaian ukuran kesejahteraan yang ditunjukkan dengan angka pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan pada tahun ini juga menuju ke arah yang lebih baik.

“Tingkat pengangguran mencapai 5,61 persen, turun dibanding Agustus 2015 yang mencapai 6,18 persen. Tingkat kemiskinan juga turun dari 11,22 persen pada Maret 2015 menjadi 10,86 persen pada Maret 2016. Begitu pun dengan tingkat kesenjangan, yang dilihat dari indikator rasio mengalami perbaikan dari di level 0,41 pada Maret 2015 menjadi 0,397 pada Maret 2016,” tuturnya.

Akan tetapi, untuk pertumbuhan ekonomi yang masih didominasi faktor konsumsi perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, perbaikan iklim investasi melalui serangkain paket kebijakan ekonomi harus segera diimplementasikan.

“Sejalan dengan itu, Revolusi Mental untuk memperbaiki perilaku dan kinerja birokrasi tidak bisa ditunda-tunda agar terbebas dari perilaku koruptif seperti; pungutan liar dan praktik KKN ,” katanya.

Pertumbuhan berkualitas juga harus ditindaklanjuti dengan kebijakan industrialisasi dan redistribusi aset sebagai tindak lanjut program reforma agraria. “Skema redistribusi aset dalam program reforma agraria harus dijalankan dengan skema legalisasi aset tanah. Sebab, kebijakan ini sangat merakyat dan menyentuh akar masalah ketimpangan pembangunan,” kata Novanto.

Optimisme terhadap perekonomian 2017 juga dikuatkan dengan kebijakan reindustrialisasi melalui strategi hilirisasi industri dan pendekatan pengembangan industri berbasis kewilayahan. Dengan strategi ini, menurut Novanto, industri pengolahan dapat tumbuh 5,2-5,4 persen pada 2017, di atas target pertumbuhan ekonomi 5,1 persen sesuai APBN.

“Di samping itu, pemerintah juga perlu menaruh perhatian atas kesenjangan dunia industri dan dunia pendidikan. Apalagi kita dihadapkan pada tantangan MEA dan kompetisi di sektor ketenagakerjaan. Untuk itu, pendidikan kejuruan
perlu ditingkatkan, selain untuk memenuhi kebutuhan industri, juga untuk meningkatkan daya saing kita,” katanya.

Upaya peningkatan pemerataan pembangunan juga harus memperhatikan penggunaan dana desa yang meningkat setiap tahun, untuk 2017 mencapai 60 triliun. Peningkatan kapasitas aparatur desa serta pengawasan terhadap alokasi anggaran harus jadi fokus.

“Jangan sampai salah kelola sehingga tidak tepat sasaran, apalagi terjadi penyelewengan yang akhirnya merugikan warga desa,” ujarnya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

“Momen pembentukan Lembaga Pemantapan Pancasila ini dinilai tepat oleh Partai Golkar. Situasi sosial politik di negara kita akhir-akhir ini menggambarkan bahwa kita seakan-akan terpecah belah, saling curiga, bahkan saling membenci,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam siaran pers.

Setnov menjelaskan, dengan memantapkan nilai-nilai Pancasila sebagai gaya hidup, bisa mewujudkan manusia Indonesia yang berketuhanan, beradab, dan dalam kebhinekaan, mengutamakan musyawarah mufakat, serta mewujudkan keadilan sosial.

“Bagi Partai Golkar, Pancasila tidak boleh dijadikan hanya slogan semata. Namun juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila harus bisa diterapkan menjadi pola hidup sehari-hari masyarakat Indonesia,” ujar Setnov.

Ketua DPR itu menegaskan, Pancasila dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat menjadi contoh peradaban baru bagi dunia yang lebih baik di abad-21 ini. “Kita punya Pancasila, yang jika norma dan nilainya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban baru dunia,” ujar Setnov.

Novanto meyakini, dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan akan membuat Indonesia memiliki fondasi yang kokoh dalam menghadapi berbagai permasalahan bangsa dan negara. “Implementasi nilai-nilai Pancasila yang menyentuh seluruh aspek kehidupan juga akan menjadi benteng dan filter dari arus negatif globalisasi, perkembangan teknologi maupun media sosial,” ujar Setnov.

Senov Menegaskan lagi bahwa pemantapan dan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang mulai luntur akan sangat mendesak bagi peningkatan rasa nasionalisme dan kebangsaan. Sosialisasi dan pemantapan juga penting bagi generasi muda yang mulai jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila.

“Partai Golkar siap memberi masukan, saran, kritik, dan juga siap ikut serta dalam mengimplementasikannya,” katanya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Setya Novanto atau Ketua Umum DPP Partai Golkar menjelaskan, para anggota Fraksi Partai Golkar DPRD merupakan ujung tombak partai dalam memajukan dan memenangkan Golkar dalam setiap pemilu.

Oleh karena itu, anggota DPRD dihimbaukan agar terus mengasah ketajaman wawasan dan pengetahuannya serta meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya supaya dapat menjalakan tugas dan fungsinya dengan baik, apakah fungsi legislasi, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan.

