Jakarta. Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR. Terkait dengan hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa sistem tertutup diusulkan lagi agar partai punya peran lebih dalam menentukan orang-orang terpilih untuk masuk ke parlemen.

Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR
Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR

“Kami ingin nanti orang-orang yang duduk di DPR atau pun menduduki jabatan-jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan sudah memiliki pengalaman di dalam organisasi maupun pelayanan publik,” ungkap Hetifah di Senayan.

Jangan sampai, kata dia, keterpilihan hanya semata-mata karena akses calon legislatif kepada dana atau popularitas semata. “Misalnya, dia seorang selebritis,” ujar Hetifah.

Namun Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Umum ini mengakui ada sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah dalam sistem tertutup. Salah satunya adalah masalah demokrasi di internal partai.

“Jadi kita harus memperbaiki proses khususnya tadi metode pencalonan dan sistem recruitment calegnya,” kata Hetifah.

Hetifah mengatakan, Proses perekrutan harus dibuat sedemikian rupa agar bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga bisa menghindari potensi korupsi di internal partai.

“Dalam artian korupsi politik di dalam partai itu yang harus dicegah dengan sistem yang lebih terbuka,” ucapnya.
Sebelumnya, Fraksi Golkar mengusulkan sistem proporsional tertutup dengan alasan adanya efek negatif sistem terbuka. Salah satu efek yang disebutkan adalah penggunaan politik uang.

Kemudian potensi korupsi akibat sistem itu. Seorang caleg terpilih dikhawatirkan akan mengeluarkan uang untuk membalas jasa para pemilihnya karena masuk ke Parlemen semata hanya melalui suara yang didulang di Pemilu. Sementara dengan sistem tertutup, kepastian calon maju ke DPR masih harus memerlukan campur tangan partai.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakrata. Pilkada serentak 2017 telah rampung dilaksanakan. Berlangsungnya proses penghitungan suara resmi saat ini berada di KPU DKI Jakarta. Namun, sejumlah hasil pilkada yang diselenggarakan sudah diketahui berdasarkan hasil hitung cepat.

Gugatan Golkar Terhadap Pilkada 2017
Gugatan Golkar Terhadap Pilkada 2017

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, ada hasil suara di mana pasangan cagub dan cawagub mendapatkan perolehan suara yang berbeda tipis. Hal ini yang akan berpotenai terjadinya gugatan perkara Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Nusron Wahid atau yang dikenal sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar menjelaskan bahwa setiap hasil penghitungan suara Pilkada di bawah dua persen pasti akan melakukan gugatan.

“Ya setiap selisih di bawah dua persen, baik kalah maupun menang, pasti akan berpotensi untuk menggugat. Tinggal kita kuat-kuatan pada fakta hukum, adakah kesalahan yang dianggap untuk digugat itu,” kata Nusron di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar mengatakan, pihaknya sudah membentuk badan advokasi hukum untuk menyiapkan adanya gugatan dari paslon dari Partai Golkar di Pilkada 2017.

“DPP Partai Golkar telah membentuk badan advokasi hukum dan badan advokasi ini yang kami tugaskan untuk mengawal evaluasi pelaksanaan ini. Tentu data di badan advokasi ini menjadi dasar apabila ada persoalan hukum bila nanti sebagai tindak lanjut,” kata Idrus.

Klaim menang di Pilkada Banten.
Diketahui, salah satu perolehan suara di Pilkada 2017 yang berbeda tipis adalah Pilkada Banten. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor satu, Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan pasangan nomor urut dua Rano Karno-Embay Mulya, saling kejar-mengejar di penghitungan suara KPUD.

Dari pihak Golkar selaku partai pengusung Wahidin-Andika, mengklaim pasangan yang ia usung unggul dengan selisih 112 ribu suara.

“Sampai hari ini dengan asumsi suara masuk 84 persen masih selisih 112 ribu untuk keunggulan Wahidin-Andika,” kata Nusron.

Bahkan, berdasarkan dari keterangan saksi partai pengusung Wahidin-Andika, suara Wahidin-Andika unggul sebesar 92 ribu dari pasangan Rano Karno-Embay Mulya.

“Lebih tepatnya pasangan Wahidin-Andika dapatkan 2.363.256 suara. Sedangkan pasangan Rano Karno-Embay Mulya dapatkan 2.272.403, suara sehingga masih ada selisih 90.853 suara,” katanya.

Untuk itu, kata Nusron, tim masih bergerak di lapangan dan sedang mengawal jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang ada baik di Pilkada Banten maupun di 100 daerah lainnya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Gugatan Ade Komaruddin Terhadap Golkar. Ade Komarudin atau yang biasa disapa dengan Akom, berencana menggugat keputusan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) yang memberhentikan dirinya dari sebagai ketua DPR. Setelah keputusan itu, Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR.

Gugatan Ade Komaruddin Terhadap Golkar
Gugatan Ade Komaruddin Terhadap Golkar

Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar menjelaskan, boleh-boleh saja Akom, sapaan akrab Ade Komaruddin, melayangkan gugatan.

