Media
JAKARTA -Partai Golkar lagi-lagi membuat manuver. Setelah menjadi pendorong pembongkaran skandal Bank Century, kini ganti mengajukan hak interpelasi tentang konflik perbatasan Indonesia-Malaysia.
Partai Golkar lagi-lagi membuat manuver. Setelah menjadi pendorong pembongkaran skandal Bank Century, kini ganti mengajukan hak interpelasi tentang konflik perbatasan Indonesia-Malaysia.
Perintah itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) ketika bersilaturahmi dengan pengurus DPD I Sulawesi Selatan, Senin (30/8) malam. “Pemerintah tidak perlu takut diinterpelasi, justru ini bisa meng-clear-kan permasalahan, sehingga tidak ada fitnah lagi, seperti adanya pernyataan lima menteri kita yang dicap tidak nasionalis,” kata Ical.
Menurut Bos Lapindo ini, pengajuan interpelasi bertujuan memberi kesempatan pada pemerintahan untuk memberi penjelasan terkait persoalan perbatasan Indonesia dengan Malaysia yang belum tuntas. Termasuk pula, upaya pemerintah mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia.
Sikap Golkar ini sepaham dengan PDIP, namun bertolak belakang dengan lima partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Partai Demokrat, PKS, PAN, PKB, dan PPP. Partai oposisi seperti Partai Hanura juga menolaknya.
Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah merasa kecewa, sebagai partai koalisi, harusnya Golkar membicarakan bersama. Karena segala persoalan menyangkut koalisi seharusnya bisa dibicarakan di sekretariat gabungan (Setgab). “Harusnya dibicarakan dulu di setgab,” kata Jafar
PKS meminta Golkar tidak mengorbankan wajah Indonesia di dunia internasional terkait perselisihan RI-Malaysia. “Saya harap tidak digunakan untuk kepentingan politik pragmatis,” kata Musthafa Kamal, Ketua Fraksi PKS. Musthafa mengaku kaget, Golkar akan pakai hak tersebut.
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto minta pemerintah bersikap tegas supaya kedaulatan negara tidak diinjak-injak oleh Malaysia. Namun, Wiranto menolak interpelasi. Menurutnya, masih ada masalah besar yang belum ditangani, yaitu skandal Bank Century, hingga kini terkatung-katung. “Lebih baik pemerintah menuntaskan skandal Century daripada interpelasi,” kata Wiranto ketika meresmikan Kantor DPD Hanura Jatim.
Bakar Sentimen Nasional
Sementara itu, pengamat politik dan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi menilai konflik Indonesia-Malaysia sudah menjadi perhatian publik. Berdasar data LSI Maret lalu, ketidaksukaan publik Indonesia kepada Malaysia, yakni 4 dari 10 orang. Dengan adanya insiden perbatasan 13 Agustus lalu, katanya, jumlahnya pasti meningkat.
“Nah ini yang dimanfaatkan Golkar, yakni isu yang membakar sentimen nasionalisme,” kata Burhanuddin.
Karena itu, pemerintah harus cepat dan tanggap menindaklanjuti isu yang kian memanas ini. Jika tidak, isu ini akan terus berkembang dan akan merugikan pemerintah sendiri.
Senada dengan Burhanuddin, pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai sikap Golkar untuk mencari popularitas. Dalam kasus ini, Golkar akan menyudutkan pemerintah. “Golkar mendorong keras, ya, ingin mengambil keuntungan dari kasus itu,” katanya.niks/ti/kcm/dtc
Sumber: SURYA
