Media
Setelah program pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) berhasil dikembangkan di Provinsi Gorontalo sejak awal tahun ini, kini giliran Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) - yang bulan Juli lalu menjadi ajang peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) - mempersiapkan diri mengembangkan Posdaya di desa-desa mereka. Para pengambil kebijakan, antara lain Gubernur Sulteng HB Paliudju, Kepala Bappeda Dr Elim Sompa, dan pimpinan bidang pemberdayaan dan kuliah kerja nyata (KKN) Universitas Tadulako (Untad) Ahmad Al Amri telah menggelar pertemuan dengan wakil-wakil tokoh masyarakat dan PKK dari seluruh Sulteng.
Pertemuan tersebut juga diikuti oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Ir Kabulpindos Tandi dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi, Djuwartini. Hasil pertemuan menyepakati bahwa tahun depan ada tiga angkatan KKN dengan setiap angkatan berjumlah sekitar 700 mahaswiswa akan diterjunkan ke desa-desa.
Gubernur Sulawesi Tengah dan aparatnya sepakat memfasilitasi para bupati dan walikota dari seluruh provinsi untuk mengadakan persiapan bersama camat, kepala desa dan para tokoh masyarakat setempat. Dengan demikian, kedatangan ribuan mahasiswa KKN akan mendapat pendampingan yang diperlukan, sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Para camat, kepala desa dan aparat setempat akan ditugasi memberikan dukungan yang memungkinkan kepada tokoh masyarakat setempat agar bisa menjadi penggerak upaya membangun dan mengisi kegiatan Posdaya di pedesaan.
Rektor Untad, yang diwakili Ketua KKN Untad Ahmad Al Amri menyatakan bahwa kegiatan KKN tahun depan akan dilaksanakan dalam tiga gelombang dengan menerjunkan mahasiswa langsung di pedesaan. Para mahasiswa dan dosen pembimbing akan diberikan pembekalan berdasarkan hasil observasi di desa-desa yang menjadi tujuan dan sasaran serta target-target millennium developmen goals (MDGs).
Di pedesaan, para mahasiswa ditugasi mendampingi masyarakat membentuk Posdaya-posdaya dan melaksanakan kegiatan untuk menuntaskan sasaran dan target MDGs yang diharapkan dapat mengantar keluarga dan penduduk menjadi lebih sejahtera. Para mahasiswa, dosen pendamping dan masyarakat diharapkan mampu menggerakkan kearifan dan kekuatan lokal dalam mengembangkan gerakan masyarakat (social movement) secara mandiri untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan keserasian lingkungan sekaligus untuk mendukung hidup sejahtera dan berkeadilan. Pencapaian sasaran pokok MDGs tersebut diharapkan menjadi jembatan emas untuk meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang untuk Provinsi Sulawesi Tengah masih berada pada posisi 22 dari 33 provinsi di Indonesia. Mahasiswa yang secara bergilir akan melakukan KKN diharapkan menjadi pendamping intelektual yang mampu menterjemahkan ilmu mereka berdasarkan pengalaman dari berbagai negara yang berhasil memberdayakan masyarakat sesuai kearifan dan kekuatan lokal.
Dengan arahan Sekretaris Daerah Sulteng, Kepala Bank Pembangunan Daerah (Bappeda), dan wakil dari Untad serta paparan Ketua Yayasan Damandiri, pertemuan tersebut menyepakati bahwa KKN mahasiswa ke seluruh provinsi akan mengutamakan wilayah-wilayah yang relatif mudah menerima gagasan pembangunan. Kuliah Kerja Nyata hendaknya memberikan hasil awal positif agar menjadi model yang mudah ditiru oleh daerah lainnya.
Seperti diketahui, desa-desa di Sulawesi Tengah berbeda dengan desa-desa pada umumnya di Jawa. Desa-desa di Sulteng saling berjauhan dan rata-rata mempunyai penduduk yang jumlahnya sedikit. Dengan demikian, daerahnya pun tidak terkesan padat. Tetapi, karena basis dari sasaran dan target MDGs adalah keluarga, maka kepadatan keluarga menjadi dasar pijakan agar setiap keluarga bisa dikembangkan menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.
Karena itu, keluarga yang biarpun jumlahnya kecil, selalu menjadi basis ukuran keberhasilan upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM). Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat setempat adalah meningkatkan IPM pada level yang lebih tinggi agar menghasilkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
Dalam pertemuan itu, semua pihak sepakat bahwa mahasiswa KKN akan menjadi fasilitator bagi rakyat di pedesaan untuk mencapai cita-cita MDGs. Utamanya adalah dapat menuntut ilmu (pendidikan) setinggi-tingginya agar bisa memasuki jenjang perguruan tinggi. Mahasiswa menunjukkan kepada rakyat di pedesaan bahwa menjadi mahasiswa bukan monopoli orang kota, tetapi siapa pun bisa menjadi mahasiswa apabila sejak kecil rajin belajar di sekolah dasar (SD), di sekolah menengah pertama (SMP) dan akhirnya bisa lulus sekolah menengah atas (SMA/SLA) dengan nilai yang baik.
Lebih lanjut disepakati pula bahwa upaya yang akan dikembangkan melalui posdaya di pedesaan diharapkan bisa dipadukan secara sinergis dengan upaya yang dirancang pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Semua itu merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan rakyat sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2010 dalam upaya yang sekaligus diarahkan untuk menuntaskan target MDGs. Oleh karena itu, setelah mendapat pengarahan dari Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Sulteng, para peserta sepakat untuk sesegera mungkin melakukan persiapan di daerah masing-masing agar bisa menerima kehadiran para mahasiswa Untad yang pada awal tahun depan mulai diterjunkan ke desa-desa Sulteng.
Dalam diskusi, Kepala Bappeda Kota Palu Dharma Gunawan menyatakan kesediaan Kota Palu menjadi pelopor pengembangan Posdaya. Karena itu, segera setelah pelaksanaan lokakarya selesai, pihaknya segera melakukan pertemuan dengan Walikota Palu H Rusdi Mastora, Wakil Walikota H Mulhanan Tonibolotutu, Wakil Ketua DPRD, dan jajaran pemerintah kota serta tim penggerak PKK untuk mempersiapkan Kota Palu sebagai pelopor pengembangan Posdaya.
Dari pertemuan tersebut, akhirnya disepakati bahwa Kota Palu akan mengadakan sosialisasi dan pelatihan pengembangan Posdaya pada 28-29 Desember 2010. Tujuannya agar segera bisa dibentuk Posdaya-posdaya di seluruh kelurahan di Kota Palu. Insya Allah.
