Jakarta. Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR. Terkait dengan hal tersebut, Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa sistem tertutup diusulkan lagi agar partai punya peran lebih dalam menentukan orang-orang terpilih untuk masuk ke parlemen.

Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR
Golkar Usul Sistem Pemilihan Proporsional Tertutup Di DPR

“Kami ingin nanti orang-orang yang duduk di DPR atau pun menduduki jabatan-jabatan publik adalah mereka yang memiliki kompetensi dan sudah memiliki pengalaman di dalam organisasi maupun pelayanan publik,” ungkap Hetifah di Senayan.

Jangan sampai, kata dia, keterpilihan hanya semata-mata karena akses calon legislatif kepada dana atau popularitas semata. “Misalnya, dia seorang selebritis,” ujar Hetifah.

Namun Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Umum ini mengakui ada sejumlah catatan yang menjadi pekerjaan rumah dalam sistem tertutup. Salah satunya adalah masalah demokrasi di internal partai.

“Jadi kita harus memperbaiki proses khususnya tadi metode pencalonan dan sistem recruitment calegnya,” kata Hetifah.

Hetifah mengatakan, Proses perekrutan harus dibuat sedemikian rupa agar bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel sehingga bisa menghindari potensi korupsi di internal partai.

“Dalam artian korupsi politik di dalam partai itu yang harus dicegah dengan sistem yang lebih terbuka,” ucapnya.
Sebelumnya, Fraksi Golkar mengusulkan sistem proporsional tertutup dengan alasan adanya efek negatif sistem terbuka. Salah satu efek yang disebutkan adalah penggunaan politik uang.

Kemudian potensi korupsi akibat sistem itu. Seorang caleg terpilih dikhawatirkan akan mengeluarkan uang untuk membalas jasa para pemilihnya karena masuk ke Parlemen semata hanya melalui suara yang didulang di Pemilu. Sementara dengan sistem tertutup, kepastian calon maju ke DPR masih harus memerlukan campur tangan partai.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakrata. Pilkada serentak 2017 telah rampung dilaksanakan. Berlangsungnya proses penghitungan suara resmi saat ini berada di KPU DKI Jakarta. Namun, sejumlah hasil pilkada yang diselenggarakan sudah diketahui berdasarkan hasil hitung cepat.

Gugatan Golkar Terhadap Pilkada 2017
Gugatan Golkar Terhadap Pilkada 2017

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, ada hasil suara di mana pasangan cagub dan cawagub mendapatkan perolehan suara yang berbeda tipis. Hal ini yang akan berpotenai terjadinya gugatan perkara Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Nusron Wahid atau yang dikenal sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jawa dan Sumatera Partai Golkar menjelaskan bahwa setiap hasil penghitungan suara Pilkada di bawah dua persen pasti akan melakukan gugatan.

“Ya setiap selisih di bawah dua persen, baik kalah maupun menang, pasti akan berpotensi untuk menggugat. Tinggal kita kuat-kuatan pada fakta hukum, adakah kesalahan yang dianggap untuk digugat itu,” kata Nusron di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat.

Tidak hanya itu, Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar mengatakan, pihaknya sudah membentuk badan advokasi hukum untuk menyiapkan adanya gugatan dari paslon dari Partai Golkar di Pilkada 2017.

“DPP Partai Golkar telah membentuk badan advokasi hukum dan badan advokasi ini yang kami tugaskan untuk mengawal evaluasi pelaksanaan ini. Tentu data di badan advokasi ini menjadi dasar apabila ada persoalan hukum bila nanti sebagai tindak lanjut,” kata Idrus.

Klaim menang di Pilkada Banten.
Diketahui, salah satu perolehan suara di Pilkada 2017 yang berbeda tipis adalah Pilkada Banten. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor satu, Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan pasangan nomor urut dua Rano Karno-Embay Mulya, saling kejar-mengejar di penghitungan suara KPUD.

Dari pihak Golkar selaku partai pengusung Wahidin-Andika, mengklaim pasangan yang ia usung unggul dengan selisih 112 ribu suara.