“DPRD merupakan kepanjangan tangan partai. Mereka merupakan panglima-panglima partai yang siap memenangkan partai dan menjadi ujung tombak di lapangan,” kata Novanto dalam siaran pers yang diterima.

Dibidang legislasi, Novanto menekankan pentingnya memperhatikan kualitas dalam pembuatan Perda. Dia mencontohkan buruknya kualitas Perda-perda yg direvisi oleh pemerintah pusat, seperti 3143 Perda yang tidak pro investasi dan menghambat perekonomian di daerah.

“Kader-kader Golkar harus mampu membuat Perda yang berkualitas untuk kemajuan pembangunan di daerah.
Di bidang anggaran, program-program pro rakyat harus diutamakan. Seperti program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan UMKM, perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta perbaikan infrastruktur dasar untuk rakyat miskin,” katanya.

Novanto juga memberikan apresiasi kepada Fraksi Partai Golkar DPR yang telah berjuang meningkatkan transfer dana ke daerah menjadi Rp749 triliun (36,8 %). Ini menunjukkan besarnya perhatian Golkar terhadap desentralisasi dan pembangunan Indonesia dari pinggiran sesuai semangat Nawa Cita dan membangun Indonesia dari desa dalam Visi Negara Kesejahteraan 2045.

Ketua Umum Golkar tersebut meminta agar dana Desa yang mencapai 60 triliun benar-benar diawasi supaya tepat sasaran dan dipastikan tidak ada penyimpangan. Sehingga bisa membawa kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa.

Terlebihnya Acara yang diselenggarakan tersebut dihadiri Ketua Dewan Pembina, Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar, Agung Laksono, dan Wakil Ketua Pertimbangan, Akbar Tanjung.

Ketua Bidang Hubungan Legislatif, Eksekutif dan Lembaga Politik DPP Golkar Yahya Zaini mengatakan Golkar akan membuat Sekolah Legislatif untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas kader-kadernya di lembaga legislatif, sehingga bisa membangun citra yang positif bagi keberadaan Golkar di tengah-tengah masyarakat.

Golkar harus serius menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi anggota legislatif daerah yang profesional dan handal, karena tantangan yang dihadapi semakin berat dan kian kompetitif.

Novanto menyambut baik pembentukan Sekolah Legislatif tersebut karena akan memperkuat kelembagaan Partai Golkar sebagai pilar utama demokrasi.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

“Iya, kan dibuat drafnya. Pasalnya pasal berapa (yang mau direvisi), masuk Bamus. Kalau cuma satu pasal, sehari bisa selesai rapatnya,” kata Kahar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Namun, dia menilai tidak mungkin jika revisi diselesaikan sebelum masa reses ini. Sehingga masa sidang berikutnya dimungkinkan membahas undang-undang yang mengatur soal pimpinan DPR ini.

“Ya nanti disiapkan, masuk masa sidang disetujui. Mungkin seminggu,” ujar Kahar.

Kahar menegaskan, pada prinsipnya Golkar setuju saja dengan revisi tersebut. Namun, Kahar juga masih menunggu bagaimana draf yang disiapkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

“Lah kan PDIP yang punya keinginan. Masa kita (yang siapkan draf),” kata kahar.

Sebelumnya, PDIP mengusulkan agar dilakukan revisi UU MD3, khususnya terkait komposisi pimpinan DPR. Sebab, sebagai partai dengan suara terbanyak, PDIP justru tak mendapatkan satu pun kursi pimpinan DPR lantaran di awal masa periode, UU MD3 diubah dari pemilihan pimpinan DPR dengan sistem proporsional menjadi sistem paket.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Lokasi pertemuan tersebut berlangsung di Jalan Wijaya Raya 13, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Desember 2016.

“Terima kasih sekali kepada pak Muhaimin selaku Ketua Umum PKB. Beliau sahabat saya betul-betul sejak lama sampai sekarang, dan pertemuan ini betul-betul sangat memberikan arti bagi Golkar dan PKB,” kata Novanto.

Novanto menjelaskan, bahwa dalam pertemuan ini, ada tiga hal yang dibicarakan kedua pimpinan partai itu. Pertama, mengenai kerja sama ke depan, khususnya untuk menyatukan rakyat yang majemuk untuk mempertahankan persatuan bangsa.

Ada 3 hal yang dibicarakan selain representatif dari agama Islam dan tentu Partai Golkar sangat perlu sekali mengatakan dalam kerja sama ke depan khususnya dalam kebhinnekaan dan kemajemukan untuk mempertahankan NKRI,” tuturnya.

Terlebihnya, untuk UU Pemilu, Keduanya saling memberikan saran terbaik, untuk bekerja sama.

“Dalam Undang-Undang Pemilu kami minta saran yang terbaik,” ujarnya menambahkan.

Terakhir, mereka membicarakan kerja sama pada pelaksanaan Pilkada serentak 2017 mendatang. “Pilkada mana yang kita saling bekerja sama,” ucapnya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber