Partai Golkar Era Airlangga Pecah Telur Bupati Jombang Kena OTT

Partai Golkar Era Airlangga Pecah Telur Bupati Jombang Kena OTT

Terjadinya OTT atau operasi tangkap tangan kepada nyono suharli dihandoko yang merupakan bupati kabupaten jombang menjadi suatu petaka untuk partai golkar di era kepemimpinan airlangga hartanto. Ini disebabkan dia adalah kader dari partai golkar yang memiliki urusan dengan KPK atau komisi pemberantasan korupsi.

Mengenai kasus ini, mamn abdurahman yang merupakan wasekjen golkar sangat mengakui keprihatinnya. Karena lagi-lagi para rekannya memiliki urusan kepada lembaga anti korupadi.

“Di sini kami merasa prihatin sebab korupsi adalah extra ordiray time,” ucap maman pada jawapos.com. Sabtu 3 februari.

Maman pun menegaskan, partai golkar sendiri tidak akan melaksanakan intervensi pada kasus yang berkaitan dengan korupsi yang sudah membelit pada bupati jombang ini. Semua sudah dipasrahkan pada lembaga anri asuah tersebut

Baca juga: dpp golkar gelar diskusi dalam menyusun strategi serta program pemenangan pemilu 2019

“Kami serahkan semuanya pada sistem serta mekanisme hukum yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, di partai golkar era kepemimpinan dari setya novanto telah ada sebanyak tujuh kader yang tersandung kasus yang semacam ini.

Pertama, fadh el faouz a rafiq yang merupakan ketua DPP di bidang pemuda dan olahraga partai golkar. Kasusnya korupsi pada proyek lab komputer di madrasah tsanawiyah dan al-quran.

Kedua, Siti mashita soeparno yang merupakan wali kota kota tegal. Dia pun tersangkut kasus suap atau korupsi dari proyek pengelolaan dana layanan jasa RSUD kardinah tegal dan jasa lingkungan kota tegal serta pengadaan barang tahun 2017.

Ketiga, OK arya zulkarnain yang merupaan bupati batubara sumatera utara. Dia terjerak korupsi yang diduga mendapat suap di proyek pembangunan infrasturktur di kota batubara tahun 2017 distributor telur

Keempat, iwan rusmali adalah ketua DPRD banjarmasing. Dia kketahuan masuk di kasus korupsi suap atas persetujuan penetapan perda sistem penanaman modal PDAM kkota banjarmasin sebesar 50,5 miliar rupiah.

Kelima, ridwan mukti yang merupakan gubernur dari kota bengkul yang masuk pada kasus suap dalam dua proyek pembangunan jalan di area provinsi bengkulu.

Keenam, setya novanto yang sudah terkenal sebagai ketua DPRD ditetapkan betul menjadi tersangka korupsi dari proyek pengadaan e-KTP. Novanto yang juga sekaligus ketua umum dari partai golkar ini juga yang diduga mengatur proyek yang memiliki nilai 5,9 triliun rupiah dengan andi adustinus yang merupakan seorang pengusaha. Dia sering dipanggal andi narogong.

Ketujuh, beberapa kader partai golkar, salah satunya adalah markus nari yang sudah ditetapkan tersangka atas kasus korupsinya pada proyek pengadaan eKTP. Di samping itu, dia juga masuk pada jeratan kasus dugaan mengahalangi penyidikan dari kasus eKTP tersebut.

Dari tujuh kasus yang dialami oleh partai golkar ini, sudah dipastikan golkar menjadi distributor telur yang mampu membuat kerugian negara sekian banyak miliat. Sehingga pendiri atau penasehat umum dari partai golkar ini selalu menghimbau dan memberi pesan bagi seluruh kader golkar agar selalu mengedepankan kejujuran dan tidak mudah terpengaruh oleh kekuasaan terutama uang. Sebab inilah yang membuat diri kader golkar tercidrai.

