Pemilu 2014 Merasa Tak Sebarkan SMS Bagi Bagi Pulsa Caleg Golkar Lapor Polisi

Janji Bagi-bagi Pulsa Palsu, Fitnah Politik

Kasus tersebut juga sudah memakan salah satu korban yaitu calon anggota legislatif yang berasal dari salah satu partai yang ada di Indonesia yaitu Partai Golongan Karya. Kasus ini menimpa partai tersebut dengan caleg yang bernama Suharsi. Beliau merupakan salah satu calon anggota legislatif yang ada pada daerah pemilihan satu atau pada dapil 1. Daerah-daerah yang masuk kedalam dapil 1 adalah Kecamatan Nguter, Sukoharjo dan Bendosari. Calon anggota legislatif yang terdaftar dengan nomor urut ketiga ini mendapatkan fitnah dari SMS yang beredar. SMS tersebut kemungkinan besar disebar oleh lawannya dalam dunia politik yang ingin mencemarkan nama baik dirinya sehingga akan terlihat jelek dimata masyarakat. Hal ini sangat sering terjadi terutama pada waktu akan diadakannya berbagai pemilihan daerah. Fitnah tersebut tentunya sangat merugikan bagi dirinya.

Seseorang yang menyebarkan fitnah tersebut menyebutkan janji-janji yang menyatakan bahwa beliau akan memberikan uang dalam bentuk pulsa dengan menggunakan software pulsa. SMS tersebut menyebutkan bahwa bagi orang-orang yang menyebarkan sms tersebut akan mendapatkan Rp. 100.000 jika mengirimkan pesan singkat tersebut kepada 15 nomor lainnya. Calon anggota legislatif ini menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kampanye gelap dengan cara menyuruh orang untuk menyebarkan sms dan memberikan uang senilai Rp. 100.000 kepada orang yang mau menyebarkan sms tersebut pda 15 orang lainnya. Beliau juga mengklarifikasi hal tersebut kepada pihak solopos.com mengenai perihal tidak adanya sms yang menjadi fitnah bagi dirinya tersebut. Tentunya fitnah ini dapat sekali merugikan dirinya karena banyak orang yang menjadi berkomentar buruk terhadap dirinya seperti mengatakan bahwa dirinya seorang penipu yang hanya modal janji saja dan berbagai macam omongan lainnya yang tentunya membuat Suharsi terlihat buruk oleh masyarakat.

Hal tersebut merupakan upaya penjelasan yang dikatakan saat Suharsi mengklarifikasi masalah tersebut kepada media. Namun beliau tidak memberikan infromasi yang lebih detail akan kemungkinan orang yang memfitnahnya tersebut. Hal ini juga tentunya sudah dilaporkan oleh Suharsi kepada pihak yang berwajib guna menyelesaikannya dalam jalur hukum. Kasus tentang pencemaran nama baik ini telah ditindak lanjuti dan diselidiki oleh Polres Sukoharjo. Lalu, karena kejahatan ini berkaitan dengan penggunaan teknologi maka kasus ini dimasukkan kedalam cyber crime oleh polres setempat. Meskipun begitu belum ada titik terang siapakah pelaku yang ada dibalik SMS untuk menyebarkan fitnah tersebut.

(Sumber:http://www.harianjogja.com/baca/2014/01/29/pemilu-2014-merasa-tak-sebarkan-sms-bagi-bagi-pulsa-caleg-golkar-lapor-polisi-485809)

DPD II Golkar Daerah Kepri Luncurkan Website Berita Game

DPD II Golkar Daerah Kepri Luncurkan Website Berita Game

Muncul kabar bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) II dari partai Golongan Karya (Golkar) untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) tahun periode 2015-2020, mengeluarkan gagasan dan inovasi terbaru. Dimana kali ini bidang teknologi di bawah kepemimpinan Ansar Ahmad, meluncurkan sebuah terobosan baru yang mengikuti perkembangan zaman.