“Sampai hari ini dengan asumsi suara masuk 84 persen masih selisih 112 ribu untuk keunggulan Wahidin-Andika,” kata Nusron.

Bahkan, berdasarkan dari keterangan saksi partai pengusung Wahidin-Andika, suara Wahidin-Andika unggul sebesar 92 ribu dari pasangan Rano Karno-Embay Mulya.

“Lebih tepatnya pasangan Wahidin-Andika dapatkan 2.363.256 suara. Sedangkan pasangan Rano Karno-Embay Mulya dapatkan 2.272.403, suara sehingga masih ada selisih 90.853 suara,” katanya.

Untuk itu, kata Nusron, tim masih bergerak di lapangan dan sedang mengawal jangan sampai ada kecurangan-kecurangan yang ada baik di Pilkada Banten maupun di 100 daerah lainnya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Agung Laksono Temui Setnov di DPR, Terkait Revisi UU Pemilu. Pertemuan yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto melakukan dengan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono‎ di ruang kerjanya, Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Pada pertemuan tersebut, penyampaian Agung Laksono terhadap pandangan Dewan Pakar Partai Golkar tentang revisi Undang-undang tentang Pemilu serentak kepada Setya Novanto.

Agung Laksono Temui Setnov di DPR, Terkait Revisi UU Pemilu.
Agung Laksono Temui Setnov di DPR, Terkait Revisi UU Pemilu.

“‎Kan banyak itu, apakah proporsional terbuka, atau tertutup dengan varian-varian yang lebih banyak,” tutur Agung Laksono usai bertemu Setya Novanto di Gedung DPR.

Dirinya menilai Pemilu Serentak 2019 ‎cukup istimewa, karena Pemilu Legislatif 2019 digelar bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Mantan menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat ini berpendapat, UU Pemilu harus ‎dipersiapkan sedini mungkin. “Itu harus sedini mungkin disiapkan dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Maka kami dewan pakar memberikan saran,” ujar ‎Agung.

Akan tetapi, Agung mengakui keputusan ada di tangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.‎‎ “Sama semuanya. Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina juga tidak ada kata-kata wajib yang harus dilaksanakan,” tuturnya.

Sebab, kata dia, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan dan Dewan Pembina Partai Golkar hanya bisa memberikan saran. “Boleh memberi saran, pertimbangan. Itu perlu diperhatikan, saya gembira selalu diperhatikan. Tapi putusan tetap di DPP,” ucapnya.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Gugatan Ade Komaruddin Terhadap Golkar. Ade Komarudin atau yang biasa disapa dengan Akom, berencana menggugat keputusan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) yang memberhentikan dirinya dari sebagai ketua DPR. Setelah keputusan itu, Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR.

Gugatan Ade Komaruddin Terhadap Golkar
Gugatan Ade Komaruddin Terhadap Golkar

Idrus Marham atau Sekretaris Jenderal Partai Golkar menjelaskan, boleh-boleh saja Akom, sapaan akrab Ade Komaruddin, melayangkan gugatan.

“Yang pasti bahwa ini proses yang terjadi di DPR semuanya kita serahkan kepada MKD. Bila mana ada langkah-langkah yang diambil Akom, saya kira itu sah-sah saja,” kata Idrus di Kantor DPP Golkar, Jakarta.

Kendati demikian, gugatan yang dijelaskan oleh Akom, Idrus akan tetap melihat dan mempelajarinya. Golkar ingin memastikan semua langkah sesuai dengan koridor hukum.

“Ya tentu langkah apa pun yang diambil kader, kita mempelajari kebenarannya, karena kita tidak boleh mendukung kader dengan membabi-buta,” tambah Idrus disampaikan.

Gugatan tersebut masih Idrus pastikan, karena dasar hukum Akom tersebut harus benar. “Kalau dasar-dasar hukumnya jelas tentu kita akan mendukungnya,” pungkas Idrus.

Demikian tentang Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Pelatihan Satgas Brigade Untuk Kawal Golkar di Pilkada Serentak 2017. Pergelaran yang di lakukan olaeh Partai Golkar untuk latihan kesamaptaan dan bela negara bagi anggota Satgas Brigade Beringin Partai Golkar. Latihan tersebut dilakukan adalah untuk salah satu upaya Golkar mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.