“Yang pasti bahwa ini proses yang terjadi di DPR semuanya kita serahkan kepada MKD. Bila mana ada langkah-langkah yang diambil Akom, saya kira itu sah-sah saja,” kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Jakarta.

Kendati demikian, gugatan yang dijelaskan oleh Akom, Idrus akan tetap melihat dan mempelajarinya. Golkar ingin memastikan semua langkah sesuai dengan koridor hukum.

“Ya tentu langkah apa pun yang diambil kader, kita mempelajari kebenarannya, karena kita tidak boleh mendukung kader dengan membabi-buta,” tambah Idrus disampaikan.

Gugatan tersebut masih Idrus pastikan, karena dasar hukum Akom tersebut harus benar. “Kalau dasar-dasar hukumnya jelas tentu kita akan mendukungnya,” pungkas Idrus.

Demikian tentang Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Seluruh Anggota Golkar Jabar Tes Urine untuk Lawan Narkoba. Untuk terhindar dari narkoba, Puluhan kader dan pengurus Partai Golkar dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat menjalani tes urine. Dalam kegiatan tersebut Dedi Mulyadi atau Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, memimpin langsung pelaksanaan kegiatan tes urine dari Kantor DPD Partai Golkar Purwakarta, Jalan Veteran.

Seluruh Anggota Golkar Jabar Tes Urine untuk Lawan Narkoba
Seluruh Anggota Golkar Jabar Tes Urine untuk Lawan Narkoba

Ketua DPD Golkar Jawa Barat yang bisaa disebut dengan Kang Dedi, menjelaskan kegiatan tes urine dilakukan untuk mengantisipasi keterlibatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan jajaran Partai menyusul penangkapan wanita berinisial UM, yang diduga sebagai kurir pengantar paket narkoba kepada ET, oknum Anggota DPRD Kota Depok.

Terlebihnya status ET sendiri diketahui buron dan saat ini masih dalam proses pengejaran pihak kepolisian setempat.

Untuk tahapan tes urine dilakukan per wilayah, kata Kang Edi Di sela kegiatan tes urine. Sudah ada enam DPD kabupaten/kota yang sudah menjalani tes urin terswebut, Untuk tahap pertama ini tes dilakukan oleh tim dokter RSUD Bayu Asih Purwakarta.

“Hari ini 6 DPD dulu, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang,” jelasnya Kang Dedi yang juga menjabat Bupati Purwakarta ini.

Dedi mengatakan sanksi tegas berupa pemecatan sebagai anggota DPRD dan sebagai kader akan diterima oleh anggota fraksi dan pengurus jika terbukti positif mengkonsumsi narkoba. “Sanksinya pemecatan sebagai anggota DPRD, dan sebagai pengurus maupun kader,” tegasnya.

Hasil tes urine pada tahap pertama maupun tahap selanjutnya akan ia serahkan secara kelembagaan kepada pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

“Ini hasilnya kita serahkan kepada pihak berwajib, ada kepolisian dan BNN,” tandasnya.

Kegiatan tes urine ini juga merupakan upaya Partai Golkar Jawa Barat agar partai ini bebas dari penggunaan narkoba. “Kita tidak ingin peristiwa di Depok itu berulang, itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Golkar harus bebas narkoba,” pungkas pria yang selalu mengenakan pakaian khas Sunda tersebut.

Demikian tentang berita Golkar harri ini.

Sumber

Jakarta. Golkar Usul Ambang Batas 20 Persen, Untuk Capres Berkualitas. Untuk calon presiden dan wakil presiden, Partai Golkar mengusulkan denga ambang batas sebesar 20 persen atau 25 persen suara sah nasional.

Golkar Usul Ambang Batas 20 Persen, Untuk Capres Berkualitas
Golkar Usul Ambang Batas 20 Persen, Untuk Capres Berkualitas

Seperti yang Idrus Marham katakan, hal tersebut dinilai dapat memperkuat sistem presidensial, di mana dukungan politik baik di parlemen dan pemerintahan terhadap presiden akan cukup kuat.

Idrus sudah menjelaskan dengan pihaknya yang telah bersiap-siap membentuk koalisi dalam menghadapi gelaran Pemilu Serentak 2019. Golkar sendiri telah menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo untuk kembali maju menjadi capres di periode kedua.

“Dan salah satu caranya adalah dari awal kita sudah ancang-ancang tentang pembentukan koalisi,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta.

Untuk penjajakan koalisi ini sudah harus dipersiapkan sejak jauh hari agar segera bisa menyusun proyeksi pemenangan di pemilu legislatif dan presiden, kata Idrus. Untuk langkah pembentukan koalisi ini sekaligus memastikan dukungan presiden terpilih itu kuat di parlemen, imbuh idrus disampaikan.