Belum lama ini sudah diluncurkan website dan dua game baru yang bertemakan nasionalisme, bahkan sudah terdapat di media aplikasi di smartphone android, appstore. Berita game ini bukan lagi palsu atau hoax karena sudah ada dua game yaitu Tebakan Indonesia dan Nyusun Gambar. Bahkan masyarakat sudah bisa mengunduh dari ponsel pintar dan memainkan secara langsung. Harapan di sebarkan berita game terbaru dari partai Golkar
Partai yang sudah berkuasa sejak zaman orde baru ini memang memiliki banyak pengikut hingga sekarang, dimana masa kejayaan nampaknya belum hilang dari partai dengan lambang pohon beringin tersebut. Pasalnya selalu ada inovasi baru yang dikeluarkan oleh para kadernya, kali ini berupa sebuah laman website resmi dan game bertema nusantara dengan muatan edukasi.

Dikutip dalam kepri.antaranews.com bahwa Arif Mustofa selalu perancang game yang memberikan nama itu sendiri pada kedua game tersebut, dirinya selama Fload ID mengaku bahwa tujuan diluncurkan game nusantara tersebut sebagai permainan edukasi. Arif menambahkan bahwa ini bukan hanya sekedar permainan yang memberikan keseruan saja, namun banyak pula wawasan baru tentang nusantara yang harus diketahui oleh masyarakat.

Ternyata tersebarnya berita game tersebut, karena acara peluncuran permainan smartphone android merupakan serangkaian kegiatan Halal Bihalal sekaligus pelantikan pengurus DPD II partai Golkar Kepri yang berlangsung di Batam pada 30-31 Juli 2016 lalu. Sebagai gambaran bagi anda yang penasaran dengan game Tebakan Indonesia, di dalamnya setiap pemain akan diberikan pertanyaan wawasan nasional hingga bermuara pada sejarah partai Golkar itu sendiri. Mulai dari nama ibukota provinsi, nama pahlawan, presiden dan juga tokoh Golkar yang pernah memegang jabatan penting. Setiap pertanyaan yang berhasil di jawab dengan benar maka bisa mendapatkan satu tingkat lebih tinggi untuk mengibarkan bendera Golkar.

Dimana berita game menyebutkan untuk permainan nyusun gambar, anda akan ditantang untuk menyusun gambar yang telah tersedia. Ada banyak sekali gambar yang diberikan, mulai dari tokoh nasional hingga tokoh Golkar. Jangan takut kalah, pasalnya ada level permainan yang bisa di atur oleh pemain, mulai dari tingkatan mudah, normal hingga sulit. Arif bahkan memberikan kata kunci untuk bisa menemukan game nasional tersebut di play store, anda harus menambahkan kata berkarya agar bisa mendapatkan kedua game tersebut di play sore. Sedangkan peluncuran website resmi DPD II Golkar Kepri, ditujukan untuk menampilkan berita terbaru seputar berita nasional, hingga kanal daerah dan juga profil DPD II Golkar kepri.

Ditambahkan pula oleh Wakil Ketua DPD, Asmin patros. Bahwa dengan adanya website resmi Golkar untuk daerah Kepulauan Seribu, bisa memberikan memperlihatkan eksistensi kader di daerah sekaligus mengembangkan prototype website partai Golkar secara nasional. Mengikuti beberapa partai politik (parpol) lain yang sudah membuka diri secara nasional dengan website resmi. Hal ini tentu membenarkan jika berita game dan peluncuran website untuk mendukung program kerja pusat, pasalnya saat peluncuran di hadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPD Pusat, Setya Novanto. Peluncuran sendiri dengan menekan tombol dan akan menampilkan video kedua game edukasi tersebut.

