Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang sudah mempunyai kepala daerah masing-masing. Dari banyaknya jumlah provinsi dan kabupaten/kota tersebut, masih sedikit diantara mereka yang memiliki politisi perempuan yang menjadi kepala daerah. Karena dasar pemikiran itulah, partai Golkar membuka Sekolah Politik Perempuan Partai Golkar di DPP Partai Golkar melalui Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Bimbel STAN

Kegiatan ini dilaksanaan selama 2 hari, pada 3-4 Maret 2017. Kegiatan ini diharapkan dapat menjalankan fungsi kaderisasi di tubuh partai sekaligus mencetak calon pemimpin perempuan, baik dari kepala daerah, DPRP, DPR, dan berbagai lembaga pemerintahan lainnya.

Ketua Umum Pengurus Pusat KPPG Ulla Nuchrawati mengatakan bahwa pemimpin yang andal, berkualitas, memiliki strong leadership dan bertanggung jawab tidak lahir secara instan, harus menimbang ilmu politik terlebih dahulu.

“Karenanya, KPPG perlu menyiapkan para kadernya di sekolah politik ini’, ucap Ulla Nuchrawati.

Ulla mengatakan bahwa Sekolah Politik Perempuan Partai Golkar kali ini mengangkat tema “Kemimpinan dan Performa Perempuan dalam menunjang karir politik untuk memberikan pendidikan partai politik untuk para kader KPPG. Pendidikan politik ini dinilai sangat penting untuk semua kader perempuan partai dalam mempelajari tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.

“Kami sadar bahwa calon pemipin, khususnya dari kalangan perempuan, harus memiliki skill yang berkualitas agar dia sukses berkarir di lembaga pemerintahan maupun lembaga legislatif eksekutif”, katanya.

Karena dasar itulah, KPPG mengambil peran utama dalam pengkaderan Sekolah Politik Perempuan guna untuk meningkatkan sistem Kader Perempuan Partai Golkar yang ada di KPPG.

Menurut Ulla, kehadiran Sekolah Politik ini memberikan manfaat banyak bagi para Kader KPPG dan ilmu yang didapat nanti langsung bisa dipraktekkan ke dalam kehidupan berpolitik Indonesia. Sekolah Perempuan Partai Golkar ini juga akan serius dibangun oleh KPPG guna untuk melatih calon pemimpin tingkat pusat maupun kepada daerah yang berasar dari Golkar.

Jakarta. Kenakan Baju Batik Kuning, Ahok Di Sambut Meriah Di HUT Kosgoro. Saat mengahdiri hari ulang tahun ke-59, Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mendapat sambutan meriah dari Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong 1957.

Kenakan Baju Batik Kuning, Ahok Di Sambut Meriah Di HUT Kosgoro
Kenakan Baju Batik Kuning, Ahok Di Sambut Meriah Di HUT Kosgoro

Terlebihnya Acara tersebut diselenggarakan di SME Tower, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Ahok, sapaan akrab Basuki, tiba di lantai empat, tempat penyelenggaraan acara, pada pukul 19.45 WIB, Senin 21 November 2016. Ahok yang mengenakan baju batik berwarna kuning, disambut para kader Kosgoro, organisasi yang merupakan cikal bakal Partai Golongan Karya. “Salam dua jari!” ujar mereka, Senin, 21 November 2016.

Di tempat tersebut, nampak jelas pula Djarot Saiful Hidayat, pasangan Ahok sebagai calon Wakil Gubernur DKI di Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017. Pasangan calon petahana itu kemudian duduk di jajaran terdepan, bersama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Acara tersebut masih berlanggsung Hingga pukul 20.15 WIB. Puncak HUT Kosgoro 1957 sendiri berupa pelantikan pimpinan-pimpinan daerah Kosgoro oleh Ketua Umum Agung Laksono.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Sambutan Baik Setnov Terhadap Dukungan Ahok. Ketum Golkar Setya Novanto atau Setnov, menyambut baik konsistensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat.

“Saya terima kasih kepada saudara Djan Faridz tadi telepon saya bahwa seluruh kadernya akan mendukung Ahok-Djarot,” kata Setnov di sela acara pelantikan AMPI di Jakarta.