Pelatihan Satgas Brigade Untuk Kawal Golkar di Pilkada Serentak 2017
Pelatihan Satgas Brigade Untuk Kawal Golkar di Pilkada Serentak 2017

Seperti yang di jelaskan oleh Ketua DPP bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai atau Golkar Yorrys Raweyai, pelatihan ini merupakan bagian dari proses pengkaderan di partai berlambang beringin tersebut. Yorrys melanjutkan, ada tiga jenjang kader di dalam Partai Golkar, yakni kader pratama, madya, dan utama.

“Pelatihan ini untuk kader madya. Fokus bangun kebersamaan dan bela negara, hingga menanamkan doktrin Golkar dan kesamaptaan,” ujar Yorrys kepada wartawan di Jakarta.

Ia menjelaskan, pihaknya akan membentuk Brigade Beringin di seluruh provinsi di Indonesia. Pembentukan brigade, kata Yorrys, untuk melindungi Golkar secara keseluruhan. Baik fisik, aset, hingga muruah dan wibawa partai.

“Kita akan bentuk sistem yang baik, dan punya organisasi sendiri,” ucap Yorrys.

Yorrys membeberkan, dalam pelaksaanan ini dalam pelatihan pertama, pihaknya fokus melatih 215 kader muda Golkar DKI Jakarta. Selanjutnya, tutur Yorrys, ratusan anggota Satgas Brigade Beringin ini akan diterjunkan saat Pilkada DKI Jakarta.

“Kebetulan DKI akan melakukan pilkada, mereka ini menjaga dan mengawasi seluruh TPS. Mereka bekerja untuk kepentingan partai dan kepentingan bangsa. Lebih khusus untuk kepentingan warga Jakarta,” tutup Yorrys.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber

Jakarta. Seluruh Anggota Golkar Jabar Tes Urine untuk Lawan Narkoba. Untuk terhindar dari narkoba, Puluhan kader dan pengurus Partai Golkar dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat menjalani tes urine. Dalam kegiatan tersebut Dedi Mulyadi atau Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, memimpin langsung pelaksanaan kegiatan tes urine dari Kantor DPD Partai Golkar Purwakarta, Jalan Veteran.

Seluruh Anggota Golkar Jabar Tes Urine untuk Lawan Narkoba
Seluruh Anggota Golkar Jabar Tes Urine untuk Lawan Narkoba

Ketua DPD Golkar Jawa Barat yang bisaa disebut dengan Kang Dedi, menjelaskan kegiatan tes urine dilakukan untuk mengantisipasi keterlibatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan jajaran Partai menyusul penangkapan wanita berinisial UM, yang diduga sebagai kurir pengantar paket narkoba kepada ET, oknum Anggota DPRD Kota Depok.

Terlebihnya status ET sendiri diketahui buron dan saat ini masih dalam proses pengejaran pihak kepolisian setempat.

Untuk tahapan tes urine dilakukan per wilayah, kata Kang Edi Di sela kegiatan tes urine. Sudah ada enam DPD kabupaten/kota yang sudah menjalani tes urin terswebut, Untuk tahap pertama ini tes dilakukan oleh tim dokter RSUD Bayu Asih Purwakarta.

“Hari ini 6 DPD dulu, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang,” jelasnya Kang Dedi yang juga menjabat Bupati Purwakarta ini.

Dedi mengatakan sanksi tegas berupa pemecatan sebagai anggota DPRD dan sebagai kader akan diterima oleh anggota fraksi dan pengurus jika terbukti positif mengkonsumsi narkoba. “Sanksinya pemecatan sebagai anggota DPRD, dan sebagai pengurus maupun kader,” tegasnya.

Hasil tes urine pada tahap pertama maupun tahap selanjutnya akan ia serahkan secara kelembagaan kepada pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat.

“Ini hasilnya kita serahkan kepada pihak berwajib, ada kepolisian dan BNN,” tandasnya.