Sumber : https://kepri.antaranews.com/berita/38554/golkar-kepri-luncurkan-game-android-dan-website

Partai Golkar DKI Jakarta melakukan pertemuan dengan puluhan penghuni rumah susun Pramuka Green City. Dalam pertemuan tersebut mereka minta bantuan hukum karena perlukan sewenang-wenang dari pengelola Rumah Susun Pramuka Green City.

Pengurus partai Golkar yang terdiri dari Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi, Basri Baco (Sekretaris), Bambang Djojohadikusumo (Wakil Ketua Kordinator Pengabdian Masyarakat) dan Muslim Jaya Butar-Butar Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM) beserta jajarannya menerima langsung penghuni yang tergabung dalam Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPSRS) tersebut.

Juru bicara PPPSRS memaparkan beragam bentuk kesewenang-wenangan yang mereka terima dari pengelola Rusun, diantaranya: (1) Pungutan PBB kepada Pemilik secara ilegal karena dipungut tanpa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT P2) dan ditagih oleh pengelola, yaitu PT Mitra Investama Perdana;  (2) Penundaan pemberian Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS) oleh pengembang rusun Green Pramuka City, yaitu PT Duta Paramindo Sejahtera;  (3) Alih fungsi benda bersama yaitu lahan parkir rusun yang merupakan hak warga menjadi area komersial parkir berbayar;  (4) Pungutan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang sewenang-wenang dan tanpa transparansi;Terakhir, menjegal usaha pembentukan RT/RW di dalam lingkungan rusun Green Pramuka City.

Warga rusun merekam tindakan kesewenangan yang dilakukan pihak rusun tersebut, dan memutarkannya di hadapan Pengurus Golkar DKI Jakarta.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap tindak kesewenangan yang dilakukan oleh pihak rusun setelah melihat tayangan video tersebut.

Niat setiap pembeli apartemen, adalah untuk bisa tinggal dengan aman dan nyaman. Oleh karena itu, pihak pengelola seharusnya memenuhi keinginan tersebut. “Bapak ibu tentunya tak akan mau membeli unit di Rusun tersebut, kalau sejak awal tahu kejadian buruk seperti ini,” ujar Fayakhun yang diiyakan oleh warga.

Anggota Komisi 1 DPR RI ini berjanji akan melakukan segala upaya untuk memberikan bantuan hukum kepada warga Rusun tersebut. Fayakhun mengungkapkan bahwa Golkar akan membantu persoalan warga rusun ini sampai tuntas dan tidak akan meminta upah sepeserpun.

“Saya telah membentuk Tim Advokasi yang terdiri dari pengacara-pengacara berpengalaman untuk menangani kasus ini sampai tuntas,” Ujar Fayakhun. Dia juga telah memerintahkan anggota DPRD Fraksi Golkar untuk membantu penyelesaian kasus ini dari jalur politik.

“Kepercayaan dari bapak ibu adalah amanah. Sekarang kewajiban kami untuk menuntaskannya. Kami punya komitmen bahwa Jakarta ini harus bisa lebih baik dalam semua hal,” tegas Kun.

Basri Baco, Sekretaris Golkar DKI Jakarta memberikan suntikan semangat kepada warga rusun untuk tidak pernah merasa lelah memperjuangkan hak-haknya. “Percayalah, bahwa Golkar serius membantu bapak-ibu dalam penyelesaian persoalan ini. Pembentukan tim Advokasi khusus guna menangani persoalan ini adalah bentuk nyata dari keseriusan Golkar dalam membantu bapak ibu untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.

Jakarta. Sambutan Baik Setnov Terhadap Dukungan Ahok. Ketum Golkar Setya Novanto atau Setnov, menyambut baik konsistensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat.

“Saya terima kasih kepada saudara Djan Faridz tadi telepon saya bahwa seluruh kadernya akan mendukung Ahok-Djarot,” kata Setnov di sela acara pelantikan AMPI di Jakarta.

Menurutnya, Partai Golkar juga akan terus melakukan lobi-lobi dengan partai lainnya, terutama dari partai pengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni. “Saya selaku Ketua Umum Golkar terus melakukan lobi-lobi dengan partai lain pendukung Agus- Silvi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Setnov.