Semua kader dari golkar yang mampu menahan hal buruk yang membuat nama baik itu tercoreng. Kasus korupsi ini bisa jadi dijuluki langsung sebagai distributor telur yang pecah dan itu bisa dimakan begitu saja bagi seluruh kadernya. Sehingga jangan sampai terulang kembali agar hal buruk untuk partai golkar itu tidak terjadi. Bagi seluruh kader golkar harus mampu membawa nama baik dan menjunjung tinggi nilai pancasila.

Sumber: https://www.jawapos.com/read/2018/02/03/186053/bupati-jombang-kena-ott-partai-golkar-era-airlangga-pecah-telur

http://www.distributortelurjakarta.com/

Ternyata Kader Golkar Kenal Pengatur Proyek Bakamla Dari TB Hasanuddin Ini Beritanya

Untuk pallet projects, Politikus partai golkar, Fayakhun Andriadi mengaku memiliki suatu hubungan dengan terduga pemain proyek di Bakamla. Keterkaitan ini pun akhirnya menyeret pihak lain, yaitu perantaranya yang tak lain Tb. Hasanuddin. Fayakhun telah mengaku mengenal Ali Fahmi Habsyi, yang menjadi staf khusus Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dalam pallet projects tersebut menjadi persoalan tersendiri. Disebutkan bahwa Laksamana Madya Arie Soedewo terduga menjadi pengatur proyek satelit dan pesawat nirawak atau drone di Badan Keamanan Laut melalui politikus Tb. Hasanuddin.

Menurut penuturannya Fayakhun saar bersaksi dalam sidang kasus suap Bakamla atas terdakwa Nofel Hasan di Pengadilan Tipikor Jakarta, sebelumnya ia tidak mengenal Fahmi, namun ia dikenalkan oleh seniornya, yaitu Tb. Hasanuddin.

Mengenai kasus suap di Bakamla pallet projects tersebut melibatkan banyak tokoh yang tersangkut dalam kasus ini. Terutama hubungan antara Politikus Partai Golkar, Fayakhun dengan Ali Fahmi serta Tb. Hasanuddin. Berikut ini adalah penjelasan mengenai kasus suap Bakamla yang menjadi persoalan baru di negeri ini.

Kasus Suap Bakamla dengan Pallet Projects

Awal Mula Perkenalan Kader Golkar dengan Pengatur Proyek Bakamla

Perkenalan antar keduanya itu bermula ketika Komisi I DPR menggelar rapat dengan Bakamla. Maka sebagai anggota Komisi I DPR Fayakhun turut serta dalam rapat tersebut. Pallet Projects, menurut pengakuannya, awalnya ia didekati oleh Tb. Hasanuddin dan Ali Fahmi.

Pada saat itu Ali Fahmi dikenalkan sebagai kader PDIP dan tenaga ahli di Badan Keamanan Laut yang kemudian Fayakhun dimintai nomor telepon oleh Ali Fahmi.

Pengakuan Fayakhun Atas Perilaku Ali

Fayakhun mengatakan bahwa setelah pertemuan tersebut, Ali Fahmi kerap menghubungi Fayakhun Andriadi untuk meminta bantuan kepadanya. Namun karena perasaan segannya terhadap Tb. Hasanuddin, akhirnya Fayakhun menerima ajakan untuk bertemu dengan Ali.

Dalam pertemuan keduanya, Ali meminta bantuan agar Komisi I mendukung proyek Bakamla. Pallet Projects dalam kasus suap Bakamla. Namun ia menyangkal bahwa ia membahas mengenai anggaran untuk Bakamla. Setelah pertemuan tersebut, sebenarnya Ali Fahmi mengajaknya bertemu kembali namun Fayakhun mulai menghindar.

Siapa Ali Fahmi?

Dalam pallet projects, Ali sebelumnya pernah muncul dalam surata dakwaan sebagai pihak yang menawarkan PT. Melati Technofo Indonesia (MTI). Perusahaan tersebut adalah pemenang proyek Bakamla yang bermain dalam pengadaan pemantauan satelit dan drone di Badan Keamanan Laut. Ali Fahmi disebutkan telah meminta imbalan fee sebesar 15% untuk memenangkan proyek tersebut.

Dengan itu, akhirnya PT. Melati Technofo Indonesia bisa memenangkan pengadaan proyek tersebut dengan total anggaran mencapai Rp 222,43 miliar.

Pallet projects, sementara saat masih menjadi anggota Komisi I DPR, Fayakhun diduga meminta uang sebesar US$300 ribu kepada Erwin Arif, pengusaha PT. Rohde & Schwarz Indonesia yaitu vendor yang digunakan oleh PT. Melati Technofo Indonesia. Uang itu akan digunakan untuk keperluan Munas Golkar pada tahun 2016.

Pengakuan Tb. Hasanuddin

Mengenai pallet projects tersebut dalam pengakuannya, Tb. Hasanuddin mengakui bahwa perkenalan dirinya dengan Fayakhun dan juga Ali adalah perkenalan biasa seperti saat pertama kunjungan pertama Komisi I DPR ke kantor Badan Keamanan Laut.

Tb. Hasanuddin kala itu menjabat sebagai pimpinan rombongan Komisi I DPR ketika berkunjung ke Bakamla, yang baru diresmikan oleh presiden menjadi mitra Komisi I.

Banyak tokoh yang tersangkut dalam proyek di Bakamla ini. Pallet projects, Fayakhun Andriadi mengakui perkenalannya dengan Ali Fahmi meskipun hanya sekedar mengenal. Perkenalan keduanya juga memiliki sangkut paut dengan Tb. Hasanuddin. Untuk kasus suap Bakamla ini belum bisa diusut dan masih dipastikan kebenarannya.

Sumber: https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180131135002-12-272888/kader-golkar-kenal-pengatur-proyek-bakamla-dari-tb-hasanuddin

Golkar Singgung Pengalaman AHY Saat Masuk Bursa Cawapres

Saat ini Indonesia sedang bersiap menghadapi pemilihan capres dan cawapres baru tahun 2019. Menggantikan jabatan dari Presiden Joko Widodo dengan para calon pemimpin baru terbaik untuk masa depan negara. Menurut beberapa sumber berita mengatakan apabila pilpres kali ini akan ada banyak sekali calon pemimpin muda.

Golkar Singgung Pengalaman AHY Saat Masuk Bursa Cawapres

Setiap partai politik telah mencalonkan tokoh kuatnya masing-masing, termasuk juga Partai Demokrat. Akan tetapi terjadi protes yang menyinggung calon capres cawapres yang diajukan oleh partai tersebut yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Nama Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) atas Partai Demokrat muncul nama anak dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagian besar anggota dari partai lain menganggap apabila AHY kurang mumpuni dalam mengurusi perihal pemerintahan. Ditambah lagi latar belakangnya sebagai mantan anggota TNI dengan pangkat Mayor, yang artinya ia mempunyai latar belakang sebagai prajurit bukan pengatur serta pemimpin dimana selalu bergelut dengan dunia politik. Itulah yang juga menyebabkan mengapa Agus Yudhoyono dipandang masih rendah pengalamannya dibandingkan dengan calon dari parpol lainnya sehingga kurang memahami persoalan politik di Indonesia. Ditambah lagi Partai Golkar khawatir dengan masa depan Negara apabila dipimpin oleh seorang tokoh yang tidak ada background pemerintahan sama sekali.

Meskipun ada banyak orang ataupun anggota partai politik yang memberikat tanggapan negative, ternyata pihak Demokrat sendiri malah menjadikan AHY sebagai kandidat kuat cawapres tahun 2019 nanti. Salah satu parpol memberikan tanggapan yaitu Partai Golkar yang mengatakan jika Agus Harimurti Yudhoyono tidak mempunyai faktor pengalaman pemerintahan cukup. Ia juga menambahkan apabila maju ke pemilihan capres cawapres bukan hanya mengandalkan kekompakkan tetapi juga kemampuan yang tentunya bias saling melengkapi. Salah satunya kemampuan yang paling utama dan penting yaitu di bidang ekonomi. Oleh sebab itulah mengapa calon pemimpin Negara Republik Indonesia bersama dengan wakilnya nanti seharusnya mempunyai faktor pengalaman mengenai kepemimpinan dalam perintahan yang memadai. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP Golkar yaitu Ace Hasan Syadzily kepada media massa ketika diwawancara pada tanggal 27 Februari 2018 lalu.

Selain itu ada hal lain lagi yang diungkapkan oleh Ace Hasan selaku anggota dari Partai besar Golkar. Ia berpendapat apabila pengalaman akan dunia kepeimpinan sangatlah penting untuk dimiliki oleh cawapres di masa depan. Ini bertujuan agar calon tersebut dapat membawa kemajuan pesat situs judi online bagi Indonesia selama beberapa tahun ke depan.

Pihak dari Partai Demokrat sendiri yaitu Waketum Nurhayati Assegaf juga memberikan tanggapan mereka mengenai protes dan sindiran keras dari Golkar. Iaa mengatakan jika Agus Yudhoyono mampu maju dan bersaing dengan calon cawapres lainnya. Bahkan putra SBY itu tidak membutuhkan pengalaman kepemimpinan untuk menuju pilpres seperti yang dikatakan oleh partai lain. Pengalaman, wawasan serta kemampuan AHY dianggap sudah cukup bagus dan layak maju ke pemilihan presiden. Ia memberikan tambahan yakni mengenai pengalaman dalam bidang pemerintahan dan memimpin rakyat bias didapatkan dimana saja dan kapan saja sehingga tidak perlu jadi hal yang terlalu dipikirkan.

Meskipun termasuk calon pemimpin dengan usia muda tetapi hal tersebut bukanlah menjadi penghalang. Bahkan data statistik membuktikkan jika tahun 2019 nanti ada sekitar lebih dari 100 juta penduduk berusia kurang dari 35 tahun yang akan memilih dalam pilpres. Tentu saja kesempatan itu sangat dimanfaatkan oleh Dmokrat untuk menjagokan AHY sebagai tokoh pemuda Indonesia sebagai cawapres selanjutnya.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3888081/ahy-masuk-bursa-cawapres-golkar-singgung-faktor-pengalaman

Baca juga artikel kami mengenai setya novanto bawa kotak kacamata karena trauma bawa buku catatan

Terus Terang Idrus Marham Mengenai Rangkap Jabatan Menteri Golkar

Terus Terang Idrus Marham Mengenai Rangkap Jabatan Menteri Golkar

Idrus Marham buka suara mengenai rangkap jabatan menteri yang berasal dari Golkar di Kabinet Kerja. Idrus juga diangkat sebagai Menteri Sosial ini mengatakan yakin keadaan itu tak mengganggu kerja. Dan dirinya menjelaskan bahwa harus melihat, sebenarnya, posisi di partai dengan kabinet sebenarnya saling mendukung serta memperkuat. Dan dirinya pun juga tidak merasa terganggu dengan adanya rangkapan jabatan yang ada pada Idrus Marham tersebut.

Menurutnya, di Golkar telah ada pembagian peran yang diatur pada sistem partai yang membawa lambang pohon beringin itu. Lalu dia juga menegaskan adanya rangkap jabatan tersebut tak akan mengganggu kerja dirinya dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto untuk kerja di pemerintahan. Seperti yang diketahui, bahwa Airlangga juga menjabat sebagai Ketua Umum Golkar. Airlangga juga ditetapkan menjadi Ketum sesudah melalui Munaslub pada 20 Desember tahun kemarin.

Idrus pun juga kembali menegaskan, Apalagi Golkar, Golkar memiliki sistem yang sudah jalan. Distribusi peran, delegation of authority yang telah diatur dalam sistem. Maka, eeski Airlanga menjabat ketum serta Menteri Perindustrian kinerjanya baik itu di kementerian maupun Golkar juga tidak akan terganggu. Mengenai rangkap jabatan ini, Wakil Ketua DPR mengatakan rangkap jabatan menteri ini menjadi bentuk inkonsistensi kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang bernama Fadli ini menilai Jokowi telah mengingkari apa yang dikatannya.

Sebab Presiden RI Joko Widodo menyatakan jika menteri tidak boleh merangkap jabatan. Akan tetapi saat ini ada menteri menteri yang merangkap jabatan. Dengan begitu banyak yang menghujat pernyataan tersebut.

Selain itu, Ketua DPP PAN yang bernama Yandri Susanto juga mengkritik Presiden Jokowi sebab banyak menteri di Kabinet Kerja yang merangkap jabatan sebagai pengurus di partai. Dia berharap Jokowi memegang teguh komitmennya.

Senin, 22 Januari yang lalu di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR mengatakan jika “Pertama, jika kepengurusan Golkar, itu adalah hak internal Golkar. Dia pun juga mengatakan harus hormati apa pun keputusannya. Dia memang ada dua ruang yang berbeda, dan itu merupakanmasalah internal partai Golkar danjuga pemerintahan Presiden Jokowi.

Sumber Artikel : https://news.detik.com/berita/d-3845250/idrus-buka-bukaan-soal-rangkap-jabatan-menteri-golkar

Jakarta. Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR. Terkait dengan hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa sistem tertutup diusulkan lagi agar partai punya peran lebih dalam menentukan orang-orang terpilih untuk masuk ke parlemen.

Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR
Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR

“Kami ingin nanti orang-orang yang duduk di DPR atau pun menduduki jabatan-jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan sudah memiliki pengalaman di dalam organisasi maupun pelayanan publik,” ungkap Hetifah di Senayan.

Jangan sampai, kata dia, keterpilihan hanya semata-mata karena akses calon legislatif kepada dana atau popularitas semata. “Misalnya, dia seorang selebritis,” ujar Hetifah.

Namun Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Umum ini mengakui ada sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah dalam sistem tertutup. Salah satunya adalah masalah demokrasi di internal partai.

“Jadi kita harus memperbaiki proses khususnya tadi metode pencalonan dan sistem recruitment calegnya,” kata Hetifah.

Hetifah mengatakan, Proses perekrutan harus dibuat sedemikian rupa agar bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga bisa menghindari potensi korupsi di internal partai.

“Dalam artian korupsi politik di dalam partai itu yang harus dicegah dengan sistem yang lebih terbuka,” ucapnya.
Sebelumnya, Fraksi Golkar mengusulkan sistem proporsional tertutup dengan alasan adanya efek negatif sistem terbuka. Salah satu efek yang disebutkan adalah penggunaan politik uang.

Kemudian potensi korupsi akibat sistem itu. Seorang caleg terpilih dikhawatirkan akan mengeluarkan uang untuk membalas jasa para pemilihnya karena masuk ke Parlemen semata hanya melalui suara yang didulang di Pemilu. Sementara dengan sistem tertutup, kepastian calon maju ke DPR masih harus memerlukan campur tangan partai.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakrata. Pilkada serentak 2017 telah rampung dilaksanakan. Berlangsungnya proses penghitungan suara resmi saat ini berada di KPU DKI Jakarta. Namun, sejumlah hasil pilkada yang diselenggarakan sudah diketahui berdasarkan hasil hitung cepat.