Menurutnya, Partai Golkar juga akan terus melakukan lobi-lobi dengan partai lainnya, terutama dari partai pengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni. “Saya selaku Ketua Umum Golkar terus melakukan lobi-lobi dengan partai lain pendukung Agus- Silvi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Setnov.

Djan Farid atau Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan sikap untuk melanjutkan dukungannya kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang akan digelar 19 April 2017 mendatang.

Keputusan itu diambil lantaran sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno.

Agus Harimurti Yudhoyono secara terbuka mengakui kekalahannya di Pilkada DKI 2017. Meski Komisi Pemilihan Umum belum mengumumkan hasil resmi, namun putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini lebih memilih mundur lebih dini setelah melihat hitung cepat semua lembaga survei menempatkan dia di urutan terbawah dari dua pesaingnya.

Sejumlah lembaga telah merilis hasil hitung cepat Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017. Hasil sementara, Pilkada DKI Jakarta digelar dua putaran. Pasangan nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan- Sandiaga Uno akan berhadapan di putaran kedua.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR. Terkait dengan hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa sistem tertutup diusulkan lagi agar partai punya peran lebih dalam menentukan orang-orang terpilih untuk masuk ke parlemen.

Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR
Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR

“Kami ingin nanti orang-orang yang duduk di DPR atau pun menduduki jabatan-jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan sudah memiliki pengalaman di dalam organisasi maupun pelayanan publik,” ungkap Hetifah di Senayan.

Jangan sampai, kata dia, keterpilihan hanya semata-mata karena akses calon legislatif kepada dana atau popularitas semata. “Misalnya, dia seorang selebritis,” ujar Hetifah.

Namun Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Umum ini mengakui ada sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah dalam sistem tertutup. Salah satunya adalah masalah demokrasi di internal partai.

“Jadi kita harus memperbaiki proses khususnya tadi metode pencalonan dan sistem recruitment calegnya,” kata Hetifah.

Hetifah mengatakan, Proses perekrutan harus dibuat sedemikian rupa agar bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga bisa menghindari potensi korupsi di internal partai.

“Dalam artian korupsi politik di dalam partai itu yang harus dicegah dengan sistem yang lebih terbuka,” ucapnya.
Sebelumnya, Fraksi Golkar mengusulkan sistem proporsional tertutup dengan alasan adanya efek negatif sistem terbuka. Salah satu efek yang disebutkan adalah penggunaan politik uang.

Kemudian potensi korupsi akibat sistem itu. Seorang caleg terpilih dikhawatirkan akan mengeluarkan uang untuk membalas jasa para pemilihnya karena masuk ke Parlemen semata hanya melalui suara yang didulang di Pemilu. Sementara dengan sistem tertutup, kepastian calon maju ke DPR masih harus memerlukan campur tangan partai.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakrata. Pilkada serentak 2017 telah rampung dilaksanakan. Berlangsungnya proses penghitungan suara resmi saat ini berada di KPU DKI Jakarta. Namun, sejumlah hasil pilkada yang diselenggarakan sudah diketahui berdasarkan hasil hitung cepat.

Gugatan Golkar Terhadap Pilkada 2017
Gugatan Golkar Terhadap Pilkada 2017

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, ada hasil suara di mana pasangan cagub dan cawagub mendapatkan perolehan suara yang berbeda tipis. Hal ini yang akan berpotenai terjadinya gugatan perkara Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Nusron Wahid atau yang dikenal sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar menjelaskan bahwa setiap hasil penghitungan suara Pilkada di bawah dua persen pasti akan melakukan gugatan.

“Ya setiap selisih di bawah dua persen, baik kalah maupun menang, pasti akan berpotensi untuk menggugat. Tinggal kita kuat-kuatan pada fakta hukum, adakah kesalahan yang dianggap untuk digugat itu,” kata Nusron di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar mengatakan, pihaknya sudah membentuk badan advokasi hukum untuk menyiapkan adanya gugatan dari paslon dari Partai Golkar di Pilkada 2017.

“DPP Partai Golkar telah membentuk badan advokasi hukum dan badan advokasi ini yang kami tugaskan untuk mengawal evaluasi pelaksanaan ini. Tentu data di badan advokasi ini menjadi dasar apabila ada persoalan hukum bila nanti sebagai tindak lanjut,” kata Idrus.

