Partai GOLKAR

Menanggapi apa yang di sampaikan oleh saudara Adie M. Masardi di Rakyat Merdeka Online (14/12/2010), bahwa beliau menyesalkan langkah orang Golkar Lampung yang melaporkan Yudi Latif ke pihak kepolisian (13/12/2010) dengan tuduhan Pencemaran Nama Baik Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai GOLKAR.

Langkah yang diambil oleh M. Alzier Dianis Thabrani untuk melaporkan saudara Yudi Latif ke pihak yang berwenang, adalah langkah yang wajar. Wajar saja apabila seorang kader membela Ketua Umum Partainya, sama saja dengan apa yang di lakukan oleh saudara Adhie yang membela Yudi Latif, sebagai teman, sebagai sesama pengurus GIB (Gerakan Indonesia Bersih).

Kekhawatiran Adhi bahwa tindakan pelaporan tersebut akan menjadi blunder politik karena akan berhadapan dengan civil society yang sekarang sedang melakukan konsolidasi untuk membawa perubahan di Indonesia, justru dipertanyakan apa dasarnya. Opini Public itu terbentuk karena memang diarahkan oleh Metro TV, ke arah yang di inginkan oleh media atau pemilik media. Apa tujuan dan kemana arahnya juga jelas dan rasanya public juga dapat melihat hal tersebut.

Kasus Mafia Pajak Gayus Tambunan adalah kasus hukum. Sebelum ada ketetapan hukum yang tetap mengenai kasus tersebut, siapapun tidak berhak untuk berkomentar yang dengan sengaja mengarahkan opini public kearah pembenaran, bahwa memang ada hubungan antara Gayus Tambunan dengan Aburizal Bakrie, termasuk kasus keberadaan Gayus di Bali yang juga di kaitkan dengan Keberadaan Aburizal Bakrie yang pada bersamaan juga sedang berada di Bali. Keberadaan kedua orang tersebut tidak akan diketahui oleh khalak/public bila tidak disiarkan oleh media, bila tidak di sebar luaskan oleh media. Karena itulah memang fungsi utama media, dimana media berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat, namun informasi tersebut akuntabilitas nya dapat di pertanggung jawabkan.

Akuntabilitas dari pemberitaan – pemberitaan menyangkut kasus Gayus Tambunan dan juga masalah-masalah lainnya yang terkait dengan figur Aburizal Bakrie, yang di sampaikan oleh Metro TV akhir-akhir ini lah yang seharusnya di pertanyakan oleh public. Apakah ini dampak dari MUNAS Partai GOLKAR 2009 yang kemudian di panjang-panjangkan oleh kelompok tertentu yang memiliki kepentingan dan di untungkan oleh rusaknya reputasi Aburizal Bakrie?

149 Perusahaan dan Perorangan yang masalah pajaknya di tangani oleh Gayus Langsung. Namun Media hanya membesar-besarkan nama Aburizal Bakrie dan tiga perusahaan Group Bakrie (BUMI, KPC dan Arutmin). Begitu pula proses persidangan kasus Gayus, media hanya menyiarkan sepotong-sepotong, hanya pada saat Gayus memberikan keterangan menyangkut 3 perusahaan Group Bakrie tersebut. Sekali lagi, masalah Mafia Pajak atau Pengemplang pajak adalah ranah hukum. Kita tidak dapat mengadili seseorang di Media, atau melalui media. Kalau memang seperti itu tidak perlu lagi Indonesia ini memiliki institusi hukum.

Statemen Adhie, bahwa ia akan meminta DPP Partai GOLKAR untuk menegur kader paratainya, yang membela nama baik Ketua Umum-nya terdengar sangat menggelikan. Adhie bukan kader GOLKAR, bukan pula orang yang berkompeten untuk meminta hal tersebut kepada DPP Partai GOLKAR. Seharusnya, Adhie menegur temannya Yudi Latif yang telah menyampaikan hal-hal yang tidak dapat di pertanggung jawabkan akuntabilitasnya. Apakah pantas seseorang yang telah menyandang image sebagai “Pengamat Politik” menyampaikan informasi yang menyudutkan, subjektif, dan tidak jelas dasar dan fakta dari apa yang ia sampaikan kepada masyarakat di media massa. Ada apa dengan saudara Yudi Latif?

Ada 149 perusahaan dan perorangan yang kasus pajaknya di tangani oleh Gayus Langsung, namun 149 itu apa saja, juga tidak di buka untuk umum. Hanya Aburizal Bakrie dan tiga perusahaan Group Bakrie saja yang diobok-obok. Hal tersebut jelas karena politically, Aburizal Bakrie-lah yang paling sexy, ditambah saat ini public dan pengamat politik kita juga turut menjadi sangat politis. Atau mungkin memang benar seperti yang juga pernah disamapaikan oleh Adnan Buyung Nasution bahwa kentara sekali sejak dari proses pemeriksaan hingga proses peradilan, tampak bahwa ada hal-hal yang sengaja di tutup-tutupi, terindikasi ada unsur melindungi sesuatu, sesorang, atau mungkin kelompok. Begitu pula dengan fakta-fakta yang seharusnya dapat dibuka dalam proses peradilan dan menjadi bahan tuntutan jaksa, ternyata malah tidak di ungkap sama sekali.

Kemudian, dimana letak ketidak tepatan dari tindakan melaporkan saudara Yudi Latif yang dilakukan oleh seorang kader Partai GOLKAR? Siapa lagi yang akan membela Ketua Umum Partai kalau bukan kader partainya?

*Bidang Pendidikan DPP Partai GOLKAR, Ketua Bidang Politik DPP AMPI, DPP KNPI