“Dari 10 partai peserta kalau ada tambahan, mungkin 12 atau 13, ini semua sudah harus dari awal melakukan koalisi, sehingga diproyeksikan koalisi ini akan memenangkan pertarungan baik Pileg maupun Pilpres,” papar Idrus.

Idrus menegaskan, angka ambang batas 20 persen itu tidak akan menghambat hak politik warga negara. Syarat ambang batas itu akan menghadirkan para calon pemimpin Indonesia yang berkualitas.

“Ini adalah sebuah tuntutan format politik yang kita inginkan dari awal. Jadi kita tidak bisa semua calon bisa (maju). Dari awal sudah harus ada seleksi. Tentu seleksi harus melalui partai diawali pembentukan koalisi itu,” ujar dia.

Idrus menyebutkan, terkait dengan hal ini, Partai Golkar membuka diri bagi partai-partai yang mendukung Jokowi. Sejauh ini, ia mengatakan, baru Partai Hanura yang memberikan sinyal akan bergabung dalam koalisi memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

“Pertama Partai Golkar dalam Rapimnas 28 Juli 2016 telah menetapkan Jokowi sebagai capres. Maka titik simpulnya nanti ada pada Jokowi. Yang mendukung Jokowi, ya kita berkoalisi. Kalau enggak salah Hanura sudah mendukung sebagaimana disampaikan Pak Wiranto,” jelas Idrus.

Demikian tentang berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Keprihatinan Golkar dan Nasdem dalam Situasi Kebangsaan. Saat Ketum DPP Golkar atau Setya Novanto mendatangi Ketua Umum Dewan DPP Nasdem Surya Paloh di Kantor Nasdem, Cikini, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, adalah silaturahmi atas balasan Golkar atas penyambangan Partai Nasdem beberapa waktu lalu.

Keprihatinan Golkar dan Nasdem dalam Situasi Kebangsaan
Keprihatinan Golkar dan Nasdem dalam Situasi Kebangsaan

Tidak hanya itu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham saat usai dalam pertemuan tersebut menjelaskan Golkar dan Nasdem memiliki keprihatinan sama dalam mencermati situasi dan kondisi kebangsaan. Dia berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan kesatuan.

Telebihnya ada juga beberapa poin kesepakatan. Kedua partai ini sependapat untuk mengajak seluruh elemen bangsa mengembangkan ideologi Pancasila.

“Nasdem dan Golkar menekankan perlunya konsistensi kita sebagai bangsa dalam memperjuangkan cita-cita dan ideologi bangsa,” ujar Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dalam konferensi pers di Kantor Nasdem, Selasa 17 Januari 2017.

Pertemuan berlangsung selama dua jam. Golkar membawa sejumlah kadernya sepertu Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM DPP Golkar Yorrys Raweyai, Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo, dan juru Bicara Partai Golkar Nurul Arifin.

Demikian tentang berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Golkar Bakal Rancang Sistem Pemilu 2019 Dengan Tertutup. Rambe Kamarul Zaman atau Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu (Pansus RUU Pemilu) dari Fraksi Partai Golkar, menjelaskan bahwa partainya akan memperjuangkan agar sistem Pemilu 2019 menggunakan proporsional tertutup.

Golkar Bakal Rancang Sistem Pemilu 2019 Dengan Tertutup
Golkar Bakal Rancang Sistem Pemilu 2019 Dengan Tertutup

Terkait dengan hal tersebut, Rambe telah mengambil keputusan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar beberapa waktu lalu.

“Partai Golkar memperjuangkan sampai titik darah penghabisan sistem pemilu yang akan kita wujudkan adalah sistem pemilu proporsional tertutup,” ungkap Rambe di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Ia menjelaskan diantaranya adalah untuk meneguhkan kedudukan partai politik (parpol), memperkuat kewenangan parpol, dan sekaligus mengeliminasi dampak negatif dari sistem proporsional terbuka.

Untuk melakukan hal itu semua, Rambe mengaku, partainya memiliki sikap konkret untuk memperjuangkannya. Ia mengklaim, Golkar mementingkan kepentingan bangsa bukan hanya kelompok.

“Partai Golkar tidak mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan bangsa dan negara,” ujar Rambe.

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, bagi Partai Golkar haruslah memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Intinya, kata Rambe, Partai Golkar ingin mewujudkan sistem kepartaian pluralisme moderat.

“Jadi tidak ekstrem. Kita juga tidak melarang, tidak juga terlalu menghendaki bahwa munculnya partai-partai baru tapi adalah ke depan sebaiknya sistem kepartaian kita pluralisme moderat,” tukas Rambe.

Sudah di ketahui, karena dalam sistem proporsional tertutup memberikan kesempatan partai untuk menentukan calon legislatifnya. Sistem ini seperti yang berlaku pada zaman Orde Baru.

Sementara itu, terkait dengan pembahasan RUU Pemilu, menurut Rambe, Fraksi Partai Golkar sudah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sejak 10 Januari 2017 lalu.

Demikian tentang berita Golkar hari ini.

Sumber