Djan Farid atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan sikap untuk melanjutkan dukungannya kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang akan digelar 19 April 2017 mendatang.

Keputusan itu diambil lantaran sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.

Agus Harimurti Yudhoyono secara terbuka mengakui kekalahannya di Pilkada DKI 2017. Meski Komisi Pemilihan Umum belum mengumumkan hasil resmi, namun putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini lebih memilih mundur lebih dini setelah melihat hitung cepat semua lembaga survei menempatkan dia di urutan terbawah dari dua pesaingnya.

Sejumlah lembaga telah merilis hasil hitung cepat Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017. Hasil sementara, Pilkada DKI Jakarta digelar dua putaran. Pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan- Sandiaga Uno akan berhadapan di putaran kedua.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR. Terkait dengan hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa sistem tertutup diusulkan lagi agar partai punya peran lebih dalam menentukan orang-orang terpilih untuk masuk ke parlemen.

Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR
Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR

“Kami ingin nanti orang-orang yang duduk di DPR atau pun menduduki jabatan-jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan sudah memiliki pengalaman di dalam organisasi maupun pelayanan publik,” ungkap Hetifah di Senayan.

Jangan sampai, kata dia, keterpilihan hanya semata-mata karena akses calon legislatif kepada dana atau popularitas semata. “Misalnya, dia seorang selebritis,” ujar Hetifah.

Namun Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Umum ini mengakui ada sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah dalam sistem tertutup. Salah satunya adalah masalah demokrasi di internal partai.

“Jadi kita harus memperbaiki proses khususnya tadi metode pencalonan dan sistem recruitment calegnya,” kata Hetifah.

Hetifah mengatakan, Proses perekrutan harus dibuat sedemikian rupa agar bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga bisa menghindari potensi korupsi di internal partai.

“Dalam artian korupsi politik di dalam partai itu yang harus dicegah dengan sistem yang lebih terbuka,” ucapnya.
Sebelumnya, Fraksi Golkar mengusulkan sistem proporsional tertutup dengan alasan adanya efek negatif sistem terbuka. Salah satu efek yang disebutkan adalah penggunaan politik uang.

Kemudian potensi korupsi akibat sistem itu. Seorang caleg terpilih dikhawatirkan akan mengeluarkan uang untuk membalas jasa para pemilihnya karena masuk ke Parlemen semata hanya melalui suara yang didulang di Pemilu. Sementara dengan sistem tertutup, kepastian calon maju ke DPR masih harus memerlukan campur tangan partai.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakrata. Pilkada serentak 2017 telah rampung dilaksanakan. Berlangsungnya proses penghitungan suara resmi saat ini berada di KPU DKI Jakarta. Namun, sejumlah hasil pilkada yang diselenggarakan sudah diketahui berdasarkan hasil hitung cepat.

Gugatan Golkar Terhadap Pilkada 2017
Gugatan Golkar Terhadap Pilkada 2017

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, ada hasil suara di mana pasangan cagub dan cawagub mendapatkan perolehan suara yang berbeda tipis. Hal ini yang akan berpotenai terjadinya gugatan perkara Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Nusron Wahid atau yang dikenal sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar menjelaskan bahwa setiap hasil penghitungan suara Pilkada di bawah dua persen pasti akan melakukan gugatan.

“Ya setiap selisih di bawah dua persen, baik kalah maupun menang, pasti akan berpotensi untuk menggugat. Tinggal kita kuat-kuatan pada fakta hukum, adakah kesalahan yang dianggap untuk digugat itu,” kata Nusron di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar mengatakan, pihaknya sudah membentuk badan advokasi hukum untuk menyiapkan adanya gugatan dari paslon dari Partai Golkar di Pilkada 2017.