Klaim menang di Pilkada Banten.
Diketahui, salah satu perolehan suara di Pilkada 2017 yang berbeda tipis adalah Pilkada Banten. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor satu, Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan pasangan nomor urut dua Rano Karno-Embay Mulya, saling kejar-mengejar di penghitungan suara KPUD.

Dari pihak Golkar selaku partai pengusung Wahidin-Andika, mengklaim pasangan yang ia usung unggul dengan selisih 112 ribu suara.

“Sampai hari ini dengan asumsi suara masuk 84 persen masih selisih 112 ribu untuk keunggulan Wahidin-Andika,” kata Nusron.

Bahkan, berdasarkan dari keterangan saksi partai pengusung Wahidin-Andika, suara Wahidin-Andika unggul sebesar 92 ribu dari pasangan Rano Karno-Embay Mulya.

“Lebih tepatnya pasangan Wahidin-Andika dapatkan 2.363.256 suara. Sedangkan pasangan Rano Karno-Embay Mulya dapatkan 2.272.403, suara sehingga masih ada selisih 90.853 suara,” katanya.

Untuk itu, kata Nusron, tim masih bergerak di lapangan dan sedang mengawal jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang ada baik di Pilkada Banten maupun di 100 daerah lainnya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Agung Laksono Temui Setnov di DPR, Terkait Revisi UU Pemilu. Pertemuan yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto melakukan dengan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono‎ di ruang kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Pada pertemuan tersebut, penyampaian Agung Laksono terhadap pandangan Dewan Pakar Partai Golkar tentang revisi Undang-undang tentang Pemilu serentak kepada Setya Novanto.

Agung Laksono Temui Setnov di DPR, Terkait Revisi UU Pemilu.
Agung Laksono Temui Setnov di DPR, Terkait Revisi UU Pemilu.

“‎Kan banyak itu, apakah proporsional terbuka, atau tertutup dengan varian-varian yang lebih banyak,” tutur Agung Laksono usai bertemu Setya Novanto di Gedung DPR.

Dirinya menilai Pemilu Serentak 2019 ‎cukup istimewa, karena Pemilu Legislatif 2019 digelar bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Mantan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat ini berpendapat, UU Pemilu harus ‎dipersiapkan sedini mungkin. “Itu harus sedini mungkin disiapkan dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Maka kami dewan pakar memberikan saran,” ujar ‎Agung.

Akan tetapi, Agung mengakui keputusan ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.‎‎ “Sama semuanya. Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina juga tidak ada kata-kata wajib yang harus dilaksanakan,” tuturnya.

Sebab, kata dia, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan dan Dewan Pembina Partai Golkar hanya bisa memberikan saran. “Boleh memberi saran, pertimbangan. Itu perlu diperhatikan, saya gembira selalu diperhatikan. Tapi putusan tetap di DPP,” ucapnya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Gugatan Ade Komaruddin Terhadap Golkar. Ade Komarudin atau yang biasa disapa dengan Akom, berencana menggugat keputusan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) yang memberhentikan dirinya dari sebagai ketua DPR. Setelah keputusan itu, Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR.

Gugatan Ade Komaruddin Terhadap Golkar
Gugatan Ade Komaruddin Terhadap Golkar

Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar menjelaskan, boleh-boleh saja Akom, sapaan akrab Ade Komaruddin, melayangkan gugatan.

“Yang pasti bahwa ini proses yang terjadi di DPR semuanya kita serahkan kepada MKD. Bila mana ada langkah-langkah yang diambil Akom, saya kira itu sah-sah saja,” kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Jakarta.

Kendati demikian, gugatan yang dijelaskan oleh Akom, Idrus akan tetap melihat dan mempelajarinya. Golkar ingin memastikan semua langkah sesuai dengan koridor hukum.

“Ya tentu langkah apa pun yang diambil kader, kita mempelajari kebenarannya, karena kita tidak boleh mendukung kader dengan membabi-buta,” tambah Idrus disampaikan.

Gugatan tersebut masih Idrus pastikan, karena dasar hukum Akom tersebut harus benar. “Kalau dasar-dasar hukumnya jelas tentu kita akan mendukungnya,” pungkas Idrus.

Demikian tentang Berita Golkar hari ini.

Sumber