Gugatan Golkar Terhadap Pilkada 2017
Gugatan Golkar Terhadap Pilkada 2017

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, ada hasil suara di mana pasangan cagub dan cawagub mendapatkan perolehan suara yang berbeda tipis. Hal ini yang akan berpotenai terjadinya gugatan perkara Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Nusron Wahid atau yang dikenal sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar menjelaskan bahwa setiap hasil penghitungan suara Pilkada di bawah dua persen pasti akan melakukan gugatan.

“Ya setiap selisih di bawah dua persen, baik kalah maupun menang, pasti akan berpotensi untuk menggugat. Tinggal kita kuat-kuatan pada fakta hukum, adakah kesalahan yang dianggap untuk digugat itu,” kata Nusron di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar mengatakan, pihaknya sudah membentuk badan advokasi hukum untuk menyiapkan adanya gugatan dari paslon dari Partai Golkar di Pilkada 2017.

“DPP Partai Golkar telah membentuk badan advokasi hukum dan badan advokasi ini yang kami tugaskan untuk mengawal evaluasi pelaksanaan ini. Tentu data di badan advokasi ini menjadi dasar apabila ada persoalan hukum bila nanti sebagai tindak lanjut,” kata Idrus.

Klaim menang di Pilkada Banten.
Diketahui, salah satu perolehan suara di Pilkada 2017 yang berbeda tipis adalah Pilkada Banten. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor satu, Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan pasangan nomor urut dua Rano Karno-Embay Mulya, saling kejar-mengejar di penghitungan suara KPUD.

Dari pihak Golkar selaku partai pengusung Wahidin-Andika, mengklaim pasangan yang ia usung unggul dengan selisih 112 ribu suara.

“Sampai hari ini dengan asumsi suara masuk 84 persen masih selisih 112 ribu untuk keunggulan Wahidin-Andika,” kata Nusron.

Bahkan, berdasarkan dari keterangan saksi partai pengusung Wahidin-Andika, suara Wahidin-Andika unggul sebesar 92 ribu dari pasangan Rano Karno-Embay Mulya.

“Lebih tepatnya pasangan Wahidin-Andika dapatkan 2.363.256 suara. Sedangkan pasangan Rano Karno-Embay Mulya dapatkan 2.272.403, suara sehingga masih ada selisih 90.853 suara,” katanya.

Untuk itu, kata Nusron, tim masih bergerak di lapangan dan sedang mengawal jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang ada baik di Pilkada Banten maupun di 100 daerah lainnya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Gugatan Ade Komaruddin Terhadap Golkar. Ade Komarudin atau yang biasa disapa dengan Akom, berencana menggugat keputusan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) yang memberhentikan dirinya dari sebagai ketua DPR. Setelah keputusan itu, Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR.

Gugatan Ade Komaruddin Terhadap Golkar
Gugatan Ade Komaruddin Terhadap Golkar

Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar menjelaskan, boleh-boleh saja Akom, sapaan akrab Ade Komaruddin, melayangkan gugatan.

“Yang pasti bahwa ini proses yang terjadi di DPR semuanya kita serahkan kepada MKD. Bila mana ada langkah-langkah yang diambil Akom, saya kira itu sah-sah saja,” kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Jakarta.

Kendati demikian, gugatan yang dijelaskan oleh Akom, Idrus akan tetap melihat dan mempelajarinya. Golkar ingin memastikan semua langkah sesuai dengan koridor hukum.

“Ya tentu langkah apa pun yang diambil kader, kita mempelajari kebenarannya, karena kita tidak boleh mendukung kader dengan membabi-buta,” tambah Idrus disampaikan.

Gugatan tersebut masih Idrus pastikan, karena dasar hukum Akom tersebut harus benar. “Kalau dasar-dasar hukumnya jelas tentu kita akan mendukungnya,” pungkas Idrus.

Demikian tentang Berita Golkar hari ini.

Sumber