“DPP Partai Golkar telah membentuk badan advokasi hukum dan badan advokasi ini yang kami tugaskan untuk mengawal evaluasi pelaksanaan ini. Tentu data di badan advokasi ini menjadi dasar apabila ada persoalan hukum bila nanti sebagai tindak lanjut,” kata Idrus.

Klaim menang di Pilkada Banten.
Diketahui, salah satu perolehan suara di Pilkada 2017 yang berbeda tipis adalah Pilkada Banten. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor satu, Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan pasangan nomor urut dua Rano Karno-Embay Mulya, saling kejar-mengejar di penghitungan suara KPUD.

Dari pihak Golkar selaku partai pengusung Wahidin-Andika, mengklaim pasangan yang ia usung unggul dengan selisih 112 ribu suara.

“Sampai hari ini dengan asumsi suara masuk 84 persen masih selisih 112 ribu untuk keunggulan Wahidin-Andika,” kata Nusron.

Bahkan, berdasarkan dari keterangan saksi partai pengusung Wahidin-Andika, suara Wahidin-Andika unggul sebesar 92 ribu dari pasangan Rano Karno-Embay Mulya.

“Lebih tepatnya pasangan Wahidin-Andika dapatkan 2.363.256 suara. Sedangkan pasangan Rano Karno-Embay Mulya dapatkan 2.272.403, suara sehingga masih ada selisih 90.853 suara,” katanya.

Untuk itu, kata Nusron, tim masih bergerak di lapangan dan sedang mengawal jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang ada baik di Pilkada Banten maupun di 100 daerah lainnya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Dewan Pembina Partai Golkar menawakan posisi penting kepada Ketua DPR Akom, sapaan akrab Ade Komarudin namun, Ade Komarudin belum mengetahui kabar itu.

 

Rapat yang membahas pergantian Ketua DPR yang diikuti oleh Dewan Pembina dengan DPP Golkar sendiri tidak dihadiri oleh Ade Komarudin. Rapat yang digelar pada hari Senin (28/11/2016) tersebut digelar di Bakrie Tower, Jakarta.

“Waktu kemarin malam atau Senin, Minggu malam masuk RSPAD jadi saya tidak tahu dan tidak ikut,” kata Akom di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/11/2016).

Akom berada di rumah sakit hingga Senin sore. Lalu, Akom mendatangi Gedung DPR untuk mengikuti rapat pimpinan setelahnya.

 

“Apa yang terjadi di Wanbin, saya belum tahu,” ujarnya.

Beberapa waktu ini Akom disibukkan dengan cek kesehatan (Distributor herbal).

“Supaya saya enggak bocor dari tugas, maka saya lebih mementingkan kesehatan. Meskipun yang lain bukan penting”, ujar Akom.

Setelah nanti digantikan oleh Setya Novanto di posisi Ketua DPR. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bahwa partainya berjanji memberikan posisi kenegaraan bagi Ade Komarudin.

“Kami membahas agar Pak Ade bisa mendapatkan posisi yang strategis di kenegaraan sesuai dengan pengabdiannya,” jelas Ical saat ditemui di Bakrie Tower, Jakarta, Senin (28/11/2016).

 

Pembahasan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Ade Komarudin, serta dilakukan oleh dewan pembina beserta DPP secara internal.

 

Yorrys Raweyai sebagai Ketua DPP Golkar mengungkapkan bahwa Ade Komarudin akan dipertimbangkan beberapa posisi bagi Ade Komarudin oleh internal partai.

 

“Nanti kami sesuaikan dengan Pak Akom, misalnya nanti jadi menteri, dubes, atau di BPK atau OJK,” cetusnya.

“Ya misalnya nanti menjadi menteri,dubes, atau di BPK atau OJK. Nanti kami sesuaikan saja dengan Pak Akom,” cetusnya.

Penempatan itu, kata Yorrys, akan dilakukan sesaat setelah DPR dalam paripurna mengesahkan pergantian posisi Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setya Novanto.