Partai GOLKAR

MANADO - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq dinilai berlebihan dan tidak proporsional menanggapi pertemuan dan pembicaraan Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil dengan perwakilan Kedubes Amerika Serikat (AS).

“Saya nilai Komisi I DPR RI justru agak berlebihan dengan komentar seperti itu dan tidak proporsional. Pembicaraan wagub dan perwakilan Dubes AS terkait iven internasional, dimana nantinya akan didatangkan kapal perang milik AS dengan fasilitas rumah sakit,” ungkap Anggota DPRD Sulut,Victor Mailangkay.

Menurut politisi dari Partai Golkar ini, pembicaraan antara wagub dan Dubes AS, hanyalah membahas masalah teknis kerja sama antara TNI AL dan Angkatan Laut AS.

“Justru ini adalah program dari pemerintah pusat, dan Sulut diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan, jadi pembicaraan tersebut membahas masalah teknis kerjasama kegiatan. Jadi bukan kerja sama sendiri antara Sulut dan AS,” sambungnya.

Untuk itu, DPRD Sulut memberi dukungan sepenuhnya atas sikap tanggap dari Wakil Gubernur Dr Djouuhari Kansil dalam menyambut dan membahas teknis kerja sama dengan pihak kedubes AS beberapa waktu lalu.

“Justru DPRD mensupport bantuan angkatan laut AS untuk kegiatan yang akan di lakukan di Sulut. Kami nilai sikap tanggap dari Wagub dalam menyambut perwakilan Kedubes AS adalah langkah tepat dan cerdas. Ini adalah program penting dan bermanfaat bagi Sulut. Sekali lagi DPRD sambut positif terkait hal ini,” pungkas politisi yang baru-baru ini meraih gelar doktor.

Sementara Wakil Gubernur (Wagub), Dr Djouhari Kansil, pada Kamis (02/02) kemarin, menggelar jumpa pers dengan wartawan di Pemprop Sulut.

Dalam pertemuan tersebut, Wagub membeberkan pertemuannya dengan Pemerintah Amerika Seriat (AS), pada beberapa waktu lalu, sekaligus mengklarifikasi pernyataan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq.

"Perlu diketahui, pertemuan saya dengan Pemerintah AS dalam hal ini Deputy Political Counselor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia yang didampingi Captain US Navy, pada intinya adalah membicarakan soal iven internasional, yakni latihan bersama kemanusiaan yang akan diikuti 12 negara, pada bulan Mei 2012 nanti, dimana Sulut dipercayakan sebagai tuan rumah. Nah mereka ini semacam tim advance yang datang untuk mengecek kesiapan kita sebagai tuan rumah.’’

Kansil menambahkan, hal lainnya yang disampaikannya yakni soal kerukunan antar umat beragama di Sulut yang terjalin dengan baik serta soal pengamanan di perbatasan yang dilakukan pihak TNI, berikut kegiatan berskala nasional dan internasional yang dilaksanakan di Sulut yang berakhir dengan sukses, serta program kita yakni di bidang pariwisata.

‘’Jadi tidak ada pembicaraan mengenai kita minta bantuan kepada mereka (AS, red) untuk menjaga keamanan di Sulut. MoU pun tidak ada," urai Kansil di ruang kerjanya.

Ia menyadari bahwa untuk membicarakan kerjasama pengamanan perbatasan dengan Pemerintah AS, bukan kewenangannya.

"Saya tidak ada hak untuk membicarakan kerjasama pengamanan perbatasan dengan Pemerintah AS," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq meminta pemerintah pusat menertibkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara (Sulut), karena Wagub Sulut dinilainya telah mengatur kerjasama pengamanan laut dengan Amerika Serikat.

“Pemerintah pusat harus tertibkan Pemprop Sulut terkait pertemuan Wagub Sulut, Djouhari Kansil dengan pihak Kedubes AS, karena bicarakan usulan dukungan pengamanan wilayah perba-tasan laut Sulawesi,” pinta politisi dari PKS tersebut.

Menurut Siddiq, pemprop Sulut tak berwenang melakukan pembicaraan sekelas itu dan terkesan merendahkan fungsi pemerintah pusat.

“Urusan ini bukan kewenangan pemda, tapi urusan pemerintah pusat dalam hal ini via Kemlu dan Kemhan. Bisa kacau negara kalau pemda bisa secara langsung bicara soal kerja sama dengan pihak luar negeri, apalagi menyangkut masalah pertahanan dan keamanan,” katanya. []

Sumber: Inilah.com