Kegiatan tes urine ini juga merupakan upaya Partai Golkar Jawa Barat agar partai ini bebas dari penggunaan narkoba. “Kita tidak ingin peristiwa di Depok itu berulang, itu harus menjadi pelajaran bagi kita. Golkar harus bebas narkoba,” pungkas pria yang selalu mengenakan pakaian khas Sunda tersebut.

Demikian tentang berita Golkar harri ini.

Sumber

Jakarta. Setnov Hadiri Acara Kampanye Akbar Putra Gubernur Sumatera Selatan. Setya Novanto yang kerap di panggil Setnov dan sekaligus Ketua umum Partai Golongan Karya (Golkar), menghadiri kampanye akbar bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati Dodi Reza Alex Noerdin-Beni Hernedi, yang berlangsung lapangan Stier, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Setnov Hadiri Acara Kampanye Akbar Putra Gubernur Sumatera Selatan
Setnov Hadiri Acara Kampanye Akbar Putra Gubernur Sumatera Selatan

Seperti yang di lansir dari VIVA.co.id, bukan hanya Setya yang hadir sebagai politisi utama dari Senayan. Anggota DPR RI dari partai PDIP, Deddy Gumelar, atau yang dikenal dengan Miing juga hadir. Begitu juga dua komedian, Ginanjar dan Deri, juga datang.

Dalam orasi politiknya, Novanto mengatakan selama menjabat sebagai wakil rakyat di Senayan, Dodi memilik track record yang bagus. Sebab, selama dua periode menduduki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seluruh pekerjaan serta masukan dari masyarakat selalu dijalankan dengan baik.

“Dodi ini sudah dua periode di DPR-RI di komisi V dan VI. Banyak sekali yang link-link yang dia kenal di sana. Apalagi hubungannya di Senayan juga baik, saya yakin Muba bisa maju jika dia memimpin,” kata Novanto.

Menurut Ketua DPR RI tersebut, bila kedua pasangan calon yang diusung oleh 11 partai politik tersebut menang dalam pertarungan Pilkada 2017 seluruh permasalahan di Muba akan diperbaiki. Terlebih lagi yang kini menjadi keluhan masyarakat, soal sulitnya air bersih, listrik, pengobatan gratis dan pendidikan gratis.

“Tadi saya sempat ke lapangan terbang disini, kondisinya sangat memprihatinkan. Begitu juga jalan. Namun, itu bisa diperbaiki jika pasangan ini menang. Sebab keduanya sudah berpengalaman, apalagi Beni pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Muba,” ujarnya.

Novanto juga meyakini jika kader partainya itu mampu memenangkan Pilkada Musi Banyuasin, setelah diusung oleh 11 partai politik. “Tidak ada kejadian seperti ini di seluruh Indonesia, calon kepala daerah diusung oleh 11 parpol. Jadi saya yakin,pasangan nomor 1 bisa menang,” katanya.

Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan, Alex Noerdin, yang tak lain adalah ayah kandung dari Dodi, menjamin Kabupaten Muba akan kembali bangkit jika dipimpin oleh anaknya.

“Dulu, saya dua periode memimpin di sini. Pengobatan dan pendidikan gratis. Sekarang tidak lagi. Tetapi, jika pasangan Dodi dan Beni menang, saya menjamin program tersebut akan berjalan lagi,” kata Alex.

Lanjut Alex, sebelum dia memimpin, Muba jauh dari kata layak sebagai Kabupaten. Namun, saat menjabat sebagai Bupati Muba bisa unjuk gigi sebagai Kabupaten terdepan diseluruh Indonesia.

“Pembangunan akan dijalankan lagi, oleh pasangan Dodi- Beni, masyarakat jangan asal pilih,” kata Gubernur Sumatera Selatan tersebut.

Pilkada Musi Banyuasin, akan digelar pada 15 Februari 2017. Dalam Pilkada nanti, ada dua pasangan calon yang maju, yakni Dodi Reza-Beni Hernedi dan Amiri Arifin dan Ahmad Toha dari independen.

Demikian Berita Golkar hari ini.

Sumber